Jokowi: UU Cipta Kerja Dukung Upaya Pencegahan Korupsi karena Pangkas Sistem Perizinan

Kompas.com - 09/08/2021, 11:11 WIB
Presiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta,  Minggu (25/7/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa BIRO PERS SETPRES/Hafidz Mubarak APresiden Joko Widodo menyampaikan keterangan terkait penerapan PPKM di Istana Merdeka, Jakarta, Minggu (25/7/2021). Presiden Joko Widodo memutuskan untuk melanjutkan penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 4 dari 26 Juli hingga 2 Agustus 2021 dengan beberapa penyesuaian terkait aktivitas dan mobilitas masyarakat yang dilakukan secara bertahap. ANTARA FOTO/Biro Pers - Setpres/hma/rwa

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengklaim bahwa UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mendukung upaya pemberantasan korupsi.

Menurut Jokowi, salah satu amanat UU Cipta Kerja adalah kemudahan membuka usaha yang ditekankan pemerintah sebagai penyederhanaan sistem perizinan untuk usaha kecil dan mikro.

"UU Cipta Kerja ini akan mendukung upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ini jelas karena dengan menyederhanakan, dengan memotong, dengan mengintegrasikan ke dalam sistem perizinan secara elektronik, maka pungutan liar dapat dihilangkan," ujar Jokowi dalam peluncuran online single submission (OSS) berbasis risiko untuk kemudahan usaha yang digelar secara virtual, Senin (9/8/2021).

Baca juga: Bima Arya Sebut UU Cipta Kerja Ciptakan Semacam Tsunami Regulasi Baru, Jadi Lebih Rumit

Jokowi melanjutkan, dengan UU Cipta Kerja ini akan memudahkan masyarakat, khususnya usaha miko kecil untuk membuka usaha.

Sebab, regulasi yang selama ini tumpang tindih dan prosedur yang rumit dipangkas.

"Perizinan usaha untuk usaha mikro, kecil kini (UMK) kini tidak diperlukan lagi. Hanya pendaftaran saja. Sangat simpel," ucap Jokowi.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"UMK yang bergerak di sektor makanan dan minuman sertifikasi halalnya dibiayai pmerintah. Artinya gratis," ujar Kepala Negara.

Baca juga: Jokowi Resmikan Sistem OSS untuk Bantu Perizinan Usaha secara Online

Dalam kesempatan itu, Jokowi juga menegaskan bahwa UU Cipta Kerja tidak melakukan resentralisasi kewenangan dari pemeritah daerah ke pemerintah pusat.

Menurut Jokowi perizinan berusah tetap dilakukan pemda sesuai prosedur yang ada.

"Tidak. Tidak ada (resentralisasi). Perizinan berusaha dan pengawasannya tetap dilakukan oleh pemda sesuai dengan NSPK, yakni norma, standar, prosedur dan kriteria yang ditetapkan pemerintah pusat," kata dia.

Baca juga: Sidang MK, Saksi Ahli Nilai Pembentukan UU Cipta Kerja Tak Partisipatif dan Tak Transparan

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Tanah Milik Eks Jaksa Agung Baharuddin Lopa Diduga Diserobot Mafia Tanah, Menteri ATR: Kita Sedang Teliti

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Demokrat: Pemerintah Jangan Main-main Soal Doping

Nasional
Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Antisipasi Gelombang Ketiga Covid-19 di Akhir Tahun, Pemerintah Upayakan 5 Hal Ini

Nasional
Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Kepala LAN Tekankan Pentingnya Pemerintahan yang Kolaboratif

Nasional
Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Luhut dan Menkes Budi ke Amerika Serikat, Jajaki Obat Molnupiravir

Nasional
Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Rita Widyasari Mengaku Diminta Tak Sebut Azis Syamsuddin Saat Diperiksa KPK

Nasional
Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Peserta KLB Sebut 32 Ketua DPC Demokrat Dapat Uang Total Rp 100 Juta dan Telepon Genggam

Nasional
2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

2 Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Pembunuhan, Penganiayaan di Dakwaan Subsidair

Nasional
Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Kepada Mafia Tanah, Sofyan Djalil: Jangan Coba-coba Lagi, Kita Akan Monitor

Nasional
Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Merah Putih Tak Berkibar di Piala Thomas, Nasdem: Gara-gara Kelalaian, Bangsa Jadi Korban

Nasional
PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

PPKM Diperpanjang hingga 1 November, Pemerintah Ubah Syarat Cakupan Vaksinasi

Nasional
Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Luhut Sebut RI Masuk Endemi jika Berhasil Kendalikan Covid-19 Saat Natal-Tahun Baru

Nasional
Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Negara yang Tak Izinkan WNI Masuk Akan Dicoret dari Daftar yang Boleh Masuk Indonesia

Nasional
Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Pemerintah Targetkan Vaksinasi Covid-19 untuk Lansia di Jawa-Bali Capai 70 Persen

Nasional
Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Menkes:6 kali, Vaksinasi Covid-19 Tembus 2 Juta Suntikan Sehari

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.