Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Direktur LPDP: 64 Persen Koruptor Indonesia Lulusan Perguruan Tinggi

Kompas.com - 09/08/2021, 13:53 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com – Direktur beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) Dwi Larso mengatakan sebanyak 64 persen koruptor di Indonesia merupakan lulusan perguruan tinggi.

Dengan demikian, Dwi mengatakan, negara tidak ingin intelektual Indonesia menjadi koruptor.

"Karena ternyata jumlah koruptor di Indonesia itu 64 persen adalah lulusan perguruan tinggi, kita tidak ingin punya intelektual seperti itu,” kata Dwi dalam siaran Youtube Ditjen Diktiristek, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Saat Eks Koruptor Ditunjuk Jadi Pengawas Anak Perusahaan BUMN...

Dwi juga menyampaikan, tidak mudah bagi seseorang untuk bisa menjadi intelektual yang terdidik.

Menurut dia, kaum terdidik seharusnya mengemban sikap cinta Tanah Air, memiliki integritas, dan jujur.

"Dalam secara perjuangan bangsa, selalu bangsa ini maju karena kaum terdidik tapi adalah kaum terdidik yang cinta Tanah Air, kaum terdidik yang penuh dengan integritas, penuh dengan kejujuran, bukan kaum-kaum terdidik yang korupsi," ujar dia.

Ia menilai hal ini akan menjadi tantangan tersendiri bagi para generasi penerus bangsa untuk bisa menjadi intelektual yang terdidik.

"Ini saya pikir tantangan bagi kita semua kaum terdidik yang ada di Indonesia," tutur dia.

Baca juga: Pakar: KPK Menunjukkan Taring ke Sesama Lembaga Negara, Bukan Koruptor

Lebih lanjut, Dwi melanjutkan, perubahan zaman yang cepat dan tidak terprediksi akan terus terjadi di masa depan.

Ia juga mendorong agar para generasi muda mampu beradaptasi mengikuti perkembangan di masa depan.

"Semuanya perlu adventure, perlu flexibility. Tidak bisa kita lagi kaku birokratis seperti kayu ini karena perahu kayu ini tidak cocok untuk lingkungan yang sangat berubah ini," ujar dia.

Baca juga: Respons Calon Hakim Agung soal Pengurangan Hukuman bagi Koruptor

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

PSI Punya 180 Anggota DPRD, Kaesang: Modal Baik untuk Pilkada

Nasional
Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Polri Sebut 8 Teroris yang Ditangkap di Sulteng Pernah Latihan Paramiliter di Poso

Nasional
MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

MK Kirim Surat Panggilan untuk Hadiri Pembacaan Putusan Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Putusan MK Soal Sengketa Pilpres 2024 Dinilai Bakal Tunjukan Apakah Indonesia Masih Negara Hukum

Nasional
Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Daftar Aset Mewah Harvey Moeis yang Disita Kejagung dalam Kasus Dugaan Korupsi Timah

Nasional
Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Hanya Pihak Berkepentingan yang Boleh Hadir di Sidang Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Soal Maju Kembali di Pilkada Jateng, Sudirman Said: Kan Sudah Pernah

Nasional
FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

FPI, PA 212, dan GNPF Ulama Dukung Hakim MK Bikin Putusan yang Seadil-adilnya

Nasional
Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Bantah Putusan Bocor, MK: Rapat Hakim Masih sampai Minggu

Nasional
Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Jaga Independensi, MK Sembunyikan Karangan Bunga yang Sindir Sengketa Pilpres 2024

Nasional
Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Busyro Muqqodas Harap Putusan MK Soal Sengketa Pilpres Berpihak pada Etika Kenegaraan

Nasional
Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Kemenlu: Indonesia Sesalkan DK PBB Gagal Sahkan Resolusi Keanggotaan Penuh Palestina

Nasional
Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Yusril Prediksi MK Tak Diskualifikasi Gibran

Nasional
Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Soal Besaran Tunjangan ASN yang Pindah ke IKN, Pemerintah Tunggu Jokowi

Nasional
MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

MK Bantah Ada Bocoran Putusan Sengketa Pilpres

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com