Marak Baliho Politisi, Pengamat: Harusnya Dibarengi Kerja Nyata di Tengah Pandemi

Kompas.com - 09/08/2021, 12:20 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Adi Prayitno mengatakan, pemasangan baliho oleh para politisi semestinya diikuti kerja nyata membantu masyarakat di tengah pandemi Covid-19.

Adi berpendapat, pemasangan baliho sah-sah saja dilakukan oleh politisi agar mereka dikenal publik asal dibarengi oleh kerja-kerja politik yang dirasakan masyarakat.

"Politisi itu memang harus narsis, harus eksis menggunakan segala momentum politik. Nah yang menjadi ramai dan dianggap tidak etis itu karena eksis dan narsisme melalui baliho itu tidak dibarengi dengan kebijakan dan kerja politik yang nyata," kata Adi saat dihubungi Kompas.com, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Ramai Baliho Para Politisi di Tengah Pandemi, Apa yang Terjadi?

Adi mengatakan, politisi yang wajahnya muncul di baliho sesungguhnya merupakan tokoh penting di partainya masing-masing.

Sebut saja Ketua DPR Puan Maharani merupakan Ketua DPP PDI-P, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto adalah Ketua Umum Partai Golkar, dan Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar yang merupakan Ketua Umum PKB.

Menurut Adi, mereka semestinya dapat mengonsolidasikan partai mereka untuk menunjukkan kerja nyata dalam membantu masyarakat terdampak pandemi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Ia mencontohkan, para elite partai itu dapat melobi semua fraksi di DPR untuk memotong gaji anggota dewan dan mendonasikannya kepada warga terdampak pandemi.

"Kalau itu yang dilakukan, salah satunya ya, maka baliho-baliho itu bukan hanya di pinggir jalan, publik rakyat akan berebut baliho itu untuk ditaruh di rumah mereka masing-masing karena dianggap sebagai dewa penolong," ujar Adi.

Ia berpandangan, sejauh ini pemasangan baliho tersebut belum dibarengi oleh kerja-kerja politik yang nyata dari para politikus maupun partainya.

Baca juga: Marak Baliho Elite Partai Politik, Juru Bicara PAN: Lebih Baik Uangnya untuk Bantu Rakyat

Oleh sebab itu, tak heran apabila maraknya baliho politisi tersebut justru mendapat respons negatif dari publik.

"Orang bukannya respek, yang ada ya bully-an, kritik keras, bahkan caci maki tidak berkesudahakan karena dianggap mereka ini asyik dengan dunia mereka sendiri, enggak sensitif dengan kondisi bangsa," kata Adi.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul beragam baliho bergambar wajah-wajah elite partai politik seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Jaga Stabilitas Sistem Keuangan dan Pemulihan Ekonomi, BI Laksanakan Program Strategis dan 4 Transformasi

Nasional
Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk 'Motoran'

Saat Presiden Jokowi Bujuk Menteri Basuki Beli Sepatu untuk "Motoran"

Nasional
Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Menteri PPPA: Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak Masih Banyak Terjadi, Ini Jadi Alarm

Nasional
Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Bertemu Atlet Sepak Bola Nasional, Gus Muhaimin: Mereka Butuh Rasa Aman

Nasional
Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Kemenko PMK Jalin Kerja Sama dengan BSSN Terkait Perlindungan Informasi dan Transaksi Elektronik

Nasional
Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Protes soal Anggaran Sosialisasi Empat Pilar, Pimpinan MPR Usul Menkeu Sri Mulyani Dicopot

Nasional
Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Di Sidang MK, Pakar Nilai Putusan DKPP Bersifat Rekomendasi

Nasional
Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Ipda Yusmin Ungkap Alasan Penembakan Empat Laskar FPI di Dalam Mobil

Nasional
Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Kelola Potensi Perikanan di Ende, Kementerian KP Gelar Pelatihan Pembuatan Pancing Gurita

Nasional
UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

UPDATE 30 November: Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua Capai 45,85 Persen dari Target

Nasional
KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

KPK Serahkan Kasus Pembangunan Infrastruktur di PT Jakarta Infrastruktur Propertindo (JIP) ke Polri

Nasional
Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Disebut Gagal Ciptakan Lingkungan Kerja Aman dari Pelecehan Seksual, Ini Respons KPI

Nasional
UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

UPDATE 30 November: Sebaran 297 Kasus Baru Covid-19, Tertinggi Jawa Barat

Nasional
'Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk'

"Jangan sampai Kita Kecolongan soal Varian Omicron seperti Saat Varian Delta Masuk"

Nasional
DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

DPR Upayakan Revisi UU Cipta Kerja Masuk Prolegnas Prioritas 2022

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.