Anggota DPR: Jangan Berpuas Diri dengan Penurunan Kasus Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi IX DPR Rahmad Handoyo mengajak seluruh pihak agar tidak berpuas diri dengan penurunan kasus Covid-19 di wilayah Indonesia dalam beberapa waktu terakhir.

Ia mengingatkan, kenaikan kasus Covid-19 sewaktu-waktu dapat kembali apabila protokol kesehatan diabaikan dan mobilitas penduduk kembali meningkat.

"Catatan saya terhadap PPKM diperpanjang atau tidak, kita serahkan sepenuhnya kepada pemerintah. Terpenting jangan berpuas diri terhadap angka penurunan ini karena setiap saat bisa naik itu yang harus kita perhatikan bersama," kata Rahmad, Senin (9/8/2021).

Politikus PDI-P itu menuturkan, keputusan memperpanjang PPKM mesti didasarkan dari evaluasi pelaksanaan PPKM yang telah berlangsung selama ini.

Rahmad mengakui, PPKM Level 4 yang telah diterapkan oleh pemerintah telah berdampak positif merujuk pada turunnya angka keterisian rumah sakit maupun jumlah kasus Covid-19.

Baca juga: Kebijakan Janggal di Tengah Pandemi Covid-19: Formula E Jakarta dan Kenaikan Anggaran Baju DPRD Kota Tangerang

Akan tetapi, Rahmad menyoroti jumlah kasus pasien Covid-19 yang meninggal dunia setiap harinya masih terbilang tinggi dan harus menjadi perhatian bersama.

"Masih di atas 1.000 bahkan 1.500-1.600 per hari, itu menjadi catatan kritis kita pertimbangan kita untuk memutuskan diperpanjang atau tidak," kata Rahmad.

Rahmad meyakini, keputusan yang diambil pemerintah, antara melanjutkan PPKM atau tidak pasti akan berdasarkan masukan dari berbagai pihak.

Ia juga mengingatkan, penerapan protokol kesehatan dan kegiatan vaksinasi merupakan kunci mengendalikan pandemi Covid-19.

Seperti diketahui, Senin (9/8/2021) hari ini menjadi hari terakhir PPKM level 4 setelah diperpanjang untuk ketiga kalinya pad 3 Agustus 2021.

Baca juga: Sertifikat Vaksin Covid-19 Jadi Syarat Beraktivitas, Ini Kata WHO dan Epidemiolog

Adapun perpanjangan pertama PPKM dilakukan pada 21-25 Juli 2021. Kemudian dilanjutkan pada 26 Juli-2 Agustus 2021.

Tiga kali perpanjangan ini merupakan kelanjutan dari penerapan PPKM darurat yang dilakukan pemerintah pada 3-20 Juli 2021.