Kompas.com - 10/08/2021, 10:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers pada 2 Maret 2020. Senin pagi itu, Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 terdeteksi di Tanah Air.

Padahal, beberapa hari sebelumnya, pemerintah melalui para menteri bersikeras penyakit menular berbahaya itu tak masuk Indonesia.

Bahkan, sikap penyangkalan tersebut beberapa di antaranya disertai canda yang tak lucu.

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Jokowi yang kala itu didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut ada tiga orang pasien, yakni seorang ibu dan dua anak perempuannya di Depok, Jawa Barat, yang dinyatakan terpapar virus Sars-Cov-2 penyebab Covid-19.

Dan kini, 527 hari setelah Kepala Negara mengungkap adanya pasien 01 hingga 03, tercatat 3,68 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah itu setelah adanya lonjakan kasus. 

Kasus baru dan kematian meningkat seusai varian Delta terpantau di Tanah Air pada pertengahan Juni.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sebelumnya tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi.

Baca juga: Luhut: Jujur, Kita Tak Pernah Prediksi Kembali Terjadi Lonjakan Covid-19

"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Kamis (1/7/2021)

Padahal, akhir Desember tahun lalu, India mengumumkan telah menemukan varian baru virus corona. Disebutkan pula varian yang belakangan disebut sebagai Delta itu, daya tularnya berkali-kali lebih besar dari virus induk.

Tsunami Covid-19 pun terjadi di negeri itu pada Maret hingga April. Banyak korban berjatuhan. Rumah sakit kolaps. Oksigen langka. Bahkan tempat kremasi jenazah pun kewalahan.

Baca juga: IAKMI: Indonesia Perlu Belajar dari India Tangani Pandemi Covid-19

Tak lama dari gelombang Covid-19 di India, Malaysia mengklaim penambahan kasus secara eksponensial. Vietnam pun demikian. Delta disebut sebagai salah satu penyebab membumbungnya kasus. 

Pemerintah RI tentu mendengar kabar itu. Namun seakan tak mau belajar dari pengalaman negara tetangga, tak ada manuver dan intervensi dari pemerintah untuk melindungi warga.

Justru, pada April ada 132 warga negara India yang mendarat di Soekarno-Hatta mengunakan pesawat charter

Pada Mei, pemerintah mulai intervensi. Kebijakan menonjol adalah melarang mudik Lebaran. Masyarakat pun diminta beribadah di rumah.

Baca juga: Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Sayangnya, kerumunan tetap ada. Khususnya di tempat wisata.

Dan pada pertengahan Juni kasus baru mulai melonjak. Hingga pada pertengahan Juli mencapai lebih dari 50.000 meski beberapa hari kemudian kembali mengalami penurunan. Namun penurunan itu disertai testing yang rendah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Harian Catatkan Rekor Baru, Bertambah 56.757 dalam Sehari

Presiden Jokowi mengakui, lonjakan kasus diakibatkan varian Delta.

Tak ingin kondisi makin parah, pada awal Juli pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis risiko.

Tetapi, korban kadung berjatuhan. Hingga Selasa (9/8/2021) pagi, data pemerintah menyebut 108.571 meninggal karena Covid-19. Jumlah itu mungkin masih akan terus bertambah setiap harinya. 

Baca juga: Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Dampak dari lonjakan kasus, hampir satu bulan, pasien tutup usia akibat Covid-19 tak pernah kurang dari 1.000 orang.

Pada Juli, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Indonesia mencatat sebanyak 30.076 orang meninggal. Terbanyak selama pegebluk.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Dua Kali Ditunda, Pemeriksaan Puslabfor Polri di Komnas HAM Dijadwalkan Lagi Rabu

Nasional
Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Komnas HAM Analisis Data Komunikasi 15 HP Terkait Kasus Brigadir J

Nasional
Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Jika Dipertahankan, Pasal Pencemaran Nama Baik di UU ITE Harus Dibuat Lebih Rigid

Nasional
Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Cek Data Komunikasi 15 Ponsel, Komnas HAM Duga Ada Pengaburan Fakta Tewasnya Brigadir J

Nasional
Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Lima Partai Pendaftar Pemilu 2024 Belum Lengkapi Berkas

Nasional
Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Hari Ini, 81.612 Orang Jemaah Haji Sudah Tiba di Indonesia

Nasional
LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan 'Justice Collaborator' Masih Didalami

LPSK Belum Bisa Temui Bharada E, Sebut Permohonan "Justice Collaborator" Masih Didalami

Nasional
Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Beberapa Personel Propam Polri Bersarung Tangan Latex Masuki Rumah Ferdy Sambo

Nasional
PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

PPP Sebut KIB Pertimbangkan Figur Internal Lebih Dulu untuk Jadi Capres

Nasional
Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Empat Kali Wanti-wanti Jokowi soal Pengungkapan Kasus Kematian Brigadir J

Nasional
Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Kondisi Terkini Kediaman Ferdy Sambo, Belasan Personel Brimob Lengkap dengan Laras Panjang Disiagakan

Nasional
Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Wakil Ketua KPK: Sulit Membayangkan Anggota Parpol Bersih dari Korupsi

Nasional
UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

UPDATE 9 Agustus: Partai Kongres Terima Akses Sipol KPU

Nasional
Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Serahkan Bansos di Kalbar, Jokowi: Gunakan untuk Kebutuhan Produktif, Bukan Beli Pulsa

Nasional
Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Prabowo-Cak Imin Daftar Bareng ke KPU, Pengamat Nilai Tidak Jaminan Gerindra-PKB Langgeng sampai 2024

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.