Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Baliho dan Berahi Politisi Nir-empati

Kompas.com - 11/08/2021, 10:08 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

PANDEMI belum terkendali. Virus corona masih mengancam dan menebar maut di mana-mana. Banyak orang kehilangan nyawa, pekerjaan, dan pendapatan. Namun, para politisi malah sibuk memoles diri demi memenangi kontestasi.

Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 masih sekitar dua setengah tahun lagi. Namun, sejumlah politisi sudah sibuk menjajakan diri.

Baliho beragam ukuran berjejal di pinggir dan sudut-sudut jalan. Gambar besar wajah diri politisi dengan pesan-pesan klise dan basi terpampang di jalanan merusak pemandangan.

Ratusan bahkan mungkin ribuan baliho bergambar wajah para politisi ini memang tak secara langsung berisi pesan atau ajakan terkait pemilihan.

Namun, tak bisa dimungkiri, aksi mereka menghambur-hamburkan uang ini adalah demi mengenalkan diri terkait Pilpres 2024. Bahkan ada yang secara lugas menulis 2024 di baliho dengan gambar diri si politisi.

Sejumlah politisi yang wajahnya terpampang di baliho-baliho di antaranya Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua DPP PDI-P Puan Maharani, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), dan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar.

Ketiga politisi ini memang kerap masuk survei sebagai calon presiden potensial pada Pilpres 2024. Misalnya dalam survei Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA.

Dalam survei yang dirilis pada 17 Juni 2021, meski bukan yang teratas, nama Airlangga dan Puan masuk sebagai calon presiden potensial di 2024.

Dalam survei tersebut, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memuncaki hasil survei dengan elektabilitas 23,5 persen. Disusul Ganjar Pranowo dengan elektabilitas 15,5 persen dan Anies Baswedan 13,8 persen.

Sementara Airlangga, AHY, dan Puan ada di urutan berikutnya dengan elektabilitas yang lebih rendah. Elektabilitas Airlangga sebesar 5,3 persen, AHY 3,8 persen, dan Puan hanya 2 persen.

Meski demikian, peluang mereka untuk maju menjadi calon presiden atau calon wakil presiden di Pilpres 2024 tetap besar. Mereka merupakan pimpinan dan elite partai yang memiliki privilese untuk mewakili partai di gelanggang politik nasional, termasuk Pilpres.

Efektif, tapi tak sensitif

Pemasangan baliho para politisi yang diduga akan berlaga dalam Pilpres 2024 ini adalah cara partai politik mengenalkan dan menjajakan calonnya ke publik. Baliho dinilai efektif untuk sosialisasi dan memperkenalkan para politisi ini.

Meski efektif meningkatkan popularitas, tak otomatis akan mendongkrak elektabilitas. Pilpres 2024 masih cukup lama sehingga pemasangan baliho bergambar wajah para politisi ini terlalu dini.

Jika ingin menarik simpati, daripada sibuk memoles diri, para politisi ini seharusnya bekerja membantu rakyat mengatasi pandemi.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANA Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.

Maraknya pemasangan baliho ini justru menimbulkan persepsi negatif di tengah publik. Hal itu terjadi karena upaya menjajakan diri ini tidak diikuti dengan kebijakan dan kerja nyata membantu masyarakat yang sedang kesulitan akibat pandemi.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Menko Polhukam: 5.000 Rekening Diblokir Terkait Judi Online, Perputaran Uang Capai Rp 327 Triliun

Nasional
Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com