Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendes Minta Pemerintah Desa Data Warga Tak Punya KTP untuk Permudah BLT

Kompas.com - 12/08/2021, 14:58 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar meminta pemerintah desa melakukan pendataan warganya tak hanya bagi mereka yang memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) guna mempermudah penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) desa.

Menurut dia, warga yang belum atau tidak memiliki KTP juga perlu didata. Sebab, ia menilai bahwa warga yang paling terlantar di desa saat ini justru adalah mereka dengan kategori tak memiliki KTP.

"Mereka paling telantar karena nama mereka tidak pernah tercantum di mana-mana. Nah, di sinilah peran desa, harus betul-betul menyelesaikan masalah ini," kata Halim, dalam webinar, Kamis (12/8/2021).

Baca juga: Warga Diminta Serahkan Fotokopi KTP Saat Vaksinasi, Puan: Jangan Sampai Disalahgunakan Oknum

Ia melanjutkan, warga yang tidak memiliki KTP tersebut jelas berpotensi tidak mendapatkan bantuan sosial lantaran data dirinya tidak tercantum dalam desa tersebut.

Sementara, menurut dia, di masa pandemi semua orang perlu mendapatkan bantuan yang disalurkan pemerintah, termasuk mereka yang tidak memiliki KTP.

Asalakan, warga tersebut harus benar-benar diyakini merupakan orang yang telah tinggal atau berdomisili di desa itu.

"Nah, itulah kepercayaan kita kepada desa kalau mereka sudah mengatakan bahwa si A itu memang penduduk desa karena sudah sekian waktu sudah diketahui memang ada di desa situ, maka layaklah dia. Itu kemarin kita gunakan untuk dasar penyaluran BLT Dana Desa," ucpnya.

Abdul Halim menegaskan, pendataan terhadap warga yang belum memiliki KTP juga harus menjadi dasar untuk pembagian penyaluran bantuan langsung tunai dana desa.

Baca juga: Cerita Risma Temukan Banyak Permasalahan Data Ganda Bansos Saat Awal Jabat Mensos

Pendataan itu, kata dia, harus berbasis di tingkat RT dan dilakukan oleh relawan Covid-19 yang juga berasal dari RT tersebut.

Ia mengatakan, relawan desa Lawan Covid-19 itu harus berjumlah minimal tiga orang dalam tujuan mencapai kebenaran bersama saat melakukan pendataan warga.

Ini diperlukan untuk lebih meyakinkan. Misalnya, kalau satu orang mengatakan orang yang tidak ber-KTP atau si A itu layak menerima BLT karena kehilangan mata pencaharian, kemudian si B meragukan, dan si C juga masih belum yakin, maka masih harus didiskusikan cukup panjang.

"Tapi kalau sudah tiga orang sudah mengatakan sama kesimpulannya bahwa orang itu layak, maka kebenarannya bukan hanya dari satu orang," ucap dia.

Baca juga: Mendes Ingatkan Pentingnya Pemutakhiran Data dalam Pembangunan Desa

Abdul Halim mengingatkan kembali, pendataan warga desa juga harus betul-betul dimaksimalkan lantaran merupakan perintah dari Presiden Joko Widodo terkait penguatan jaring pengaman sosial bagi masyarakat terdampak pandemi.

Menurut dia, upaya-upaya ini juga dalam rangka meningkatkan pelayanan publik di desa dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan.

"Inilah yang kemudian kita betul-betul berupaya terus. Pertama untuk meningkatkan pelayanan publik di desa, dan menjadikan masyarakat desa sebagai subjek pembangunan. Jangan lagi masyarakat desa dijadikan objek pembangunan," ujar dia.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Kecerdasan Buatan Jadi Teman dan Musuh bagi Industri Media

Nasional
Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Saat Sengketa Pilpres di MK Jadi Panggung bagi Anak Yusril, Otto, Maqdir, dan Henry Yoso...

Nasional
Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Pemerintah Kembali Banding di WTO, Jokowi: Saya Yakin Kita Mungkin Kalah Lagi, tapi...

Nasional
Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Menteri ESDM Pastikan Divestasi Saham PT Freeport Akan Sepaket dengan Perpanjangan Kontrak Hingga 2061

Nasional
Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Kata Bahlil Usai Terseret dalam Sidang MK Imbas Dampingi Gibran Kampanye di Papua

Nasional
[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

[POPULER NASIONAL] Gugatan Anies dan Ganjar Tak Mustahil Dikabulkan | Harvey Moeis Tersangka Korupsi

Nasional
Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar

Nasional
Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Soal Perpanjangan Kontrak Shin Tae-yong, Menpora: Prinsipnya Kami Ikuti PSSI

Nasional
Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Soal Potensi Jadi Ketum Golkar, Bahlil: Belum, Kita Lihat Saja Prosesnya

Nasional
Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Tanggal 31 Maret Memperingati Hari Apa?

Nasional
Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Bawaslu Akui Tak Proses Laporan Pelanggaran Jokowi Bagikan Bansos dan Umpatan Prabowo

Nasional
Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami 'Fine-fine' saja, tapi...

Soal Usulan 4 Menteri Dihadirkan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Kami "Fine-fine" saja, tapi...

Nasional
e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

e-Katalog Disempurnakan LKPP, Menpan-RB Sebut Belanja Produk Dalam Negeri Jadi Indikator RB

Nasional
Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Menteri PDI-P dan Nasdem Tak Hadiri Buka Puasa Bersama Jokowi, Menkominfo: Lagi Ada Tugas di Daerah

Nasional
MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

MK Buka Kans 4 Menteri Jokowi Dihadirkan dalam Sidang Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com