Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pengamat: Gibran Seharusnya Bisa Tolak atau Sarankan PDI Perjuangan Tak Pasang Baliho Puan Maharani

Kompas.com - 09/08/2021, 19:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia Ujang Komarudin menilai, para kepala daerah yang berasal dari partai politik dapat menolak permintaan untuk pemasangan baliho.

Hal itu, sambung dia, juga dapat dilakukan Wali Kota Solo Gibran Rakabuming Raka. Putra Presiden Joko Widodo itu seharusnya dapat menolak permintaan PDI Perjuangan untuk memasang baliho Ketua DPR sekaligus Ketua DPP PDI Perjuangan, Puan Maharani.

Gibran sebelumnya disebut-sebut mengakui dan memesan baliho bergambar Puan dengan tulisan "Kepak Sayap Kebhinekaan" itu.

"Mestinya, siapapun kepala daerah dari PDI-P termasuk Gibran, menolak pemasangan baliho yang akhirnya menjadi polemik," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Menurut dia, Gibran seharusnya dapat memberikan saran kepada DPP PDI Perjuangan untuk merespons polemik pemasangan baliho bergambar Puan di tengah publik.

Adapun saran yang dapat diberikan yakni meminta PDI Perjuangan untuk tidak memasang baliho itu di tengah kondisi masyarakat yang kini tengah mengalami kesulitan akibat pandemi Covid-19.

Baca juga: Gibran Pesan Baliho Kepak Sayap Kebhinekaan Bergambar Puan Maharani

"Mestinya, Gibran juga memberi saran pada PDI-P, agar tak memasang baliho Puan di tengah-tengah masyarakat yang sedang sekarat karena Covid-19," tegasnya.

Kendati demikian, diakui Ujang bahwa pemasangan baliho tak hanya PDI-P saja. Hampir semua partai akan melakukan langkah serupa dengan instruksi atau perintah dari DPP.

Instruksi itu, lanjut dia, memungkinkan para kader, termasuk kepala daerah untuk tunduk dan patuh.

"Semua partai akan menggunakan cara yang sama terkait pemasangan baliho-baliho, yaitu memerintahkan pada kader-kader di daerah termasuk yang sedang menjabat kepala daerah untuk memasang baliho," jelasnya.

"Itu perintah partai, jadi Gibran bisa saja tunduk dan patuh pada instruksi partai," tambah dia.

Namun, Ujang mengingatkan kepada seluruh partai politik beserta elite, untuk fokus terhadap penanganan Covid-19. Salah satunya yaitu dengan menghentikan atau menunda terlebih dahulu pemasangan baliho-baliho tokoh politik.

Ia berpendapat, masyarakat hanya butuh makan dan sama sekali tidak membutuhkan baliho di tengah masa sulit akibat pandemi Covid-19.

"Rem dulu pemasangan-pemasangan baliho tersebut. Stop dulu pajangan-pajangan baliho Puan tersebut. Karena saat ini, rakyat tak butuh baliho, tapi butuh makan," pinta Ujang.

Baca juga: Golkar Sulsel soal Bertebarannya Baliho Airlangga: Ini Sudah Perintah Partai

Sebelumnya, dibeberkan oleh pemilik Gage Design Bambang Nugroho, Wali Kota Solo Gibran Rakabuming termasuk salah satu kader kepala daerah asal PDI-P yang memesan baliho dan billboard Puan Maharani "Kepak Sayap Kebhinekaan".

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Arus Mudik Lebaran 2024 Diperkirakan Melonjak, Komisi V DPR Minta Kemenhub Serius Siapkan Kelaikan Angkutan Umum

Nasional
Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Yakin MK Tolak Gugatan Anies dan Ganjar, TKN: Gugatannya Tidak Masuk Akal

Nasional
Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus 'Ferienjob' di Jerman

Kemenko Polhukam Identifikasi 1.900 Mahasiswa Jadi Korban TPPO Bermodus "Ferienjob" di Jerman

Nasional
Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Lewat Telepon, Putra Mahkota Abu Dhabi Ucapkan Selamat ke Gibran

Nasional
Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-'bully'

Cerita soal Saham Freeport, Jokowi: Seperti Tak Ada yang Dukung, Malah Sebagian Mem-"bully"

Nasional
Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Akui Negosiasi Alot, Jokowi Yakin Indonesia Bisa Dapatkan 61 Persen Saham Freeport

Nasional
Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Kubu Ganjar-Mahfud Tolak Gugatan ke MK Disebut Salah Alamat oleh KPU

Nasional
Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Jokowi Gelar Buka Puasa di Istana, 2 Menteri PDI-P Tak Tampak

Nasional
Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Polisi Tangkap 5 Tersangka Pengoplos BBM Pertalite Jadi Pertamax

Nasional
Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Jokowi Buka Puasa Bersama Para Menteri, Duduk Semeja dengan Prabowo-Airlangga

Nasional
Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Skandal Pungli di Rutan, Dewas KPK Minta Seleksi Pegawai Diperketat

Nasional
Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Saat Karutan KPK Tutup Mata soal Pungli Berujung Sanksi Etik Berat...

Nasional
Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Kubu Ganjar Dalilkan Suaranya Nol, Tim Prabowo: Tak Ada Buktinya

Nasional
Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Di Sidang MK, Tim Hukum Prabowo-Gibran Bantah Menang karena Intervensi Jokowi

Nasional
Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah 'Clear', Diserahkan pada Ketua Umum

Soal Bakal Oposisi atau Tidak, PDI-P: Sudah "Clear", Diserahkan pada Ketua Umum

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com