Periksa Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik, KPK Dalami Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Kompas.com - 12/08/2021, 06:01 WIB
Ketua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Kantor DPRD, Kamis (21/11/2019). KOMPAS. Com/CYNTHIA LOVAKetua DPRD DKI Jakarta, M Taufik di Kantor DPRD, Kamis (21/11/2019).
Penulis Irfan Kamil
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memeriksa Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta M Taufik, Selasa (10/8/2021).

Taufik diperiksa dalam kasus dugaan korupsi pengadaan tanah di Munjul, Kelurahan Pondok Ranggon, Kecamatan Cipayung, Kota Jakarta Timur, pada tahun 2019.

Ia diperiksa sebagai saksi untuk tersangka mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya, Yoory Corneles.

"Tim penyidik mendalami pengetahuan saksi antara lain terkait dengan pengusulan dan pembahasan anggaran untuk BUMD di Pemprov DKI Jakarta yang salah satunya pengadaan tanah di Munjul," kata Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri, Rabu (11/8/2021).

"Termasuk saksi juga dikonfirmasi mengenai pengetahuannya terkait proses jual beli tanah tersebut dan perkenalan saksi dengan tersangka RHI (Rudi Hartono Iskandar)," ucap dia.

Baca juga: Kasus Pengadaan Lahan di Munjul, KPK Panggil Wakil Ketua DPRD DKI M Taufik

Selain Taufik, KPK melakukan pemeriksaan terhadap Pelaksana Tugas Harian (Plh) Badan Pembinaan Badan Usaha Milik Daerah (BP BUMD) DKI Jakarta Periode 2019 bernama Riyadi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Riyadi didalami mengenai pengetahuannya oleh KPK mengenai proses regulasi terkait program DP 0 rupiah.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan lima orang tersangka.

Mereka adalah mantan Direktur Utama Perusahaan Umum Daerah Pembangunan Sarana Jaya Yoory Corneles dan Wakil Direktur PT Adonara Propertindo Anja Runtuwene.

Baca juga: Periksa Eks Plt Sekda DKI, KPK Dalami Pengajuan Anggaran Pengadaan Lahan di Munjul

Kemudian, Direktur PT Adonara Propertindo Tommy Adrian, Korporasi PT Adonara Propertindo, dan Direktur PT Aldira Berkah Abadi Makmur Rudi Hartono Iskandar.

KPK menduga ada kerugian keuangan negara setidak-tidaknya Rp 152,5 miliar akibat kasus tersebut.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Jokowi: Kita Harus Temukan Cara Baru untuk Mendahului Negara Lain

Nasional
Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Muhadjir Tekankan Pentingnya Lembaga Pendidikan Islam Seimbangkan Ilmu Agama dan Terapan

Nasional
Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Jokowi Nilai Indonesia Berhasil Kendalikan Pandemi karena Tidak Lockdown

Nasional
57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Polri, Menteri PANRB: Prosesnya Masih Panjang

Nasional
Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Eks Penyidik KPK Stepanus Robin Dituntut 12 Tahun Penjara

Nasional
Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Jokowi Perintahkan Karantina untuk Pelaku Perjalanan Internasional Tetap 10 Hari

Nasional
Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Kegiatan Berkumpul Selama Nataru Akan Dibatasi Maksimal 50 Orang

Nasional
Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Mahfud: Kalau Saya Hanya Takut kepada Hukum, Saya Bisa Main-main...

Nasional
Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang 'Travelling' yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Jelang Libur Nataru, Airlangga: Yang "Travelling" yang Sudah Divaksin, yang Belum Tidak

Nasional
Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Menteri PPPA Harap KPU dan Bawaslu Jadi Pelopor bagi Perempuan Berpartisipasi dalam Mengambil Keputusan

Nasional
Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Jokowi Akan Tinjau Dampak Bencana Erupsi Gunung Semeru Besok

Nasional
Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Jokowi Minta Penyuntikan Vaksin Covid-19 Booster Mulai Disiapkan

Nasional
Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Varian Omicron Terdeteksi di 45 Negara, Pemerintah Masih Evaluasi Perkembangannya

Nasional
Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Terima Tawaran Jadi ASN Polri, Novel Baswedan: Untuk Kepentingan Bangsa dan Negara, Sulit buat Kami Tolak

Nasional
PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

PPKM Luar Jawa-Bali Diperpanjang 7-23 Desember 2021

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.