Emir Moeis Disarankan Mengundurkan Diri dari Jabatan Komisaris Anak Perusahaan BUMN

Kompas.com - 06/08/2021, 18:58 WIB
Terdakwa yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Jakarta, Kamis (20/3/2014). Emir diduga terlibat kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. KOMPAS/HERU SRI KUMORO HERU SRI KUMOROTerdakwa yang juga politisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Emir Moeis menjalani sidang dengan agenda pembacaan nota pembelaan atau pledoi di Jakarta, Kamis (20/3/2014). Emir diduga terlibat kasus dugaan suap proyek PLTU Tarahan, Kabupaten Lampung Selatan. KOMPAS/HERU SRI KUMORO

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat Badan Usaha Milik Negara dari Universitas Indonesia Toto Pranoto menyarankan agar Izedrik Emir Moeis mundur dari jabatan Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda (PT PIM) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero) untuk menghindari kegaduhan.

"Jadi adalah elegan untuk menghindarkan kegaduhan yang tidak perlu, dalam suasana semua pihak fokus pada penanganan Covid-19, apabila dengan jiwa besarnya yang bersangkutan memutuskan mengundurkan diri," ujar Toto saat dihubungi Kompas.com, Jumat (6/8/2021).

Toto kemudian mempertanyakan penunjukan Emir Moeis sebagai Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda. Hal ini dikarenakan Emir Moeis merupakan mantan narapidana kasus korupsi.

Baca juga: Perjalanan Emir Moeis, Sejak Terjerat Korupsi hingga Kini Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Menurut Toto, mungkin saja salah satu persyaratan sebagai komisaris dalam Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, sebagaimana telah diubah dengan Permen BUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 yang menyebutkan bahwa calon komisaris tidak pernah dihukum dalam waktu lima tahun sebelum pencalonan terpenuhi.

Hal itu tercantum pada pasal 4 ayat (1) huruf e peraturan tersebut yang berbunyi: Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab Emir Moies divonis pada 14 April 2014 dan bebas dari penjara pada Maret 2016. Sedangkan penunjukan Emir sebagai komisaris pada 18 Februari 2021. 

"Syarat formal misalnya minimal 5 tahun atau lebih sudah selesai dengan perkara pidana yang menjeratnya. Apakah sudah terpenuhi? Mungkin syarat ini sudah terpenuhi," kata Toto.

Baca juga: Kementerian BUMN Diminta Jelaskan Alasan Penunjukan Emir Moeis sebagai Komisaris

Namun, ada syarat utama lainnya yang tidak boleh diabaikan yaitu syarat materiil terkait integritas. 

"Syarat materiil terkait integritas menjadi poin penting. Ini domain tim evaluasi di level PT Pupuk Indonesia sebagai induk dari PT PIM yang kemudian menginformasikan ke pemegang saham. Integritas menyangkut soal kredibilitas," kata Toto.

"Artinya apakah yang bersangkutan bisa me-manage hubungan cukup baik dgn manajemen dan juga barisan 1 layer dibawah BOD apabila mereka sudah punya sikap tersendiri terkait profil komisaris tersebut. Pengawasan tentu tdk akan berjalan efektif kalo ada gap relationship di sini," lanjut Toto.

Untuk menilai efektif atau tidaknya Emier Moies sebagai komisaris, kata Toto, indikatornya dapat diukur dari tingkat kehadiran rapat di rapat direksi dan komisaris serta usulan Emir Moeis terkait pengawasan.

"Bisa dilihat kemudian apakah yang bersangkutan cukup efektif sebagai dewan komisaris. Seperti diketahui PIM saat ini sedang kritis terkait pasokan sumber gas," kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

PPKM Level 3 Se-Indonesia Batal, Masyarakat Diminta Tak Abaikan Protokol Kesehatan

Nasional
Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Soal Isu Reshuffle Kabinet, Arsul Sani: Hanya Pak Jokowi dan Allah yang Tahu

Nasional
Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Muktamar Ke-34 NU Akan Digelar 23-25 Desember 2021 di Lampung

Nasional
Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Saksi Akui Angin Prayitno Titipkan 81 SHM Tanah agar Tidak Disita KPK

Nasional
Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Cerita Warga ke Jokowi soal Detik-detik Erupsi Semeru...

Nasional
Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Hujan dan Ledakan di Gunung Semeru, Pencarian Korban Sulit Dilakukan

Nasional
Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Diperiksa KPK dalam Kasus Bupati Musi Banyuasin, Istri Alex Noerdin Irit Bicara

Nasional
Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Penularan Covid-19 Rendah, Kemenkes: Jangan Lengah, Varian Delta Mendominasi dan Punya 23 Mutasi

Nasional
UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

UPDATE Erupsi Semeru: 34 Orang Meninggal Dunia, 22 Orang Hilang

Nasional
DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

DPR Tetapkan Prolegnas Prioritas 2022, Revisi UU Cipta Kerja Masuk Daftar Kumulatif Terbuka

Nasional
Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Anggota Baleg Sebut Tak Ada Pengurangan Pasal dalam Revisi UU Cipta Kerja

Nasional
UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

UPDATE 7 Desember: Cakupan Vaksinasi Covid-19 Dosis Kedua 48,03 Persen

Nasional
PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

PPKM Level 3 Batal Diterapkan Saat Nataru, Bagaimana Nasib Cuti ASN?

Nasional
UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

UPDATE: Tambah 375.878 Total Spesimen Covid-19, Positivity Rate 0,09 Persen

Nasional
UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

UPDATE 7 Desember: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Lansia Capai 55,45 Persen

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.