Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

UPDATE: Sebaran 201 Zona Merah Covid-19 di Indonesia, DKI Jakarta Tidak Termasuk

Kompas.com - 12/08/2021, 11:25 WIB
Wahyuni Sahara

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Jumlah sebaran zona merah Covid-19 di Indonesia per 8 Agustus 2021 menurun menjadi 30 provinsi dengan 201 kabupaten/kota.

Sebelumnya, pada 1 Agustus 2021 tercatat sebanyak 33 provinsi dengan 240 kabupaten/kota yang mengalami zona merah.

Adapun tiga provinsi yang keluar dari zona merah pada periode kali ini adalah DKI Jakarta, Maluku Utara, dan Papua Barat.

Baca juga: UPDATE: Sebaran 240 Zona Merah Covid-19 di Indonesia Data 1 Agutus 2021, Jawa Timur Masih yang Paling Banyak

DKI Jakarta saat ini tercatat dalam zona oranye Covid-19 atau berisiko sedang. Maluku Utara juga sebagian besar wilayahnya kini masuk dalam zona oranye.

Papua Barat juga tercatat sebagai provinsi dalam zona oranye, bahkan sebagian wilayah telah masuk dalam zona kuning atau berisiko rendah dan zona hijau atau tidak ada kasus.

Sama seperti periode sebelumnya, kali ini Jawa Timur masih tercatat sebagai provinsi yang paling banyak zona merahnya yaitu sebanyak  23 kabupaten/kota. Disusul Jawa Tengah dengan 22 kabupaten/kota dan Sumatera Selatan 13 kabupaten/kota.

Baca juga: UPDATE 11 Agustus: Kabupaten Bekasi Catat 138 Kasus Baru Covid-19

Berikut sebaran 210 zona merah Covid-19 di Indonesia per 8 Agustus 2021:

 Sumatera Utara: 8 zona merah

  • Tapanuli Tengah
  • Deli Serdang
  • Dairi
  • Karo
  • Kota Medan
  • Kota Binjai
  • Asahan
  • Kota Pematangsiantar

Sumatera Selatan: 13 zona merah

  • Ogan Komering Ulu
  • Lahat
  • Banyuasin
  • Kota Pagar Alam
  • Muara Enim
  • Ogan Komering Ulu Timur
  • Ogan Ilir
  • Ogan Komering Ilir
  • Ogan Komering Ulu Selatan
  • Musi Rawas
  • Kota Palembang
  • Kota Lubuklinggau
  • Kota Prabumulih

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin 'Merampok'

JK Nilai Konflik Papua terjadi karena Pemerintah Dianggap Ingin "Merampok"

Nasional
Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Biasa Koordinasi dengan PPATK, Dewas Nilai Laporan Wakil Ketua KPK Aneh

Nasional
Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Kementerian KP Luncurkan Pilot Project Budi Daya Udang Tradisional Plus di Sulsel

Nasional
Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Soal PDI-P Tak Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran, Djarot Bilang Tidak Tahu

Nasional
Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Rencana Revisi, DPR Ingin Sirekap dan Digitalisasi Pemilu Diatur UU

Nasional
BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

BKKBN Minta Bocah 7 Tahun Sudah Tunangan Tak Dianggap Biasa

Nasional
Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Terungkap di Sidang, Biaya Ultah Cucu SYL Di-“reimburse” ke Kementan

Nasional
Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Tanggapi Jokowi, Djarot PDI-P: Konstitusi Dilanggar dan Direkayasa, Kekaderannya Patut Diragukan

Nasional
Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Polri Akan Gelar Operasi Puri Agung 2024, Kawal World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Prabowo Guncangkan Badan Surya Paloh, Sama seperti Anies Kemarin

Nasional
Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Kasus Dana PEN, Eks Bupati Muna Divonis 3 Tahun Bui

Nasional
Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Surya Paloh Bakal Bertemu Prabowo Sore Ini, Nasdem Belum Ambil Keputusan

Nasional
Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Jalankan Amanah Donatur, Dompet Dhuafa Berbagi Parsel Ramadhan untuk Warga Palestina

Nasional
Wapres Sebut Target Penurunan 'Stunting' Akan Dievaluasi

Wapres Sebut Target Penurunan "Stunting" Akan Dievaluasi

Nasional
Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Persilakan Golkar Tampung Jokowi dan Gibran, PDI-P: Kami Bukan Partai Elektoral

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com