Kompas.com - 09/08/2021, 21:59 WIB
Kepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra Dokumentasi Pribadi/HerzakyKepala Badan Komunikasi Strategis Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra menilai, saat ini pemerintah seolah menutup mata bahwa potensi kenaikan kasus Covid-19 salah satunya berasal dari maraknya warga negara asing (WNA) yang tetap diizinkan masuk di tengah pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM).

Herzaky merespons kabar bahwa sebanyak 34 Tenaga Kerja Asing (TKA) asal China masuk Tanah Air pada Sabtu (7/8/2021) melalui Bandara Internasional Soekarno Hatta, Tangerang, Banten.

"Demokrat meminta pemerintah jangan main-main dengan nyawa rakyat. Masalah kita sudah cukup berat dengan penularan virus Covid-19 yang begitu cepat dan masif dalam dua bulan terakhir akibat masuknya varian dari negara lain," kata Herzaky dalam keterangannya, Senin (9/8/2021).

Baca juga: 34 TKA Masuk ke Indonesia, Pimpinan Komisi III Pertanyakan Komitmen Yasonna

"Kini jangan kemudian malah membiarkan WNA masuk ke Indonesia dari salah satu negara episentrum Covid-19. Pemerintah seakan mau menutup mata akan fakta kalau kita memiliki potensi kenaikan kasus dan munculnya varian baru seiring maraknya WNA yang masuk," sambung dia.

Herzaky mengingatkan pemerintah bahwa dalam dua bulan terakhir, lebih dari 50.000 nyawa rakyat Indonesia melayang akibat terpapar virus corona, terlebih karena varian baru.

Menurut dia, banyaknya pasien Covid-19 yang meninggal dunia, salah satunya juga akibat faktor lemahnya antisipasi dan penanganan pandemi Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Faktor lemahnya antisipasi dan penanganan itu, kata dia, salah satunya karena masih diizinkannya WNA atau TKA masuk ke Tanah Air.

"Apa pemerintah memang tidak pernah mau belajar dari kegagalan beberapa bulan ini?," tanya Herzaky.

Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat itu juga berpandangan, tindakan pemerintah yang membiarkan WNA masuk hingga kini sangat tidak memenuhi rasa keadilan masyarakat.

Ia melihat, pemerintah begitu tegas dalam membatasi pergerakan masyarakat selama PPKM Level 4 diberlakukan.

"Namun, sama sekali belum menunjukkan ketegasan dalam melarang WNA masuk ke Indonesia. Padahal, pemerintah sudah mengeluarkan larangan terkait masuknya orang asing termasuk pekerja sejak 21 Juli 2021," imbuh Herzaky.

Atas hal tersebut, Herzaky mengingatkan pemerintah bahwa ada potensi diskriminasi kepada masyarakat yang bisa saja muncul.

Bahkan, menurut dia, tetap diizinkannya WNA masuk Indonesia berpotensi memunculkan anggapan bahwa masyarakat mengalami diskriminasi oleh pemerintahnya sendiri.

"Apakah warga kita bahkan mesti mengalami diskriminasi, bahkan oleh pemerintahnya sendiri? Tolong pemerintah, tunjukkan ketegasan dan keseriusannya menangani pandemi Covid-19 ini. Jangan main-main dengan nyawa rakyat," pungkasnya.

Sebelumnya diberitakan, Direktorat Jenderal Imigrasi mengatakan bahwa 34 TKA China sudah memenuhi aturan Satuan Tugas (Satgas) Penanganan Covid-19.

Baca juga: 34 TKA Masuk Saat PPKM, Anggota DPR: Walau Diizinkan, Eloknya Pemerintah Menjelaskan

Adapun 34 TKA China tersebut masuk melalui Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten pada Sabtu.

“Mereka telah lolos pemeriksaan kesehatan oleh KKP Soetta, lalu diberi rekomendasi untuk diizinkan masuk Indonesia,” kata Kabag Humas dan Umum Ditjen Imigrasi Kemenkumhm Angga dalam keterangan tertulis, Minggu (8/8/2021).

“Kemudian dilakukan pemeriksaan keimigrasian dan diketahui bahwa mereka semua pemegang ITAS sehingga masuk dalam kategori orang asing yang diizinkan masuk sesuai Peraturan Menkumham 27 Tahun 2021,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Luhut: 4 Provinsi di Jawa-Bali Catat Nol Kematian akibat Covid-19

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.