Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

3,74 Juta Kasus Covid-19 dan Desakan Perbaikan Data Kematian

Kompas.com - 12/08/2021, 08:37 WIB
Tsarina Maharani,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Epidemiolog dan koalisi warga pemantau wabah mendesak pemerintah memperbaiki data kematian akibat Covid-19.

Hal ini menyusul keputusan pemerintah mengeluarkan angka kematian dari indikator penanganan Covid-19 dari penilaian Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Epidemiolog dari Griffith University, Dicky Budiman menyatakan, angka kematian tidak boleh dihilangkan dari indikator penanganan Covid-19.

Dia mengatakan, kematian merupakan indikator valid untuk melihat tingkat keparahan situasi wabah.

"Angka kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah, kalau kematiannya banyak ya, parah banget," kata Dicky, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Jubir Luhut: Angka Kematian Akan Dimasukkan Lagi sebagai Indikator Level PPKM jika Sudah Rapi

Menurut Dicky, ada dua indikator untuk melihat tingkat keparahan pandemi, yaitu awal dan akhir.

Indikator awal adalah kasus harian, positivity rate, dan angka reproduksi.

Sementara itu, indikator akhir adalah tingkat keterisian tempat tidur (bed occupancy rate/BOR) dan angka kematian.

Dicky mengatakan, jika angka kematian dihilangkan, penanganan pandemi bagaikan mobil tanpa spion.

Ia pun menegaskan, sengkarut data tak bisa jadi alasan pemerintah menghapuskannya dari indikator penanganan wabah.

"Alasannya karena sengkarut data ya tidak bisa. Karena bicara angka kasus harian saja itu sengkarutnya banyak, baik dari sisi tes itu tidak real time (tapi) tetap ada, tes itu kan bukan yang hari itu, tapi beberapa hari," ucap dia.

Pada Rabu (12/8/2021), pemerintah melaporkan ada penambahan 30.625 kasus Covid-19, sehingga, secara kumulatif, kasus Covid-19 di Tanah Air yaitu 3.749.446 kasus.

Baca juga: UPDATE 11 Agustus: 1.958 Kasus Baru Covid-19 di Jakarta, Positivity Rate di Bawah 10 Persen

Kemudian, ada penambahan 39.931 pasien Covid-19 sembuh, sehingga jumlahnya menjadi 3.211.078 orang.

Selain itu, data pemerintah menyatakan ada penambahan 1.579 kasus kematian akibat Covid-19. Dengan demikian, hingga kemarin, kasus kematian mencapai 112.198 jiwa.

Koalisi Lapor Covid-19 pun meminta pemerintah tidak mengabaikan data kematian dari indikator penanganan pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com