Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Tentukan Pilihanmu
0 hari menuju
Pemilu 2024
Kompas.com - 12/08/2021, 14:40 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Sengkarut data kematian Covid-19 terus terjadi meskipun pandemi Covid-19 telah berlangsung setahun lebih. Pemerintah masih terlihat gagap dalam pencatatan data kematian.

Terbaru, publik digegerkan oleh pernyataan Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan yang menyatakan data kematian Covid-19 dikeluarkan sementara dari indikator pelevelan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Hal itu disampaikan Luhut saat mengumumkan perpanjangan PPKM level 2,3, dan 4 di Pulau Jawa dan Bali pada Senin (9/8/2021).

"Evaluasi tersebut kami lakukan dengan mengeluarkan indikator kematian dalam penilaian," kata Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Pandjaitan dalam konferensi pers, Senin.

Baca juga: Pemerintah Turunkan Tim Khusus Benahi Data Kematian Covid-19

Luhut beralasan data kematian dikeluarkan sementara karena adanya input data yang bermasalah sehingga menimbulkan distorsi data. Menurut dia, distorsi itu menyebabkan penilaian level PPKM menjadi tidak valid.

Input data yang bermasalah itu terjadi lantaran adanya keterlambatan pencatatan data kematian di sejumlah daerah. Akibatnya data kematian yang semestinya masuk pada pencatatan sepekan atau sebulan sebelumnya baru masuk sekarang.

Dikeluarkannya data kematian dari indikator pelevelan PPKM menurut epidemiolog dari Griffith University Australia Dicky Budiman sangat keliru dan berbahaya.

Menurutnya, semua penyakit memerlukan adanya indikator kematian, baik itu kanker, stroke, diabetes, tak terkecuali virus corona penyebab Covid-19.

Selain salah, juga berbahaya karena indikator kematian ini indikator kunci adanya suatu wabah untuk melihat bukan hanya performa intervensi di hulu, tapi juga menilai derajat keparahan suatu wabah," kata dia kepada Kompas.com, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: 3,74 Juta Kasus Covid-19 dan Desakan Perbaikan Data Kematian

Sehingga apabila indikator kematian dihilangkan, lanjut Dicky, strategi penanganan pandemi berpotensi menjadi salah, ekspektasi yang diperkirakan juga akan jauh dari harapan. 

Ia menuturkan, alibi data kematian yang menumpuk dan menimbulkan ketidakakuratan, seharusnya tidak membuat pemerintah menghilangkannya begitu saja.

Data kematian tersebut cukup diperbaiki dengan secepat dan seakurat mungkin tanpa perlu menghilangkannya.

"Seperti yang sering saya katakan, manajemen data ini kita harus terus tingkatkan karena stastitik kematian itu penting untuk menginformasikan tentang bagaimana perjalanan atau performa kebijakan kesehatan strategi pandemi," katanya lagi.

Sengkarut data sejak awal

Sedianya, sengkarut data kematian akibat Covid-19 bukan baru kali ini terjadi. Sejak awal pemerintah juga tak mengindahkan saran Badan Kesehatan Dunia (WHO) terkait pencatatan data kematian Covid-19 yang.

WHO sejatinya menyarankan agar data kematian berupa pasien yang berstatus suspect Covid-19 juga dicatatkan ke dalam angka kematian akibat Covid-19.

Baca juga: Jubir Luhut: Angka Kematian Akan Dimasukkan Lagi sebagai Indikator Level PPKM jika Sudah Rapi

Hal itu penting untuk menunjukkan tingkat keparahan wabah sehingga bisa menjadi dasar pengambilan keputusan dalam penanganan Covid-19.

Epidemiolog Iqbal Elyazar menganggap, data kematian ODP dan PDP sebagai suspect (diduga) terjangkit Covid-19 penting untuk menggambarkan situasi lapangan yang riil mengenai sebaran virus SARS-Cov-2 di Indonesia.

“Data ODP dan PDP meninggal menggambarkan keparahan pandemi ini. Semakin banyak (suspect) yang meninggal, semakin parah,” ungkap Iqbal.

“Coba bayangkan, seandainya kita hanya mengambil jumlah kasus positif yang meninggal tapi mengabaikan yang PDP dan ODP meninggal, kita hanya mendapat gambaran sepertiganya,” imbuh dia.

