Aturan Baru KPK, Biaya Perjalanan Dinas Pegawai Ditanggung Penyelenggara

Kompas.com - 09/08/2021, 07:31 WIB

Lihat Foto

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Ali Fikri dalam konferensi pers penetapan dan penahanan tersangka kasus RAPBD Jambi TA 2017-2018, Minggu (8/8/2021)(KOMPAS.com / IRFAN KAMIL)

Penulis Irfan Kamil

Editor Icha Rastika

Apalagi, program tersebut sangat penting untuk tetap bisa dilakukan secara optimal.

"Penting juga dipastikan tidak adanya pembiayaan ganda dalam kegiatan bersama tersebut," ucap dia.

Namun demikian, Ali mengatakan, untuk mengantisipasi timbulnya konflik kepentingan pada proses penanganan suatu perkara, kegiatan pada bidang penindakan tetap menggunakan anggaran KPK.

Pegawai KPK, menurut dia, dalam pelaksanakan tugasnya tetap berpedoman pada kode etik pegawai dengan pengawasan ketat oleh Dewan Pengawas dan Inspektorat untuk menolak gratifikasi dan menghindari konflik kepentingan.

"Kami mengajak masyarakat untuk turut mengawasi penggunaan anggaran negara, agar terus taat terhadap aturan dan mengedepankan ketepatan sasaran serta manfaatnya," kata Ali.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Halaman:

Show All

Lihat Nasional Selengkapnya

Pilihan Untukmu

Video Pilihan

Tag:

Komisi Pemberantasan Korupsi
perjalanan dinas
ASN
ATURAN baru KPK

Rekomendasi untuk anda

Jixie mencari berita yang dekat dengan preferensi dan pilihan Anda. Kumpulan berita tersebut disajikan sebagai berita pilihan yang lebih sesuai dengan minat Anda.

TREN