Pengamat: Gibran Seharusnya Bisa Tolak atau Sarankan PDI Perjuangan Tak Pasang Baliho Puan Maharani

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, para kepala daerah yang berasal dari partai politik dapat menolak permintaan untuk pemasangan baliho.

Hal itu, sambung dia, juga dapat dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo itu seharusnya dapat menolak permintaan PDI Perjuangan untuk memasang baliho Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Gibran sebelumnya disebut-sebut mengakui dan memesan baliho bergambar Puan dengan tulisan "Kepak Sayap Kebhinekaan" itu.

"Mestinya, siapapun kepala daerah dari PDI-P termasuk Gibran, menolak pemasangan baliho yang akhirnya menjadi polemik," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Menurut dia, Gibran seharusnya dapat memberikan saran kepada DPP PDI Perjuangan untuk merespons polemik pemasangan baliho bergambar Puan di tengah publik.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni meminta PDI Perjuangan untuk tidak memasang baliho itu di tengah kondisi masyarakat yang kini tengah mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Gibran Pesan Baliho Kepak Sayap Kebhinekaan Bergambar Puan Maharani

"Mestinya, Gibran juga memberi saran pada PDI-P, agar tak memasang baliho Puan di tengah-tengah masyarakat yang sedang sekarat karena Covid-19," tegasnya.

Kendati demikian, diakui Ujang bahwa pemasangan baliho tak hanya PDI-P saja. Hampir semua partai akan melakukan langkah serupa dengan instruksi atau perintah dari DPP.

Instruksi itu, lanjut dia, memungkinkan para kader, termasuk kepala daerah untuk tunduk dan patuh.

"Semua partai akan menggunakan cara yang sama terkait pemasangan baliho-baliho, yaitu memerintahkan pada kader-kader di daerah termasuk yang sedang menjabat kepala daerah untuk memasang baliho," jelasnya.

"Itu perintah partai, jadi Gibran bisa saja tunduk dan patuh pada instruksi partai," tambah dia.

Namun, Ujang mengingatkan kepada seluruh partai politik beserta elite, untuk fokus terhadap penanganan Covid-19. Salah satunya yaitu dengan menghentikan atau menunda terlebih dahulu pemasangan baliho-baliho tokoh politik.

Ia berpendapat, masyarakat hanya butuh makan dan sama sekali tidak membutuhkan baliho di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Rem dulu pemasangan-pemasangan baliho tersebut. Stop dulu pajangan-pajangan baliho Puan tersebut. Karena saat ini, rakyat tak butuh baliho, tapi butuh makan," pinta Ujang.

Baca juga: Golkar Sulsel soal Bertebarannya Baliho Airlangga: Ini Sudah Perintah Partai

Sebelumnya, dibeberkan oleh pemilik Gage Design Bambang Nugroho, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming termasuk salah satu kader kepala daerah asal PDI-P yang memesan baliho dan billboard Puan Maharani "Kepak Sayap Kebhinekaan".

"Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka dan wakilnya, Teguh Prakosa ikut memesan pemasangan billboard Puan Maharani," ungkap Bambang dalam keterangannya, Senin.

Ia menyatakan, Gage Design yang berbasis di Solo ini terlibat dalam pemasangan baliho dan billboard Puan Maharani untuk 201 titik di Solo dan sebagian daerah di Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Aceh, dan Sumatera Barat.

Diketahui bersama, baliho Puan Maharani tengah menjadi polemik di masyarakat karena dipasang di tengah kondisi masyarakat yang sedang krisis akibat pandemi.

Banyak masyarakat bahkan politisi partai lain yang menilai bahwa Puan terkesan tak sensitif terhadap penderitaan rakyat dengan pemasangan baliho tersebut.

Kendati demikian, pemasangan baliho tak hanya dilakukan PDI Perjuangan, tetapi juga Golkar yang memasang wajah ketua umum mereka Airlangga Hartarto serta PKB dengan memasang wajah ketua umumnya, Muhaimin Iskandar.