RJ Lino Diduga Lakukan Tanda Tangan Kontrak Backdate Pengadaan Craine di PT Pelindo II

Kompas.com - 09/08/2021, 22:53 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Richard Joost Lino atau RJ Lino diduga melakukan penandatanganan dengan tanggal mundur atau backdate terkait pengadaan tiga unit quay container craine (QCC) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) tahun 2010.

Pendandatanganan kontrak backdate dilakukan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II itu terkait dengan pembuatan dasar hukum penunjukan perusahaan luar negeri sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk PT Pelindo II.

Pada surat dakwaan, jaksa menyebut bahwa kontrak backdate itu dilakukan RJ Lino melalui dua anak buahnya yaitu Wahyu Hardianto sebagai Kepala biro Pengadaan dan Dedi Iskandar sebagai Asisten Kabiro Pengadaan Bidang Non Teknik dan Administrasi.

"Dalam SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009, penyedia barang dan jasa di PT Pelindo II ditujukan untuk penyedia dari dalam negeri, untuk itu agar dapat melakukan penunjukan kepada produsen penyedia dari luar negeri terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan perubahan atas SK tersebut," ungkap jaksa dalam surat dakwaannya yang dibacakan, Senin (9/8/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa mengatakan atas perintah RJ Lino, Dedi Iskandar kemudian membuat draf perubahan SK Direksi itu dan diserahkan pada Wahyu Hardianto agar proses administrasinya berjalan.

Baca juga: Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28,82 Miliar

Lalu agar dapat menjadi dasar hukum yang sah, RJ Lino menandatangani revisi SK itu dan meminta Wahyu Hardianto menuliskan tanggal mundur atau backdate pada revisi SK tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa menuturkan SK revisi tersebut bernomor HK.56/6/18/PI.II-09 yang harusnya diregistrasikan pada Februari 2010 namun dibuat tanggal mundur Desember 2009.

"Bahwa dengan perubahan ini PT Pelindo dapat mengundang penyedia barang dan jasa dari luar negeri untuk pengadaan QCC, sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak tidak lagi ditujukan menggunakan produksi dalam negeri," terang jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa menduga motif perubahan SK tersebut dilakukan RJ Lino karena ia memilih tiga perusahaan luar negeri untuk pengadaan QCC yaitu HDHM China, ZPMC China dan Doosan Korea Selatan.

Diketahui RJ Lino telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara pengadaan QCC di PT Pelindo II (Persero) sejak tahun 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

PPKM Jawa-Bali Diperpanjang hingga 14 Desember, Sejumlah Daerah Kembali ke Level 2

Nasional
Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Polri: Bentrokan Personel Kopassus dan Brimob di Tembagapura Tak Ganggu Soliditas TNI-Polri

Nasional
Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Luhut: Masyarakat Jangan Panik Varian Omicron, Hanya Perlu Waspada

Nasional
Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Hasil Evaluasi PPKM, Luhut Sebut Situasi Covid-19 di Jawa-Bali Stabil

Nasional
Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Mahfud MD: Pemerintah Targetkan Revisi UU Cipta Kerja Kurang dari 2 Tahun

Nasional
Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Muhaimin Bertemu Uskup Agung Jakarta, Bahas Refleksi Natal hingga Papua

Nasional
Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Harap Ada Poros Ketiga pada Pilpres 2024, PPP Singgung Keterbelahan Masyarakat

Nasional
Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Polisi Militer Selidiki Keributan antara Prajurit TNI di Batam

Nasional
Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Temui Kardinal Suharyo, Gus Muhaimin: Bangsa Kita Semakin Kokoh dalam Persatuan

Nasional
Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Komisi II Targetkan Jadwal Pemilu 2024 Dapat Disepakati pada Awal 2022

Nasional
Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Fadli Zon Dilaporkan ke MKD DPR karena Kicauan Terkait UU Cipta Kerja

Nasional
Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Arsul Sani PPP: Reshuffle? Saya Tanya Tokek Istana Dulu

Nasional
Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Koalisi Masyarakat Sipil Duga Ada Unsur KKN pada Bisnis PCR

Nasional
Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Arsul Sani Dukung Revisi UU PPP untuk Atur Mekanisme Omnibus Law

Nasional
Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Amphuri Sambut Baik Kebijakan Arab Saudi soal Syarat Penyelenggaraan Umrah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.