Kompas.com - 12/08/2021, 08:37 WIB
Ilustrasi virus corona di Indonesia ShutterstockIlustrasi virus corona di Indonesia

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dan koalisi warga pemantau wabah mendesak pemerintah memperbaiki data kematian akibat Covid-19.

Hal ini menyusul keputusan pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dari penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menyatakan, angka kematian tidak boleh dihilangkan dari indikator penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, kematian merupakan indikator valid untuk melihat tingkat keparahan situasi wabah.

"Angka kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah, kalau kematiannya banyak ya, parah banget," kata Dicky, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Jubir Luhut: Angka Kematian Akan Dimasukkan Lagi sebagai Indikator Level PPKM jika Sudah Rapi

Menurut Dicky, ada dua indikator untuk melihat tingkat keparahan pandemi, yaitu awal dan akhir.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Indikator awal adalah kasus harian, positivity rate, dan angka reproduksi.

Sementara itu, indikator akhir adalah tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) dan angka kematian.

Dicky mengatakan, jika angka kematian dihilangkan, penanganan pandemi bagaikan mobil tanpa spion.

Ia pun menegaskan, sengkarut data tak bisa jadi alasan pemerintah menghapuskannya dari indikator penanganan wabah.

"Alasannya karena sengkarut data ya tidak bisa. Karena bicara angka kasus harian saja itu sengkarutnya banyak, baik dari sisi tes itu tidak real time (tapi) tetap ada, tes itu kan bukan yang hari itu, tapi beberapa hari," ucap dia.

Pada Rabu (12/8/2021), pemerintah melaporkan ada penambahan 30.625 kasus Covid-19, sehingga, secara kumulatif, kasus Covid-19 di Tanah Air yaitu 3.749.446 kasus.

Baca juga: UPDATE 11 Agustus: 1.958 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Positivity Rate di Bawah 10 Persen

Kemudian, ada penambahan 39.931 pasien Covid-19 sembuh, sehingga jumlahnya menjadi 3.211.078 orang.

Selain itu, data pemerintah menyatakan ada penambahan 1.579 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, hingga kemarin, kasus kematian mencapai 112.198 jiwa.

Koalisi Lapor Covid-19 pun meminta pemerintah tidak mengabaikan data kematian dari indikator penanganan pandemi.

Koordinator Tim Lapor Data LaporCovid-19, Said Fariz Hibban, mengatakan, data kematian penting diketahui warga agar tidak abai terhadap risiko wabah.

"Pemerintah wajib membenahi teknis pendataan, serta memasukkan data kematian probabel, bukan menghilangkannya," kata Said dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Guru Besar FKUI Sebut Angka Kematian Penting sebagai Dasar Penentuan Level PPKM

Menurut dia, setelah menyadari adanya ketidakakuratan, pemerintah seharusnya memperbaiki data kematian agar menjadi akurat. Apalagi, kata Said, kasus kematian akibat Covid-19 diduga masih banyak yang tak terlaporkan.

"Jumlah kematian yang diumumkan pemerintah pusat ternyata masih jauh lebih sedikit dibanding data yang dilaporkan pemerintah daerah," ujar dia.

Hanya tak dipakai sementara

Juru Bicara Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Jodi Mahardi mengatakan, data kematian akibat Covid-19 tidak dihapus.

Namun, tidak digunakan untuk sementara waktu karena adanya tumpukan data yang harus dirapikan.

"Bukan dihapus, hanya tidak dipakai sementara waktu karena ditemukan adanya input data yang merupakan akumulasi angka kematian selama beberapa minggu ke belakang, sehingga menimbulkan distorsi atau bias dalam penilaian," kata Jodi dalam keterangan tertulis, Rabu (11/8/2021).

Baca juga: Kemenkes Sebut Lonjakan Angka Kematian Covid-19 Akumulasi dari Kasus yang Belum Tercatat Sebelumnya

Dia mengatakan, pemerintah menemukan banyak angka kematian yang ditumpuk atau dicicil pelaporannya sehingga data menjadi bias.

Hal tersebut menyebabkan penilaian terhadap level PPKM di suatu daerah menjadi tidak akurat. Selain itu, banyak kasus aktif yang tidak ter-update lebih dari 21 hari.

Jodi pun menegaskan, saat ini pemerintah menurunkan tim khusus untuk merapikan data. Jika sudah rapi, data kematian akan dimasukkan kembali ke dalam indikator penanganan wabah.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Elektabilitas Ganjar Imbangi Prabowo, Pengamat Nilai Ini Hasil Kerja Relawan

Nasional
Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Aturan Naik Kereta-Pesawat, Tak Boleh Bicara hingga Makan-Minum

Nasional
Muncul Video Mesum 'Lele 13 Detik', Polisi Akan Dalami

Muncul Video Mesum "Lele 13 Detik", Polisi Akan Dalami

Nasional
Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Wakil Ketua DPR Minta Polri Tindak Asuransi Unit Link yang Rugikan Masyarakat

Nasional
Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Konsistensi Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Dinilai Perlu Dipertahankan

Nasional
Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Bertambah 1.083, Kasus Varian Baru Covid-19 di Indonesia Jadi 4.115

Nasional
Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Ungkap 5 Catatan Buruk Kementerian ATR/BPN, Junimart Girsang Minta Menteri Sofyan Djalil Mundur

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Dua Tahun Jokowi-Ma’ruf Amin, BEM UI Minta Jokowi Evaluasi 6 Menteri Kabinet Indonesia Maju

Nasional
Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Bertambah 865, Kasus Varian Delta di Indonesia Jadi 4.025

Nasional
Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Menteri PPPA Minta Pendampingan Anak di LPKA Dimaksimalkan

Nasional
Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Jokowi: Kerja Sama dan Perdagangan Global Harus Segera Kita Aktifkan

Nasional
Soal Dugaan 'Orang Dalam' Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Soal Dugaan "Orang Dalam" Azis Syamsuddin di KPK yang Ramai-ramai Dibantah...

Nasional
Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Kasus Varian Baru Covid-19 di DKI Jakarta Meningkat Lagi Jadi 1.237

Nasional
Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Menteri PPPA Tekankan Pentingnya Pemberdayaan Perempuan di Bidang Ekonomi

Nasional
PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

PKB Ingin Duetkan Cak Imin dan Prabowo, Gerindra Tak Tutup Pintu

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.