Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: Stok Vaksin Jangan Dibiarkan Lebih dari 2 Hari, Langsung Suntikkan ke Warga

Kompas.com - 08/08/2021, 10:08 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Ivany Atina Arbi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat.

Ia mewanti-wanti jajarannya supaya tidak menyimpan stok vaksin terlalu lama. Persediaan vaksin, kata dia, harus segera disuntikkan ke warga

Hal ini Jokowi sampaikan dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021).

"Kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati dapat vaksin, wali kota dapat vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan pada masyarakat," kata Jokowi dalam tayangan YouTube Sekretariat Presiden.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Semakin cepat vaksin disuntikkan, kata Jokowi, masyarakat kian cepat mendapat perlindungan. Ia menyebut vaksin merupakan salah satu kunci penanganan pandemi.

Presiden memastikan dirinya akan selalu memantau angka kecepatan vaksinasi.

"(Kalau stok vaksin) habis, minta pusat lagi. Jangan ada stok vaksin terlalu lama baik di dinkes maupun di RS, puskesmas. Perintahkan semua segera suntikkan," ujarnya.

Selain vaksin, Jokowi menekankan pentingnya pembatasan mobilitas masyarakat. Untuk mencegah penularan, harus dilakukan pembatasan kegiatan setidaknya selama 2 minggu.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Masih Bertambah dan Perintah Jokowi soal Peningkatan Kasus di Luar Jawa-Bali

Upaya lainnya yakni percepatan testing dan tracing. Apabila ada warga terkonfirmasi Covid-19, pemda harus segera melakukan penelusuran siapa saja yang melakukan kontak erat dengan yang bersangkutan.

"Orang-orang yang memiliki kasus positif ini segera ditemukan, merespon secara cepat karena ini berkaitan dengan kecepatan, kalau nggak, orang punya kasus positif sudah menyebar ke mana-mana. Segera temukan," ucap Jokowi.

Terakhir yakni upaya treatment. Jokowi berpesan, jika ada warga yang terkonfirmasi Covid-19 maka harus segera dibawa ke fasilitas isolasi terpusat.

Gubernur, bupati, dan wali kota bertugas menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di wilayah masing-masing dalam jumlah yang mencukupi. Fasilitas isolasi terpusat bisa memanfaatkan gedung sekolah, balai, gedung olahraga, dan lainnya.

Baca juga: Panglima TNI Minta Petugas Tracer Langsung Identifikasi Bila Temukan Kontak Erat Pertama Covid-19

Presiden pun memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat untuk ikut membantu menyiapkan fasilitas isolasi terpusat di daerah.

"Dan juga libatkan IDI (Ikatan Dokter Indonesia), terutama dalam penanganan pasien. Kalau di Jawa ini ada yang lewat telemedicine, kalo nggak lewat telepon pun nggak apa-apa. Ini untuk mengurangi angka kematian yang ada," kata Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Tak Ada Tim Transisi pada Pergantian Pemerintahan dari Jokowi ke Prabowo

Nasional
Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Kasasi KPK Dikabulkan, Eltinus Omaleng Dihukum 2 Tahun Penjara

Nasional
Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Penetapan Presiden di KPU: Prabowo Mesra dengan Anies, Titiek Malu-malu Jadi Ibu Negara

Nasional
Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Gibran Bertemu Ma'ruf Amin, Saat Wapres Termuda Sowan ke yang Paling Tua

Nasional
Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Anies Dinilai Masih Berpeluang Maju Pilkada Jakarta, Mungkin Diusung Nasdem dan PKB

Nasional
Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Petuah Jokowi-Ma'ruf ke Prabowo-Gibran, Minta Langsung Kerja Usai Dilantik

Nasional
Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Kejagung Periksa 3 Saksi Terkait Kasus Korupsi Timah, Salah Satunya Pihak ESDM

Nasional
Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Tak Dukung Anies Maju Pilkada Jakarta, PKS Dinilai Ogah Jadi “Ban Serep” Lagi

Nasional
2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

2 Prajurit Tersambar Petir di Mabes TNI, 1 Meninggal Dunia

Nasional
Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Usung Perubahan Saat Pilpres, PKB-Nasdem-PKS Kini Beri Sinyal Bakal Gabung Koalisi Prabowo

Nasional
[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

[POPULER NASIONAL] Anies-Muhaimin Hadir Penetapan Presiden-Wapres Terpilih Prabowo-Gibran | Mooryati Soedibjo Tutup Usia

Nasional
Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Sejarah Hari Posyandu Nasional 29 April

Nasional
Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 27 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Wakil Ketua KPK Dinilai Punya Motif Buruk Laporkan Anggota Dewas

Nasional
Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Jokowi Ungkap Kematian akibat Stroke, Jantung dan Kanker di RI Capai Ratusan Ribu Kasus Per Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com