Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Berpotensi Memecah, Mahfud Ajak Pimpinan Perguruan Tinggi Ikut Lindungi Bangsa

Kompas.com - 07/08/2021, 11:22 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk melindungi bangsa dari serangan hoaks.

Ajakan itu disampaikan Menko Polhukam saat berdialog secara virtual dengan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta pada Jumat, (6/8/2021).

Informasi palsu atau biasa disebut hoaks, kata Mahfud, berpotensi memecah persatuan bangsa.

Baca juga: Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Apalagi, di masa pandemi Covid 19, menurut dia, informasi palsu benar-benar menjadi ancaman.

"Di era digital kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi-narasi yang tidak sehat dan tidak jelas sumbernya.

Untuk memerangi hoaks tersebut, sebelumnya Mahfud juga melakukan dialog yang sama dengan Dewan Pers, asosiasi media, dan pimpinan media nasional terkait bagaimana semua elemen bangsa bergandeng tangan melawan hoaks dan fake news.

"Perlu kerja sama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi. Tapi juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini," tutur Mahfud

Baca juga: Mahfud Ajak Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Kondusivitas di Tengah Pandemi

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hindu Indonesia, Bali, Danriasa menilai bahwa di era pandemi covid 19 masyarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi.

Oleh sebab itu, dia sepakat terkait pentingnya perguruan tinggi turut serta menebarkan informasi yang positif yang menjadi kebijakan dari pemerintah, terutama menghadapi informasi hoaks yang ada di media sosial.

"Oleh karena itu beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk podcast, untuk menyampaikan informasi informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah," ucap Danriasa.

Ia juga menambahkan bahwa, perguruan tinggi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun hal lain yang berdampak pada masyarakat.

Baca juga: Mahfud: Kita Tak Pernah Anggap Mahasiswa Kritis Musuh Pemerintah

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida Banten, Sapardi menjelaskan pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh sehingga sampai ke bawah.

Sehingga, kata dia, masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin dalam menangani kasus Covid-19.

"Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat dan tidak terjadi hoaks di media sosial," ujar Sapardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Suami Zaskia Gotik Dicecar soal Penerimaan Dana Rp 500 Juta dalam Sidang Kasus Gereja Kingmi Mile 32

Nasional
Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Tambah Syarat Calon Kepala Daerah yang Ingin Diusung, PDI-P: Tidak Boleh Bohong

Nasional
Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Terima Kunjungan Menlu Wang Yi, Prabowo Bahas Kerja Sama Pendidikan dan Latihan Militer RI-China

Nasional
Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Banyak Pihak jadi Amicus Curiae MK, Pakar Sebut karena Masyarakat Alami Ketidakadilan

Nasional
Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Alasan Hasto soal Jokowi Datang ke Anak Ranting PDI-P Dulu sebelum Bertemu Megawati

Nasional
Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Pendukung Prabowo-Gibran Bakal Gelar Aksi di Depan MK, Hasto: Percayakan Hakim, Jangan Ditekan-tekan

Nasional
Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak 'Online'

Pemerintah Akan Bentuk Satgas untuk Atasi Pornografi Anak "Online"

Nasional
Ketum Projo Nilai 'Amicus Curiae' Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Ketum Projo Nilai "Amicus Curiae" Tak Akan Pengaruhi Putusan Sengketa Pilpres di MK

Nasional
Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Pakar Hukum Tata Negara Sebut Amicus Curiae Bukan Alat Bukti, tapi Bisa jadi Pertimbangan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com