Selain itu, sengkarut data juga terjadi dengan adanya pencatatan data kematian di tingkat daerah dan pusat.

Salah satu pendiri LaporCovid-19 Irma Hidayana memaparkan bahwa saat ini yang mesti diperhatikan pemerintah dan masyarakat adalah adanya perbedaan data Covid-19 mulai dari penambahan kasus harian hingga angka kematian antara data pemerintah daerah dengan pemerintah pusat.

Baca juga: Kemenkes Sebut Lonjakan Angka Kematian Covid-19 Akumulasi dari Kasus yang Belum Tercatat Sebelumnya

Perbedaan angka itu menunjukan adanya kasus yang tidak dilaporkan atau tidak dihitung (underreporting cases).

WHO, menurut Irma, telah mewanti-wanti fenomena ini, karena memiliki dampak yang cukup berbahaya.

"Ini sudah diwanti-wanti oleh WHO, harus diidentifikasi, karena kalau kita punya underreporting cases, kematian atau kasus (penularan) yang tidak ditemukan itu bahaya," ucapnya.

"Konsekuensinya akan meningkatkan transmisi di tingkat lokal karena ketidaktahuan masyarakat bahwa orang di sekitarnya terinfeksi Covid-19, ini bisa menular kemana-mana," ujar Irma.

Hal senada disampaikan inisiator Lapor Covid-19, Ahmad Arif. Ia menilai transparansi data menjadi kunci penting bagi pemahaman dan respons warga dalam memahami wabah.

Baca juga: Jubir Luhut: Data Kematian Covid-19 Bukan Dihapus, tetapi Tak Dipakai Sementara

Arif berpendapat, saat ini masyarakat menghadapi pandemi Covid-19 tanpa arah yang jelas.

"Transparansi data dan informasi semestinya menjadi kunci penting bagi pemahaman dan respons warga dalam memahami wabah," tutur Arif.

 

 

 

 

 

 

 

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Eks Kabareskrim Susno Duadji Sebut Kasus Rafael Alun Mirip dengan Gayus Tambunan

Nasional
ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

ASN Selama Puasa Masuk Pukul 08.00, Pulang Maksimal 15.30

Nasional
Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Kemenag Lakukan Simulasi Pelayanan Haji untuk Jemaah Lansia

Nasional
Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Menang di Bawaslu, Prima Belum Mau Cabut Gugatan PN Jakpus Tunda Pemilu

Nasional
Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Komisi III DPR Kumpulkan Mahfud, Sri Mulyani, dan PPATK untuk Buka-bukaan Soal Transaksi Rp 349 T Pekan Depan

Nasional
Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Pimpinan Komisi III: PPATK Selalu Beri Info Bagus, tapi Penegak Hukumnya Enggak Serius

Nasional
Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Update 21 Maret 2023: Kasus Covid-19 Bertambah 473 dalam Sehari, Totalnya Jadi 6.742.061

Nasional
Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Berulang Kali Kalah Sengketa, KPU Diminta Lebih Hati-hati, Kesalahan Tahapan Pemilu Bisa Jadi Petaka

Nasional
Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Sudirman Said Sebut Deklarasi Koalisi Perubahan Kemungkinan Awal Puasa

Nasional
Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Di Sekolah Partai PDI-P, Perwakilan Tokoh Agama Deklarasi Pemilu Damai dan Tolak Politisasi Agama

Nasional
Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Kepala BIN Sebut Aura Jokowi Pindah ke Prabowo, Elite Gerindra: Sudah Waktunya, Ini Tanda-tanda yang Baik

Nasional
33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

33 Hari Emban Misi Kemanusiaan, 26 Personel Satgas Bantuan Gempa Turkiye Tiba di Tanah Air

Nasional
Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Bandingkan dengan Orba, Mahfud: Dulu, Kalau Calonnya Bukan Pak Harto, Ditangkap!

Nasional
KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

KPK Tetapkan Hakim Agung Gazalba Saleh Jadi Tersangka Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Jokowi Perintahkan Pembangunan 'Creative Hub' untuk Anak Muda di Sejumlah Daerah

Jokowi Perintahkan Pembangunan "Creative Hub" untuk Anak Muda di Sejumlah Daerah

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke