Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Hoaks Berpotensi Memecah, Mahfud Ajak Pimpinan Perguruan Tinggi Ikut Lindungi Bangsa

Kompas.com - 07/08/2021, 11:22 WIB
Irfan Kamil,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD mengajak pimpinan perguruan tinggi untuk melindungi bangsa dari serangan hoaks.

Ajakan itu disampaikan Menko Polhukam saat berdialog secara virtual dengan pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri dan Swasta pada Jumat, (6/8/2021).

Informasi palsu atau biasa disebut hoaks, kata Mahfud, berpotensi memecah persatuan bangsa.

Baca juga: Mahfud Ingatkan Media Hindari Pemberitaan Sensasional Menjurus Hoaks Terkait Covid-19

Apalagi, di masa pandemi Covid 19, menurut dia, informasi palsu benar-benar menjadi ancaman.

"Di era digital kita berhadapan dengan media sosial yang susah dikontrol. Misal pemerintah mau tutup satu akun, itu bisa jadi perkara, tidak boleh sembarangan," ujar Mahfud.

Menurut Mahfud, perguruan tinggi memiliki peran penting dalam membendung narasi-narasi yang tidak sehat dan tidak jelas sumbernya.

Untuk memerangi hoaks tersebut, sebelumnya Mahfud juga melakukan dialog yang sama dengan Dewan Pers, asosiasi media, dan pimpinan media nasional terkait bagaimana semua elemen bangsa bergandeng tangan melawan hoaks dan fake news.

"Perlu kerja sama pengertian hak tentang menjaga bagsa ini bukan hanya berdasar aturan hukum resmi. Tapi juga berdasar sikap moral kita untuk melindungi bangsa ini," tutur Mahfud

Baca juga: Mahfud Ajak Pimpinan Perguruan Tinggi Keagamaan Bangun Kondusivitas di Tengah Pandemi

Dalam kesempatan yang sama, Rektor Universitas Hindu Indonesia, Bali, Danriasa menilai bahwa di era pandemi covid 19 masyarakat sangat sensitif dan mudah terprovokasi.

Oleh sebab itu, dia sepakat terkait pentingnya perguruan tinggi turut serta menebarkan informasi yang positif yang menjadi kebijakan dari pemerintah, terutama menghadapi informasi hoaks yang ada di media sosial.

"Oleh karena itu beberapa universitas di Bali sudah aktif membuat program dalam bentuk podcast, untuk menyampaikan informasi informasi yang menjadi kebijakan pemerintah pusat yang diturunkan menjadi kebijakan pemerintah daerah," ucap Danriasa.

Ia juga menambahkan bahwa, perguruan tinggi sangat strategis dalam menjaga stabilitas keamanan, politik, maupun hal lain yang berdampak pada masyarakat.

Baca juga: Mahfud: Kita Tak Pernah Anggap Mahasiswa Kritis Musuh Pemerintah

Sementara itu, Ketua Sekolah Tinggi Agama Budha Negeri Sida Banten, Sapardi menjelaskan pentingnya komunikasi integral secara menyeluruh sehingga sampai ke bawah.

Sehingga, kata dia, masyarakat dapat memahami bagaimana pemerintah sudah berupaya sebaik mungkin dalam menangani kasus Covid-19.

"Bagaimana kita memberikan pembelajaran kepada masyarakat, sehingga masyarakat bisa memiliki pemahaman yang tepat dan tidak terjadi hoaks di media sosial," ujar Sapardi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Kubu Prabowo-Gibran Minta MK Putus Sengketa Pilpres 2024 yang Diajukan Anies dan Ganjar Cacat Formil

Nasional
Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Momen Hakim MK Tegur Kuasa Hukum yang Puja-puji Ketua KPU RI Hasyim Ay'ari

Nasional
Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Presiden Diminta Segera Atasi Kekosongan Jabatan Wakil Ketua MA Bidang Non-Yudisial

Nasional
UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang 'DKI'

UU DKJ Disahkan, Jakarta Tak Lagi Sandang "DKI"

Nasional
Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Bos Freeport Ajukan Perpanjangan Relaksasi Izin Ekspor Konsentrat Tembaga hingga Desember 2024

Nasional
Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Puan Sebut Antar Fraksi di DPR Sepakat Jalankan UU MD3 yang Ada Saat Ini

Nasional
Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Puan: Belum Ada Pergerakan soal Hak Angket Kecurangan Pilpres 2024 di DPR

Nasional
Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Beri Keterangan di Sidang MK, Kubu Prabowo-Gibran: Diskualifikasi dan Pemilu Ulang Bisa Timbulkan Krisis

Nasional
Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Bantuan Sosial Jelang Pilkada 2024

Nasional
KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

KPU Klaim Pelanggaran Etik Hasyim Asy'ari Tak Lebih Banyak dari Ketua KPU Periode Sebelumnya

Nasional
Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Bos Freeport Wanti-wanti RI Bisa Rugi Rp 30 Triliun jika Relaksasi Ekspor Konsentrat Tembaga Tak Dilanjut

Nasional
Sidang Sengketa Pilpres, KPU 'Angkat Tangan' soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Sidang Sengketa Pilpres, KPU "Angkat Tangan" soal Nepotisme Jokowi yang Diungkap Ganjar-Mahfud

Nasional
KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

KPU Anggap Ganjar-Mahfud Salah Alamat Minta MK Usut Kecurangan TSM

Nasional
KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

KPU: Anies-Muhaimin Lakukan Tuduhan Serius MK Diintervensi

Nasional
Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Pengusaha Pemenang Tender Proyek BTS 4G Didakwa Rugikan Negara Rp 8 Triliun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com