Data Harun Masiku Tidak Ada di Situs, Interpol: Tak Begitu Esensial terhadap Penyidikan

Kompas.com - 10/08/2021, 16:47 WIB
Foto yang diduga Harun Masiku dibawa Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada KPK. Gambar diambil pada 23 Januari 2020. KOMPAS/HERU SRI KUMOROFoto yang diduga Harun Masiku dibawa Aktivis Koalisi Masyarakat Sipil Antikorupsi yang melaporkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Yasonna Laoly kepada KPK. Gambar diambil pada 23 Januari 2020.
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris NCB Interpol Indonesia Brigjen Pol Amur Chandra memastikan tidak dipublikasikannya data Harun Masiku di situs Interpol tidak memengaruhi pencarian terhadap buronan tersebut.

Ia mengatakan, semua negara anggota Interpol sudah mengetahui status red notice Harun Masiku dan bisa mengaksesnya secara langsung.

"Kalau di-publish itu kan hanya untuk efek orang melihat secara umum saja. Itu juga menurut saya tidak begitu ada esensinya terhadap penyidikan," ujar Amur dalam konferensi pers di Mabes Polri yang disiarkan secara daring, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Untuk Tangkap Harun Masiku, Interpol Indonesia Bersurat Khusus ke Negara Tetangga

Menurut Amur, banyak kepolisian negara-negara lain juga melakukan hal yang sama. Tidak semua data buronan negara mereka dipublikasikan di situs Interpol.

"Hampir sebagian besar keanggotaan Interpol di dunia juga tidak mem-publish tersangkanya. Mereka menyimpan tersangkanya dan membagikan khusus untuk kepentingan penegakan hukum saja," kata dia.

Ia mengungkapkan, data Harun Masiku tidak dipublikasikan di situs Interpol demi mempercepat pencarian terhadap buronan tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, proses publikasi buronan di situs Interpol tidak sebentar. Interpol pusat yang berada di Lyon, Prancis, akan menanyakan kembali urgensi mempublikasikan buronan di situs Interpol meski telah mendapatkan status red notice.

"Nanti banyak tek-toknya dan pertanyaan berulang kembali dari Interpol Lyon. Sementara yang kami inginkan adalah percepatan," jelas Amur.

Selain ingin itu, penyidik ingin menjaga kerahasiaan soal Harun Masiku. Amur mengatakan, ada kekhawatiran nantinya data dan informasi tentang Harun Masiku di situs Interpol dimanfaatkan oleh pihak tak bertanggung jawab.

"Kalau masyarakat umum bisa lihat, kami khawatir bisa dibikin-bikin. Bisa mengambil dari website, memanfaatkan hal-hal yang tidak diinginkan," tuturnya.

Baca juga: Interpol: Kecil Kemungkinan Harun Masiku Lolos jika Melintas Lewat Jalur Resmi

Harun Masiku merupakan buronan kasus suap pergantian antarwaktu anggota DPR yang melibatkan mantan anggota KPU Wahyu Setiawan.

Data Harun Masiku tidak ditemukan di situs resmi Interpol meski KPK menyatakan bahwa red notice sudah diterbitkan sejak akhir Juli 2021.

Red notice yang dimaksud adalah keterangan untuk mencari atau menangkap seseorang yang dicari penegak hukum atau pengadilan internasional untuk keperluan ekstradisi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
TIPS, TRIK, DAN TUTORIAL
Ini Cara Agar Data WhatsApp Tidak Penuhi Ruang Penyimpanan
Ini Cara Agar Data WhatsApp Tidak...
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Jazilul Fawaid: Kalau Erick Thohir Masuk Politik, Cocok dengan PKB

Nasional
[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

[HOAKS] Ada Parasit Berbahaya dalam Vaksin Covid-19

Nasional
Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Paksa Penyandang Tuli Berbicara, Ini Alasan Mensos Risma

Nasional
Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Wapres Sebut Tahun 2021 Literasi Ekonomi dan Keuangan Syariah Nasional Naik

Nasional
Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Saat Risma Dikritik karena Paksa Penyandang Tunarungu Berbicara...

Nasional
Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Fraksi Nasdem Akan Tegur Hillary Lasut soal Permintaan Ajudan dari TNI

Nasional
Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Percepatan Vaksinasi Dosis Lengkap Dibutuhkan untuk Antisipasi Omicron

Nasional
KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

KPK Dalami Kepemilikan Perusahaan dan Aset Tersangka Kasus Korupsi E-KTP Paulus Tanos

Nasional
KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

KPK Imbau Saksi Kasus Korupsi Pengadaan E-KTP Kooperatif Hadiri Pemeriksaan

Nasional
Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Periksa Eks Dirut PT LEN Industri, KPK Dalami Proses Pembayaran Proyek E-KTP ke Konsorsium Pelaksana

Nasional
Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Refleksi Akhir Tahun tentang Perlunya Grand Strategy

Nasional
Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Varian Omicron Disebut Tak Tingkatkan Keparahan, Kemenkes Tetap Percepat Vaksinasi

Nasional
Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Tinjau Hutan Mangrove di Bali, Jokowi: Kepala Negara G20 Nanti Kita Ajak Semua ke Sini

Nasional
Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Hillary Lasut, Anggota DPR Termuda, Minta Ajudan ke TNI, Ada Apa?

Nasional
Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Periksa Eks Dirut Percetakan Negara, KPK Dalami Posisi Isnu sebagai Leader Konsorsium Pengadaan E-KTP

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.