Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

108.000 Orang Meninggal karena Pagebluk, Siapa Bertanggung Jawab?

Kompas.com - 10/08/2021, 10:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi,
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Dian Erika Nugraheny,
Irfan Kamil

Tim Redaksi

Rekor terjadi pada 27 Juli. Saat itu 2.069 orang meninggal dalam sehari.

Baca juga: Satgas: Sepanjang Juli, Angka Kematian Covid-19 Mingguan Naik

Satgas mencatat, pada pekan terakhir Juli terjadi kematian rata-rata sebesar 1.582 orang per hari.

Di antara angka kematian itu, ada yang meninggal karena dampak dari kelangkaan oksigen. Ada juga yang sebab tak mendapat perawatan memadai karena sibuknya rumah sakit.

Sejumlah pasien meninggal di halaman rumah sakit, bahkan ada di halaman rumah sendiri. Ada pula yang menghembuskan napas terakhihrnya di kamar kos. Memilukan. 

Laporcovid-19 melaporkan lebih dari 2.000 orang meninggal saat isolasi mandiri sepanjang Juli.

Baca juga: LaporCovid-19 Sebut 2.313 Warga Meninggal Saat Isolasi Mandiri, Terbanyak di DKI

Inisiator LaporCovid-19 Ahmad Arif mengatakan, tragedi ini sebetulnya bisa dihindari jika semua pihak bisa mencegah penularan sejak dini. 

"Dan kondisi yang terjadi saat ini adalah tanggung jawab semua pihak," kata Arif, Jumat (6/8/2021).

Pemerintah, kata dia memiliki tanggung jawab dalam melaksanakan 3T yaitu pemeriksaan (testing), pelacakan (tracing) dan perawatan (treatment) serta vaksinasi. Namun itu jauh dari optimal.

Arif menuturkan, jumlah testing masih di bawah standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO). Sementara dari sisi treatment, banyak rumah sakit dilaporkan kekurangan oksigen.

Vaksinasi pun tak merata antardaerah.

Di sisi lain, publik juga bertanggung jawab dengan disiplin menerapkan protokol kesehatan dan mengikuti vaksinasi sesuai jadwal. Bisa jadi, Indonesia menghadapi ujung yang fatal apabila tanggung jawab itu gagal ditunaikan. 

Pemerintah harus tanggung jawab

Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani. DOK. DPR RI Anggota Komisi IX DPR RI Netty Prasetiyani.
Sementara itu, anggota Komisi IX DPR Netty Prasetiyani menilai, pemerintah mesti bertanggung jawab penuh atas kondisi yang menyebakan tingginya angka kasus kematian Covid-19.

Wakil Ketua Fraksi PKS itu mendorong pemerintah segera memperbanyak testing, tracing, treatment, serta vaksinasi. Dan itu harus merata di seluruh Indonesia. 

"Diakui ataupun tidak, penanganan Covid-19 kita yang berbasis risiko ini masih Jawa-Bali sentris, mulai dari testing, tracing, vaksinasi, dan lain-lain," kata dia.

Baca juga: Pandemi Covid-19 Diprediksi Berlangsung Lama, Menkes: Kita Harus Punya Roadmap

Langkah perbaikan penanganan, kata dia, adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban. 

Ahli epidemiologi Griffith University Australia Dicky Budiman mengatakan, pemerintah dari segala tingkatan bertanggung jawab terhadap kondisi penanganan wabah.

Pemerintah, kata dia, seharusnya bisa menekan angka kematian apabila testing tinggi dan bisa menemukan banyak kasus untuk mencegah penularan.

"Yang harus bertanggung jawab ya pemerintah, terutama pemerintah daerah karena testing-nya dilakukan di daerah, di hulunya itu yang berkontribusi pada kematian, maka harus dengan 3T penemuan kasus secara dini dan cepat," ujarnya.

Sementara itu, Ketua Bidang Advokasi Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) Muhammad Isnur menilai presiden adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas tingginya angka kematian Covid-19.

Isnur menuturkan, tanggung jawab itu diamanatkan Undang-Undang Dasar 1945.

“Di Pasal 28 i (UUD 1945) ada penegakan, pemenuhan, perlindungan, hak-hak adalah tanggung jawab negara atau pemerintah, jadi siapa yang bertanggung jawab? pemerintah, kalau sebagai simbol siapa sih pemerintah itu? Kepala pemerintahannya presiden,” ujar Isnur.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Selain Menteri PDI-P, Menteri dari Nasdem dan 2 Menteri PKB Tak Ikut Buka Puasa Bersama Jokowi

Nasional
Imigrasi Bakal Tambah 50 'Autogate' di Bandara Ngurah Rai

Imigrasi Bakal Tambah 50 "Autogate" di Bandara Ngurah Rai

Nasional
Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Diminta Timnas Anies-Muhaimin Hadiri Sidang MK, Sri Mulyani Senyum dan Geleng-geleng Kepala

Nasional
Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Imigrasi Terapkan SIMKIM di PLBN Buat Pantau Pelintas Batas

Nasional
Imigrasi Bakal Terapkan 'Bridging Visa' Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Imigrasi Bakal Terapkan "Bridging Visa" Buat WNA Sedang Urus Izin Tinggal

Nasional
Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Muncul Wacana Cak Imin Maju di Pilgub Jatim, Dewan Syuro PKB: Fokus Kawal MK

Nasional
Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Seluruh Kantor Imigrasi Kini Layani Pembuatan Paspor Elektronik

Nasional
KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

KPK Sebut Nasdem Sudah Kembalikan Rp 40 Juta dari SYL

Nasional
17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

17 Agustus 2024, Paspor RI Ganti Warna

Nasional
Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Komisi VIII DPR Harap Resolusi Gencatan Senjata di Gaza Akhiri Penderitaan Rakyat Palestina

Nasional
PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

PAN Sebut Susunan Kabinet Prabowo Akan Dibahas Usai Gugatan di MK Selesai

Nasional
DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

DPR RI Resmi Sahkan RUU Desa Menjadi UU, Jabatan Kades Kini Jadi 8 Tahun

Nasional
Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Menko Polhukam Akan Bentuk Tim Tangani Kasus TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

PAN Yakin Prabowo-Gibran Bakal Bangun Kabinet Zaken

Nasional
Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Puan Lantik 3 Srikandi Anggota PAW dari Fraksi P-Nasdem, PPP, dan PKB

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com