JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi IX DPR Melkiades Laka Lena menilai masih banyak daerah yang belum melaksanakan kebijakan penanganan Covid-19 seperti yang diinstruksikan pemerintah pusat.
"Memang intinya saya lihat ini mereka tidak semua benar-benar bisa bekerja seperti yang sudah digariskan dari Jakarta," kata Melki dalam acara diskusi yang ditayangkan akun YouTube ILUNI UI, Sabtu (7/8/2021).
Padahal, kata Melki, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sudah berkali-kali mendorong agar pemerintah daerah mengikuti arahan pemerintah pusat.
Baca juga: Capai Target Vaksinasi, Anggota Komisi IX Dorong Percepatan Vaksin Merah Putih
Politikus Partai Golkar itu mengatakan, pemerintah daerah dari tingkat provinsi hingga kelurahan/desa, bahkan RT dan RW semestinya seirama dengan garis kebijakan dari pemerintah pusat.
Di samping itu, Melki juga mengingatkan agar pemerintah di setiap jenjang betul-betul mengalokasikan energi mereka dengan benar, tepat, dan terukur.
Melki mencontohkan, masih banyak pemerintah daerah yang hingga kini belum mencairkan insentif tenaga kesehatan yang berjuang di garda terdepan menghadapi Covid-19.
"Insentif nakes saja mereka belum bayar, orang sudah berdarah-darah urus Covid dari awal, ada yang sebenarnya belum bayar sama sekali," kata dia.
Baca juga: Cegah Ledakan Covid-19, Daerah Luar Jawa-Bali Diminta Tingkatkan 3T, 5M, dan Vaksinasi
Menurut Melki, permasalahan-permasalahan di atas menjadi perhatian khusus bagi Komisi IX DPR dalam upaya penanganan Covid-19 di Indonesia.
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.