Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Baliho Puan dan Muhaimin Bertebaran, Formappi: Masihkah DPR Memikirkan Nasib Rakyat?

Kompas.com - 09/08/2021, 15:27 WIB
Ardito Ramadhan,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Peneliti Forum Masyarakat Peduli Parlemen Indonesia (Formappi) Lucius Karus berpendapat, maraknya baliho bergambar Ketua DPR Puan Maharani dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar menunjukkan keduanya sudah memikirkan kontestasi Pemilu 2024 mendatang.

Lucius khawatir, tindakan Puan dan Muhaimin akan dicontoh oleh anggota DPR lainnya yang membuat mereka sibuk dengan urusan politik masing-masing, bukan untuk memikirkan rakyat.

"Jika pimpinan saja sudah sibuk urus dirinya sendiri untuk Pemilu 2024, maka anggota-anggota lain pun akan melakukan hal serupa. Kalau semuanya sibuk dengan urusan politik masing-masing, lalu masihkah DPR akan memikirkan nasib rakyat?" kata Lucius saat dihubungi, Senin (9/8/2021).

Lucius menuturkan, kepedulian DPR sebagai wakil rakyat semestinya muncul di tengah situasi darurat yang terjadi saat ini akibat pandemi Covid-19 dengan bekerja sesuai fungsi DPR secara maksimal.

Baca juga: Pengamat Nilai Baliho Jadi Strategi Awal Dukung Puan Maupun PDI-P di Pilpres 2024

Namun, menurut Lucius, kinerja pimpinan DPR sejauh ini justru seburuk kinerja DPR pada umumnya. Hal itu terlihat dari kekacauan informasi yang muncul dari DPR maupun rendahnya pencapaian legislasi DPR periode ini.

"Catatan kinerja yang tak memadai dari pimpinan DPR tersebut nampaknya akan semakin buruk ketika sejak awal mereka sudah mulai sibuk dengan urusan politik sendiri-sendiri," ujar Lucius.

Sebab, kata Lucius, hal itu akan mengurangi fokus mereka pada kerja pokok sebagai pimpinan DPR serta berpotensi pada penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan politik.

Di samping itu, Lucius menilai dalih sejumlah elite partai politik yang menyebut pemasangan baliho bukan dalam rangka Pemilu 2024 tidak masuk akal.

"Enggak mungkin banget baliho dalam jumlah masif dipasang tanpa agenda politik tertentu. Kalau yang muncul di baliho adalah politisi, ya hampir pasti agenda politiklah yang sedang jadi misi penyebaran baliho itu," ujar Lucius.

Baca juga: Analisis Drone Emprit soal Baliho: Popularitas Puan Meningkat meski Banyak Sentimen Negatif

Seperti diketahui, dalam beberapa waktu terakhir, baliho bergambar Puan dan Muhaimmin terpasang di sejumlah daerah.

Politikus PDI-P Hendrawan Supratikno mengeklaim, pemasangan baliho Puan bukan terkait pemilihan presiden, tetapi bentuk ekspresi kebanggaan kepada Puan sebagai eprempuan pertama yang menjabat ketua DPR.

"Kami tidak bicara soal pilpres. Bahkan kami diingatkan untuk tidak mengaitkannya dengan kontestasi 2024," kata Hendrawan, Jumat (6/8/2021), dikutip dari Tribunnews.com.

Sementara, Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengaku tidak tahu menahu siapa yang memasang baliho bergambar Muhaimin.

Jazilul mengatakan, Muhaimin justru mengeluarkan maklumat kepada seluruh jajaran partai agar membantu masyarakat di tengah pandemi.

"PKB mengutamakan masyarakat, maka Gus Muhaimin Ketum PKB mengeluarkan maklumat agar seluruh jajaran ikut turun membantu masyarakat terdampak pandemi Covid-19. Rakyat diutamakan," kata Jazilul, Kamis (5/8/2021).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Marinir Indonesia-AS Akan Kembali Gelar Latma Platoon Exchange Usai 5 Tahun Vakum

Nasional
Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Ingin Pileg 2029 Tertutup, Kaesang: Supaya “Amplop”-nya Enggak Kencang

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com