5 Provinsi Luar Jawa-Bali yang Disebut Jokowi Catatkan Lonjakan Covid-19

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo menyebut, lonjakan Covid-19 belakangan terjadi di luar Jawa dan Bali.

Ia pun meminta jajarannya untuk secara cepat merespons peningkatan tersebut. 

"Hati-hati kenaikan dalam dua minggu ini," kata Jokowi dalam rapat terbatas evaluasi perkembangan dan tindak lanjut PPKM Level 4, Sabtu (7/8/2021) malam.

Jokowi mengungkap, per 25 Juli 2021 daerah luar Jawa-Bali menyumbangkan 13.200 kasus Covid-19 atau 34 persen terhadap kasus nasional.

Kemudian, per 1 Agustus angkanya naik menjadi 13.589 atau 44 persen terhadap total kasus nasional, dan per 6 Agustus naik lagi ke angka 21.374 kasus atau 54 persen.

Baca juga: Jokowi: Hati-hati, Lonjakan Covid-19 Bergeser ke Luar Jawa-Bali

Per 5 Agustus 2021 setidaknya ada 5 provinsi di luar Jawa-Bali yang mencatatkan kasus aktif Covid-19 tinggi. Dari kelima provinsi, Kalimantan Timur menduduki peringkat pertama dengan 22.529 kasus aktif.

Disusul Sumatera Utara dengan 21.876 kasus aktif, Papua 14.989 kasus aktif, Sumatera Barat 14.496 kasus aktif, dan Riau 13.958 kasus aktif.

Kemudian, pada 6 Agustus 2021 kasus aktif Covid-19 di Sumatera Utara naik jadi 22.892 kasus, Riau 14.993 kasus, Sumatera Barat 14.712 kasus.

Secara khusus Jokowi menggarisbawahi kenaikan kasus Covid-19 di Nusa Tenggara Timur (NTT). Pada 3 Agustus ada 608 kasus baru Covid-19, kemudian 530 kasus pada 4 Agustus, dan pada 6 Agustus melonjak drastis dengan 3.598 kasus baru.

"Yang turun dua hari kemarin Kaltim dan Papua. Tapi hati-hati, ini selalu naik dan turun," ujar Jokowi.

Baca juga: Kasus Positif Covid-19 Masih Bertambah dan Perintah Jokowi soal Peningkatan Kasus di Luar Jawa-Bali

Jokowi memerintahkan Panglima TNI dan Kapolri untuk mengingatkan Pangdam, Kapolda, Danrem, Dandim, hingga Kapolres secara cepat merespons kenaikan angka tersebut.

Setidaknya, ada tiga hal utama yang harus ditempuh. Pertama, menekan angka mobilitas masyarakat setidaknya selama 2 minggu.

Kedua, meningkatkan testing dan tracing. Ketiga, memastikan pasien Covid-19 mendapat perawatan di fasilitas isolasi terpusat yang dibangun pemerintah.

Presiden juga memerintahkan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) ikut menyiapkan fasilitas isolasi terpusat.

"Saya lihat beberapa provinsi di Jawa memakai sekolah, memakai balai, memakai gedung-gedung olahraga, diberi tempat tidur yang nyaman, bawa mereka ke sana," kata Jokowi.

Baca juga: Panglima TNI Minta Petugas Kerja Keras Bantu Pemda Tanggulangi Covid-19

Untuk menekan angka kematian, Jokowi memerintahkan jajarannya melibatkan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) untuk membuka layanan telemedicine.

Terakhir, presiden ingin angka vaksinasi Covid-19 terus dipercepat di seluruh daerah. Ia tidak mau stok vaksin disimpan terlalu lama di dinas kesehatan, rumah sakit maupun Puskesmas.

"Jangan sampai kalau gubernur mendapatkan vaksin, bupati dapat vaksin, wali kota dapat vaksin, jangan biarkan vaksin itu berhenti sehari dua hari, langsung suntikkan pada masyarakat," tandasnya.