Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

108.000 Orang Meninggal karena Pagebluk, Siapa Bertanggung Jawab?

Kompas.com - 10/08/2021, 10:23 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi,
Fitria Chusna Farisa,
Haryanti Puspa Sari,
Dian Erika Nugraheny,
Irfan Kamil

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menggelar konferensi pers pada 2 Maret 2020. Senin pagi itu, Jokowi mengumumkan kasus Covid-19 terdeteksi di Tanah Air.

Padahal, beberapa hari sebelumnya, pemerintah melalui para menteri bersikeras penyakit menular berbahaya itu tak masuk Indonesia.

Bahkan, sikap penyangkalan tersebut beberapa di antaranya disertai canda yang tak lucu.

Baca juga: Jangan Hanya Bercanda, Pemerintah Harus Gencar Sosialisasi Masyarakat Cegah Corona

Jokowi yang kala itu didampingi Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto menyebut ada tiga orang pasien, yakni seorang ibu dan dua anak perempuannya di Depok, Jawa Barat, yang dinyatakan terpapar virus Sars-Cov-2 penyebab Covid-19.

Dan kini, 527 hari setelah Kepala Negara mengungkap adanya pasien 01 hingga 03, tercatat 3,68 juta kasus Covid-19 di Indonesia. Jumlah itu setelah adanya lonjakan kasus. 

Kasus baru dan kematian meningkat seusai varian Delta terpantau di Tanah Air pada pertengahan Juni.

Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi (Menko Marives) Luhut Binsar Pandjaitan mengatakan, pemerintah sebelumnya tidak pernah memprediksi kasus Covid-19 kembali naik dalam jumlah tinggi.

Baca juga: Luhut: Jujur, Kita Tak Pernah Prediksi Kembali Terjadi Lonjakan Covid-19

"Jujur kita tidak pernah memprediksi setelah Juni tahun ini keadaan ini terjadi lonjakan lagi," ujar Luhut dalam konferensi pers virtual pada Kamis (1/7/2021)

Padahal, akhir Desember tahun lalu, India mengumumkan telah menemukan varian baru virus corona. Disebutkan pula varian yang belakangan disebut sebagai Delta itu, daya tularnya berkali-kali lebih besar dari virus induk.

Tsunami Covid-19 pun terjadi di negeri itu pada Maret hingga April. Banyak korban berjatuhan. Rumah sakit kolaps. Oksigen langka. Bahkan tempat kremasi jenazah pun kewalahan.

Baca juga: IAKMI: Indonesia Perlu Belajar dari India Tangani Pandemi Covid-19

Tak lama dari gelombang Covid-19 di India, Malaysia mengklaim penambahan kasus secara eksponensial. Vietnam pun demikian. Delta disebut sebagai salah satu penyebab membumbungnya kasus. 

Pemerintah RI tentu mendengar kabar itu. Namun seakan tak mau belajar dari pengalaman negara tetangga, tak ada manuver dan intervensi dari pemerintah untuk melindungi warga.

Justru, pada April ada 132 warga negara India yang mendarat di Soekarno-Hatta mengunakan pesawat charter

Pada Mei, pemerintah mulai intervensi. Kebijakan menonjol adalah melarang mudik Lebaran. Masyarakat pun diminta beribadah di rumah.

Baca juga: Ada Pengetatan Pra dan Pasca-larangan Mudik, Istana: Pemerintah Belajar dari India

Sayangnya, kerumunan tetap ada. Khususnya di tempat wisata.

Dan pada pertengahan Juni kasus baru mulai melonjak. Hingga pada pertengahan Juli mencapai lebih dari 50.000 meski beberapa hari kemudian kembali mengalami penurunan. Namun penurunan itu disertai testing yang rendah.

Baca juga: Kasus Covid-19 Harian Catatkan Rekor Baru, Bertambah 56.757 dalam Sehari

Presiden Jokowi mengakui, lonjakan kasus diakibatkan varian Delta.

Tak ingin kondisi makin parah, pada awal Juli pemerintah menerapkan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berbasis risiko.

Tetapi, korban kadung berjatuhan. Hingga Selasa (9/8/2021) pagi, data pemerintah menyebut 108.571 meninggal karena Covid-19. Jumlah itu mungkin masih akan terus bertambah setiap harinya. 

Baca juga: Jokowi: Begitu Varian Delta Muncul, Kasus Positif Naik Drastis

Dampak dari lonjakan kasus, hampir satu bulan, pasien tutup usia akibat Covid-19 tak pernah kurang dari 1.000 orang.

Pada Juli, Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19 Indonesia mencatat sebanyak 30.076 orang meninggal. Terbanyak selama pegebluk.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Soal Hak Angket Dugaan Kecurangan Pilpres, Demokrat: Ranahnya MK

Nasional
Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Andi Mallarangeng Ungkap Ada Andil Prabowo di Baliknya Masuknya Demokrat ke Pemerintah

Nasional
Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Satgas Pangan Polri Sebut Harga Beras Akan Normal Saat Masuk Bulan Puasa

Nasional
Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Demokrat Gabung Kabinet, PDI-P Singgung Jokowi Butuh Dukungan Lebih Banyak Parpol

Nasional
PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

PKB Tunggu Keseriusan PDI-P Perjuangkan Hak Angket Kecurangan Pemilu di DPR

Nasional
Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Sekjen PKS Beberkan Pembicaraan Jokowi dan Surya Paloh

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, PKS: Daripada Kita ke MK, Ada Pamannya

Nasional
Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Dukung Hak Angket Kecurangan Pemilu, 3 Partai Koalisi Perubahan Tunggu Langkah PDI-P

Nasional
3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

3 Partai Koalisi Perubahan Siap Dukung Hak Angket, Selidiki Dugaan Kecurangan Pemilu

Nasional
Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Hadiri Forum APA Azerbaijan, Fadli Zon: Indonesia Dukung Kemerdekaan Palestina

Nasional
Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Lanjutkan Kunker ke Sulut, Jokowi Disambut Gubernur Olly Dondokambey

Nasional
TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

TKN: Makan Siang Gratis Butuh 6,7 Juta Ton Beras hingga 1,2 Juta Ton Daging Ayam

Nasional
Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Soal Hak Angket, Nasdem: Kalau Capresnya Dukung tapi Ketum Partai Enggak?

Nasional
Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Baru Gabung Kabinet, Demokrat Langsung Sindir Ada Partai di Pemerintahan Bersikap Bak Oposisi

Nasional
Kenaikan Harga Beras Cetak Rekor Baru, DPR Minta Pemerintah Bongkar Dugaan Adanya Kartel

Kenaikan Harga Beras Cetak Rekor Baru, DPR Minta Pemerintah Bongkar Dugaan Adanya Kartel

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com