Marak Baliho Elite Partai Politik, Juru Bicara PAN: Lebih Baik Uangnya untuk Bantu Rakyat

Kompas.com - 07/08/2021, 15:41 WIB
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat. KOMPAS.COM/PUTRA PRIMA PERDANAPartai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) memastikan baliho Puan Maharani telah terpasang di 27 kabupaten kota di Jawa Barat.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Juru Bicara Partai Amanat Nasional (PAN) Rizku Aljupri menilai, maraknya pemasangan baliho oleh sejumlah elite partai politik di tengah masa pandemi Covid-19 merupakan hal yang mubazir.

Menurut Rizki, biaya yang dikeluarkan untuk memasang baliho sebaiknya digunakan untuk membantu rakyat yang terdampak pandemi.

"Lebih baik uang pasang baliho-baliho itu dipakai untuk bantu rakyat. Kalau 1 titik baliho saja biaya pasangnya 5 sampai 10 juta, itu bisa untuk makan 10 kepala keluarga selama 1 bulan," dalam keterangan tertulis, Sabtu (7/8/2021).

Baca juga: Politikus PDI-P Sebut Pemasangan Baliho Puan Tak untuk Pilpres 2024, Murni Spontanitas Kader

Rizki pun mengajak seluruh elite partai politik untuk menunjukkan empati di tengah kondisi hidup masyarakat yang sulit akibat pandemi.

Baliho bergambar ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di depan bekas stasiun Blora, Jumat (6/8/2021)KOMPAS.COM/ARIA RUSTA YULI PRADANA Baliho bergambar ketua umum Partai Golkar, Airlangga Hartarto di depan bekas stasiun Blora, Jumat (6/8/2021)

Terlebih, penerapan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 dan 4 di sejumlah daerah telah membuat perekonomian lesu.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau ada elite yang malah sibuk pasang baliho sana sini, publik bukannya simpati, tapi justru akan semakin antipati kepada tokoh tersebut," ujar dia.

Rizki menyebut, pernyataannya itu tidak mengarah kepada elite dari partai politik tertentu.

Baca juga: Baliho Airlangga Marak Saat Pandemi Tuai Kritik, Golkar: Itu Hasil Rapimnas dan Rakernas

Menurut dia, partai politik sebagai wadah aspirasi masyarakat semestinya bersatu menyelesaikan masalah yang muncul di tengah pandemi.

"Kita kesampingkan dulu warna partai kita, latar belakang kita, dan saat ini masyarakat butuh bantuan kita untuk meringankan beban mereka," kata dia.

Ia menambahkan, hingga saat ini, PAN belum membahas rencana memasang baliho Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan seperti yang dilakukan oleh banyak elite partai politik lainnya.

"Hal itu belum dibahas di internal. Tapi kalau pun mau pasang baliho, nanti sajalah jangan saat PPKM begini, timing-nya kurang pas," ujar Rizki.

Dalam beberapa waktu terakhir, muncul beragam baliho bergambar wajah-wajah elite partai politik seperti Ketua DPR Puan Maharani, Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto, Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono.

Baca juga: Pengamat Sebut Pemasangan Baliho Saat Pandemi Covid-19 Tunjukkan Kurangnya Empati Politisi

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Komnas Perempuan Dukung Polri Buka Lagi Kasus Dugaan Pemerkosaan di Luwu Timur

Nasional
Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Kasus Unlawful Killing Laskar FPI, Yusmin Ohorella Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Menlu RI dan Malaysia Bahas Konsensus ASEAN yang Tak Direspons Myanmar

Nasional
Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Kuasa Hukum Dua Polisi Terdakwa Unlawful Killing Laskar FPI Tak Ajukan Eksepsi

Nasional
Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Bertemu Menlu Malaysia, Retno Dorong Kerja Sama Perlindungan Pekerja Migran Indonesia

Nasional
Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Golkar Targetkan Menang Pilpres, Pilkada di atas 60 Persen dan Pileg 20 Persen

Nasional
Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Rita Widyasari Sebut Azis Syamsuddin Datang ke Lapas lalu Kenalkan Stepanus Robin untuk Urus Kasus

Nasional
HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

HUT Ke-57 Partai Golkar Jadi Momentum Konsolidasi Jelang Pemilu 2024

Nasional
Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Menlu Malaysia Ucapkan Selamat atas Kemenangan Indonesia di Piala Thomas

Nasional
Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Satu Polisi di Kasus Unlawful Killing Laskar FPI Didakwa Penganiayaan yang Akibatkan Kematian

Nasional
BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

BPJPH Sudah Berikan Sertifikasi Halal terhadap 27.188 Produk

Nasional
Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Kasus Pengadaan E-KTP, KPK Periksa Andi Narogong di Lapas Kelas I Tangerang

Nasional
Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Wapres: Masa Depan dan Kemajuan Tidak Boleh Lagi Bertumpu Hanya pada SDA

Nasional
Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Menlu RI dan Malaysia Saling Akui Sertifikat Vaksin Covid-19, Tidak Boleh Ada Diskriminasi

Nasional
Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Diserahkan ke Turki, Pemerintah RI atau DKI Tak Usulkan Nama Jalan Ataturk

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.