Soal Pengadaan Pakaian Dinas Louis Vuiton, Pimpinan Komisi II: Penggunaan Anggaran Harus Pertimbangkan Aspek Empati

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi II DPR Luqman Hakim mengingatkan, agar penggunaan anggaran belanja daerah atau negara mempertimbangkan aspek empati terhadap situasi pandemi Covid-19 yang menyulitkan masyarakat.

Hal itu disampaikan Luqman menanggapi polemik pengadaan pakaian dinas DPRD Kota Tangerang yang anggarannya meningkat dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya.

"Dalam kondisi masyarakat sedang dilanda bencana covid-19, setiap penggunaan duit rakyat haruslah menimbang aspek empati terhadap situasi yang sulit seperti sekarang ini," kata Luqman saat dihubungi, Selasa (10/8/2021).

Politikus Partai Kebangkitan Bangsa itu berpendapat, pengadaan pakaian dinas bagi pejabat publik seperti aparatur sipil negara dan anggota DPRD merupakan hal yang wajar.

Baca juga: Anggaran Pakaian Dinas Louis Vuitton Tuai Polemik, Ini Aturan dari Kemendagri

Namun, apabila pengadaan itu dilakukan di tengah kondisi masyarakat yang sedang kesulitas ekonomi tentu tidak elok dan menyakiti perasaan.

"Ke depan, pada saat pemerintah pusat dan daerah akan melakukan realisasi anggaran, penting untuk selalu melihat kondisi masyarakat. Agar tidak menimbulkan kesan abai terhadap kondisi rakyat," ujar Luqman.

Berkaca dari kasus ini, Luqman mengusulkan agar Presiden Joko Widodo menerbitkan instruksi agar anggaran pengadaan pakaian dinas yang ada di APBD dan APBN dialihkan untuk menambah anggaran bantuan sosial dan vaksinasi.

"Instuksi ini berlaku untuk jajaran seluruh ASN pusat dan daerah, pejabat publik dan pejabat-pejabat pada BUMN," kata dia.

Anggaran bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang tahun 2021 yang naik dua kali lipat jika dibandingkan dengan 2020 menuai polemik.

Dilansir dari situs https://lpse.tangerangkota.go.id/, anggaran pengadaan bahan pakaian anggota DPRD Kota Tangerang 2021 mencapai Rp 675 juta.

Baca juga: Polemik Anggaran Pakaian Dinas Louis Vuitton di Tangerang, Kemendagri Minta Daerah Punya Sense of Crisis

Dari situs yang sama, anggaran pengadaan bahan pakaian itu hanya Rp 312,5 juta pada 2020.

Belakangan, DPRD Kota Tangerang memutuskan untuk membatalkan anggaran tersebut.

"Berdasarkan rapat yang kami adakan, keputusan politis kami adalah membatalkan pengadaan tersebut," kata Ketua DPRD Kota Tangerang Gatot Wibowo, Selasa.

Gatot menyebut, pembatalan itu bersifat secara keseluruhan. Artinya, DPRD Kota Tangerang tak akan mengadakan penganggaran bahan pakaian pada tahun 2021.

"Dibatalkan setelah menerima berbagai usulan dari semua lapisan masyarakat," kata Gatot.