Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sengkarut Data Kematian Covid-19...

Kompas.com - 12/08/2021, 14:40 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengkarut data kematian Covid-19 terus terjadi meskipun pandemi Covid-19 telah berlangsung setahun lebih. Pemerintah masih terlihat gagap dalam pencatatan data kematian.

Terbaru, publik digegerkan oleh pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan data kematian Covid-19 dikeluarkan sementara dari indikator pelevelan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan Luhut saat mengumumkan perpanjangan PPKM level 2,3, dan 4 di Pulau Jawa dan Bali pada Senin (9/8/2021).

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Tim Khusus Benahi Data Kematian Covid-19

Luhut beralasan data kematian dikeluarkan sementara karena adanya input data yang bermasalah sehingga menimbulkan distorsi data. Menurut dia, distorsi itu menyebabkan penilaian level PPKM menjadi tidak valid.

Input data yang bermasalah itu terjadi lantaran adanya keterlambatan pencatatan data kematian di sejumlah daerah. Akibatnya data kematian yang semestinya masuk pada pencatatan sepekan atau sebulan sebelumnya baru masuk sekarang.

Dikeluarkannya data kematian dari indikator pelevelan PPKM menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman sangat keliru dan berbahaya.

Menurutnya, semua penyakit memerlukan adanya indikator kematian, baik itu kanker, stroke, diabetes, tak terkecuali virus corona penyebab Covid-19.

Selain salah, juga berbahaya karena indikator kematian ini indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: 3,74 Juta Kasus Covid-19 dan Desakan Perbaikan Data Kematian

Sehingga apabila indikator kematian dihilangkan, lanjut Dicky, strategi penanganan pandemi berpotensi menjadi salah, ekspektasi yang diperkirakan juga akan jauh dari harapan. 

Ia menuturkan, alibi data kematian yang menumpuk dan menimbulkan ketidakakuratan, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja.

Data kematian tersebut cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya.

"Seperti yang sering saya katakan, manajemen data ini kita harus terus tingkatkan karena stastitik kematian itu penting untuk menginformasikan tentang bagaimana perjalanan atau performa kebijakan kesehatan strategi pandemi," katanya lagi.

Sengkarut data sejak awal

Sedianya, sengkarut data kematian akibat Covid-19 bukan baru kali ini terjadi. Sejak awal pemerintah juga tak mengindahkan saran Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait pencatatan data kematian Covid-19 yang.

WHO sejatinya menyarankan agar data kematian berupa pasien yang berstatus suspect Covid-19 juga dicatatkan ke dalam angka kematian akibat Covid-19.

Baca juga: Jubir Luhut: Angka Kematian Akan Dimasukkan Lagi sebagai Indikator Level PPKM jika Sudah Rapi

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com