Saat Pemerintah Dikritik akibat Keluarkan Indikator Kematian dalam Penentuan Status PPKM di Tengah Lonjakan Kasus

Kompas.com - 11/08/2021, 07:50 WIB
Warga ziarah ke makam kerabat yang meninggal akibat Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (10/8/2021). Dibandingkan bulan Juni hingga Juli lalu, jumlah jenazah pasien Covid-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan berkurang. KOMPAS.com / KRISTIANTO PURNOMOWarga ziarah ke makam kerabat yang meninggal akibat Covid-19 di TPU Rorotan, Jakarta Utara, Selasa (10/8/2021). Dibandingkan bulan Juni hingga Juli lalu, jumlah jenazah pasien Covid-19 yang dimakamkan di TPU Rorotan berkurang.

JAKARTA, KOMPAS.com - Langkah pemerintah mengeluarkan angka kematian pasien Covid-19 dalam menetapkan status PPKM Level 2-4 sepekan ke depan di suatu wilayah dikritik. Pasalnya, kematian pasien Covid-19 di Indonesia dalam tiga pekan terakhir tengah mengalami peningkatan.

Berdasarkan data Satuan Tugas Penanganan Covid-19, persentase kematian secara nasional mencapai 2,92 persen pada pekan ini. Sementara, diketahui persentase kematian di tingkat global mencapai 2,12 persen.

Itu artinya, persentase kematian akibat Covid-19 di Indonesia lebih tinggi dibandingkan tingkat dunia.

Pada Selasa (10/8/2021), Satgas mencatat adanya penambahan 2.048 pasien Covid-19 yang tutup usia. Angka penambahan ini merupakan yang tertinggi kedua selama pandemi berjalan selama 17 bulan di Tanah Air.

Sebelumnya, jumlah kematian tertinggi tercatat pada 27 Juli 2021, yakni sebanyak 2.069 orang dalam sehari.

Baca juga: Satgas Minta Pemda Serius Tekan Angka Kematian Covid-19

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Penambahan kasus kematian tersebut mengakibatkan total kasus kematian di Indonesia per Selasa kemarin mencapai 110.619 kasus.

"Dalam bulan Juli 2021 saja kita telah kehilangan 24.496 nyawa. Dengan rata-rata kematian harian di atas 1.000 orang," ungkap Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmito dalam konferensi pers melalui kanal YouTube Sekretariat Presiden, Selasa.

Ia mengungkap, ada lima provinsi yang menyumbangkan kasus kematian mingguan tertinggi, yaitu Riau, Sumatera Utara, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, dan Jawa Tengah.

Namun, secara akumulasi, lima provinsi dengan kasus kematian tertinggi yaitu Jawa Timur, Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat dan Kalimantan Timur.

Dikritik

Sementara itu, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marinves) Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan, dikeluarkannya indikator kematian dalam penetapan status wilayah PPKM lantaran pemerintah menemukan adanya akumulasi input data kematian selama beberapa pekan ke belakang.

Hal tersebut menyebabkan data terdistorsi sehingga mempengaruhi penilaian tingkat kematian pasien Covid-19 di suatu daerah.

Baca juga: Epidemiolog: Angka Kematian Seharusnya Jadi Indikator Melihat Keparahan Pandemi Covid-19 di Suatu Daerah

Senada dengan Luhut, Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kemenkes, Siti Nadia Tarmizi mengatakan, pemerintah tak lagi menggunakan angka kematian sebagai indikator penetapan PPKM, karena ada data yang sifatnya tidak aktual atau real time.

"Ada beberapa perhitungan di mana memang angka kematian tidak masuk dalam perhitungan indikator karena ada data yang update di belakangan. Jadi bukan real time," kata Nadia kepada Kompas.com, Selasa.

Namun, ahli epidemiologi dari Griffith University Australia Dicky Budiman menilai, indikator itu tidak seharusnya dihilangkan dalam penetapan status wilayah PPKM. Sebab, kematian merupakan indikator akhir dalam melihat keparahanan pandemi di suatu daerah.

"Angka kematian adalah indikator valid untuk melihat derajat keparahan situasi wabah, kalau kematiannya banyak ya parah banget," kata Dicky saat dihubungi Kompas.com, Selasa.

Menurut dia, untuk melihat tingkat keparahan suatu pandemi, ada sejumlah hal yang harus diperhatiakan yaitu kasus harian, positivity rate dan angka reproduksi Covid-19 pada indikator awalnya.

Selanjutnya, tingkat keterisian tempat tidur atau bed occupancy rate (BOR dan angka kematian untuk indikator akhirnya.

Baca juga: Kematian Covid-19 Melonjak, Kabupaten Blitar Malah Turun PPKM Level 3

"Untuk menilai performa pengendalian Covid-19 baik, terkendali, atau tidak, itu dari positivity rate dan indikator akhir yaitu angka kematian. Nah dua ini wajib ada, kalau tidak ada, ya kita kehilangan. Ibarat mobil kehilangan spion," ujarnya.

Oleh karenanya, menurut Dicky, penumpukan data angka kematian mestinya tidak menjadi alasan bagi pemerintah untuk tidak menggunakannya sebagai indikator.

Sebab, kata dia, kasus harian Covid-19 sebenarnya juga bertumpuk dan tidak real time.

"Alasannya karena sengkarut data ya tidak bisa ya, karena bicara angka kasus harian saja itu sengkarutnya banyak, baik dari sisi tes itu tidak real time (tapi) tetap ada, tes itu kan bukan yang hari itu, tapi beberapa hari," ucap Dicky.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Dewas Proses Laporan Novel terhadap Lili Pintauli Terkait Dugaan Pelanggaran Etik

Nasional
Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.