Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pandemi Covid-19 Tingkatkan Kemiskinan Kronis hingga 9,84 Juta Jiwa

Kompas.com - 09/08/2021, 11:43 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pandemi Covid-19 telah meningkatkan kemiskinan kronis sebanyak 0,6 persen atau 9,84 juta jiwa pada 2020.

Hal tersebut disampaikan Deputi Bidang Koordinasi Peningkatan Kualitas Anak, Perempuan dan Pemuda Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) Femmy Eka Kartika Putri dalam Rapat Koordinasi Penguatan Tenaga Kerja Terdampak Covid 19 Untuk Cegah Peningkatan Miskin Kronis.

"Pandemi Covid-19 membawa dampak peningkatan 0,6 persen kemiskinan kronis menjadi 9,84 juta jiwa pada 2020," ujar Femmy dikutip dari laman resmi Kemenko PMK, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Kemiskinan Meningkat, Jaminan Perlindungan Sosial Belum Berubah

Selain itu, kata Femmy, pandemi Covid-19 juga membawa dampak serius terhadap ketenagakerjaan dan kesejahteraan.

Terdapat 29,12 juta orang Penduduk Usia Kerja (PUK) terdampak Covid 19. Hal tersebut juga mengakibatkan munculnya 1,62 juta orang pengangguran.

Padahal, kata Femmy, sebelum pandemi terjadi atau sekitar 2015-2019, angka tersebut menurun perlahan dengan rata-rata 800.000 orang per tahun.

"Arahan Presiden adalah target kemiskinan kronis nol persen pada akhir 2024," kata Femmy.

Dengan demikian, dibutuhkan sinergi lintas sektor untuk menanggulangi masalah ketenagakerjaan dan menekan kemiskinan kronis tersebut.

"Permasalahan ketenagakerjaan dan kemiskinan melibatkan banyak pihak yang saling beririsan sehingga kita harus bekerja dalam melakukan upaya terbaik," ujar dia.

Baca juga: Menko PMK Sebut Lokasi Jadi Salah Satu Penyebab Kemiskinan Masih Terjadi

Masalah itu baik untuk tenaga kerja yang berada di usia produktif dan usia pemuda yang terdampak Covid-19.

Ini termasuk juga target pengentasan kemiskinan kronis nol persen tahun 2024 sebagaimana arahan Presiden.

Apalagi, kata dia, pemerintah telah memilki berbagai program terkait tenaga kerja dan kemiskinan kronis.

"Namun ada kekhawatiran penduduk miskin tersebut kurang memiliki informasi sehingga tidak dapat mengakses program-programnya," kata dia.

Dengan demikian, seluruh pihak diharapkan berperan untuk mengawal jalannya berbagai program tersebut.

Baca juga: Akselerasi Penurunan Kemiskinan secara Inklusif, Mensos Ajak Penerima Bansos Manfaatkan SKA

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com