RJ Lino Diduga Lakukan Tanda Tangan Kontrak Backdate Pengadaan Craine di PT Pelindo II

Kompas.com - 09/08/2021, 22:53 WIB
Mantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020). KOMPAS.com/Ardito Ramadhan DMantan Direktur Utama PT Pelindo II Richard Joost Lino memberi keterangan kepada wartawan sebelum diperiksa penyidik KPK di Gedung Merah Putih KPK, Kamis (23/1/2020).
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Richard Joost Lino atau RJ Lino diduga melakukan penandatanganan dengan tanggal mundur atau backdate terkait pengadaan tiga unit quay container craine (QCC) PT Pelabuhan Indonesia (Pelindo) II (Persero) tahun 2010.

Pendandatanganan kontrak backdate dilakukan Mantan Direktur Utama PT Pelindo II itu terkait dengan pembuatan dasar hukum penunjukan perusahaan luar negeri sebagai perusahaan pengadaan barang dan jasa untuk PT Pelindo II.

Pada surat dakwaan, jaksa menyebut bahwa kontrak backdate itu dilakukan RJ Lino melalui dua anak buahnya yaitu Wahyu Hardianto sebagai Kepala biro Pengadaan dan Dedi Iskandar sebagai Asisten Kabiro Pengadaan Bidang Non Teknik dan Administrasi.

"Dalam SK Direksi Nomor HK.56/5/10/PI.II-09 tanggal 9 September 2009, penyedia barang dan jasa di PT Pelindo II ditujukan untuk penyedia dari dalam negeri, untuk itu agar dapat melakukan penunjukan kepada produsen penyedia dari luar negeri terdakwa kemudian memerintahkan agar dilakukan perubahan atas SK tersebut," ungkap jaksa dalam surat dakwaannya yang dibacakan, Senin (9/8/2021) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta.

Jaksa mengatakan atas perintah RJ Lino, Dedi Iskandar kemudian membuat draf perubahan SK Direksi itu dan diserahkan pada Wahyu Hardianto agar proses administrasinya berjalan.

Baca juga: Eks Dirut Pelindo II RJ Lino Didakwa Rugikan Negara Rp 28,82 Miliar

Lalu agar dapat menjadi dasar hukum yang sah, RJ Lino menandatangani revisi SK itu dan meminta Wahyu Hardianto menuliskan tanggal mundur atau backdate pada revisi SK tersebut.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Jaksa menuturkan SK revisi tersebut bernomor HK.56/6/18/PI.II-09 yang harusnya diregistrasikan pada Februari 2010 namun dibuat tanggal mundur Desember 2009.

"Bahwa dengan perubahan ini PT Pelindo dapat mengundang penyedia barang dan jasa dari luar negeri untuk pengadaan QCC, sehingga proses pengadaan barang/jasa tidak tidak lagi ditujukan menggunakan produksi dalam negeri," terang jaksa.

Dalam perkara ini, jaksa menduga motif perubahan SK tersebut dilakukan RJ Lino karena ia memilih tiga perusahaan luar negeri untuk pengadaan QCC yaitu HDHM China, ZPMC China dan Doosan Korea Selatan.

Diketahui RJ Lino telah ditetapkan menjadi tersangka oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam perkara pengadaan QCC di PT Pelindo II (Persero) sejak tahun 2015.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Saksi Sebut Sarana Jaya Awalnya Ajukan Anggaran Rp 5,5 Triliun Dalam Penyertaan Modal Daerah

Nasional
Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Kejagung Tetapkan 3 Tersangka Kasus Korupsi Perum Perindo

Nasional
Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Naik Pesawat ke Wilayah Level 3 dan 4 Non Jawa-Bali Juga Wajib Tes PCR

Nasional
Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Kemenkes Klaim Indonesia Jadi Negara Non Produsen Vaksin Covid-19 yang Capaian Vaksinasinya Terbaik

Nasional
3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

3 Orang dan 1 Korporasi Tersangka Kasus Pengadaan Lahan di Munjul Segera Disidang

Nasional
Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Sebaran 15.594 Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia pada 21 Oktober 2021

Nasional
UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

UPDATE 21 Oktober: Ada 4.336 Kasus Suspek Covid-19

Nasional
Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Pengacara Sebut Luhut Tak Datang Mediasi Atas Permintaan Penyidik

Nasional
Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Pemerintah Negosiasi dengan Arab Saudi agar Calon Jemaah Umrah Tak Perlu Vaksin Booster

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

UPDATE 21 Oktober: 65,6 Juta Lebih Orang Sudah Divaksinasi Vaksin Covid-19 Dosis Kedua

Nasional
Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Kasus Covid-19 Menurun, Kemenkes: Belum Boleh Rapatkan Saf saat Ibadah

Nasional
Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Propam Polri Tahan Polantas yang Diduga Pacaran Pakai Mobil Dinas PJR

Nasional
UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

UPDATE: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 31,50 Persen

Nasional
UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

UPDATE 21 Oktober: 218.399 Spesimen Diperiksa Terkait Covid-19, Positivity Rate dengan PCR 1,31 Persen

Nasional
Saat Soeharto Kalahkan 'Rambo' di Lapangan Golf...

Saat Soeharto Kalahkan "Rambo" di Lapangan Golf...

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.