Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, KPK Dalami Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Selasa (10/8/2021).

Taufik diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, pada tahun 2019.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (11/8/2021).

"Termasuk saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," ucap dia.

Baca juga: Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

Selain Taufik, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas Harian (Plh) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Periode 2019 bernama Riyadi.

Riyadi didalami mengenai pengetahuannya oleh KPK mengenai proses regulasi terkait program DP 0 rupiah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Baca juga: Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Kemudian, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar.

KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 152,5 miliar akibat kasus tersebut.