Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Sambut Hari Kemerdekaan Ke-76 RI, Golkar Dorong Optimisme Indonesia Maju 2045

Kompas.com - 10/08/2021, 15:56 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengatakan, partainya optimistis bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun 2045.

Menurut dia, optimisme tersebut harus digaungkan kepada semua pihak sebagai momentum menyambut hari kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-76 pada 17 Agustus 2021.

"Menjelang peringatan proklamasi kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-76, kita gaungkan semangat kebangsaan. Kita gelorakan serta kita dorong optimisme bahwa bangsa kita akan mencapai Indonesia maju dan sejahtera," kata Airlangga dalam Pidato Kebangsaan Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk memperingati 50 Tahun CSIS Indonesia, Selasa (10/8/2021).

Baca juga: Marak Baliho Politisi, Makin Dikenal Publik Belum Tentu Disukai

Airlangga melanjutkan, Partai Golkar telah memiliki visi negara kesejahteraan 2045. Hal itu dalam rangka meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju pada tahun tersebut.

Ia pun berharap Indonesia akan sejajar dengan negara-negara yang perekonomiannya besar di dunia.

"Golkar meyakini bahwa Indonesia akan menjadi negara maju dan sejajar dengan negara-negara ekonomi besar lainnya di dunia," ucapnya.

Kendati demikian, Airlangga mengingatkan bahwa saat ini Indonesia masih dilanda pandemi Covid-19.

Menurut dia, pandemi Covid-19 membuat Indonesia harus kembali memikirkan skenario untuk mewujudkan visi Indonesia Maju 2045.

"Pandemi Covid-19 yang terjadi saat ini membuat kita harus melakukan restarting, rebooting tentang skenario kita untuk mewujudkan visi 2045 tersebut," tuturnya.

Baca juga: Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Ia berpandangan bahwa pemerintah dan seluruh elemen masyarakat telah melakukan berbagai upaya dalam menekan laju penularan virus Corona di Indonesia.

Namun, menurut dia, Indonesia masih memiliki tantangan baru dalam penanganan pandemi Covid-19, yaitu munculnya varian baru virus corona, yaitu varian Delta.

Oleh karena itu, Airlangga mengingatkan amanat dari Presiden Joko Widodo terkait respons cepat dibutuhkan untuk penanganan pandemi.

Airlangga yang juga merupakan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPCPEN) mengungkapkan sejumlah hal yang sudah dilakukan pemerintah untuk merespons cepat penanganan pandemi.

"Bapak Presiden, Bapak Joko Widodo mengamanatkan untuk respons cepat. Program vaksinasi nasional terus digenjot dengan target dua sampai dua setengah juta per hari sejak Agustus," ucap Airlangga.

"Kita dorong program memakai masker, disiapkan tempat isolasi terpusat di setiap desa, kelurahan, kecamatan. Penanganan kesehatan, penyediaan obat-obatan, fasilitas kesehatan, dan perhatian terhadap para tenaga kesehatan terus diberikan," kata dia.

Baca juga: Pleidoi Rizieq Shihab, Seret Nama Budi Gunawan, Airlangga, hingga Diaz Hendropriyono

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Bakal Unggah Dokumen 'Amicus Curiae' agar Bisa Diakses Publik

MK Bakal Unggah Dokumen "Amicus Curiae" agar Bisa Diakses Publik

Nasional
PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com