Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Stok Vaksin Covid-19 Langka di Sejumlah Daerah, Moeldoko: Sabar, Sebentar Lagi Datang

Kompas.com - 06/08/2021, 17:05 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko angkat bicara soal terjadinya kelangkaan vaksin Covid-19 di sejumlah daerah.

Ia meminta masyarakat bersabar lantaran pemerintah terus berupaya mendatangkan vaksin.

"Jadi sabar sebentar, sebentar lagi akan datang vaksinnya," kata Moeldoko dalam konferensi pers daring, Jumat (6/8/2021).

Moeldoko memastikan, stok vaksin di Tanah Air akan terus bertambah. Pada September mendatang akan tiba sekitar 70 juta dosis vaksin.

Kemudian akan datang lagi 40 juta dosis vaksin pada Oktober, 35 juta dosis vaksin pada November, dan 38 juta dosis pada Desember.

Oleh karenanya, Moeldoko yakin angka vaksinasi bisa terus dipercepat di Tanah Air.

"Inilah nanti target presiden dari 1 juta per hari, ke 2 juta, sampai targetnya 5 juta per hari," ujarnya.

Baca juga: Moeldoko: Pak Jokowi Wanti-wanti Warga Waspadai Lonjakan Covid-19 di Luar Jawa

Moeldoko mengakui bahwa semula vaksinasi digenjot di wilayah aglomerasi. Hal ini untuk mendukung pemulihan sektor ekonomi.

Namun demikian, ia mengatakan, setiap warga punya hak yang sama untuk mengakses vaksin. Saat ini stok vaksin masih terbatas, namun akan segera dipenuhi.

"Sekali lagi kita ingin tegaskan bahwa tidak ada yang namanya diskriminasi. Tinggal tunggu waktu sebentar lagi," kata dia.

Sebelumnya, Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menjelaskan mengapa vaksinasi Covid-19 saat ini lebih banyak difokuskan di daerah tertentu.

Padahal, di waktu yang sama banyak daerah melaporkan kekurangan stok vaksin Covid-19.

"Jadi Bapak, Ibu kalau ini pertanya vaksinasi ini kenapa lebih banyak di daerah tertentu karena memang daerah itulah yang kasus konfirmasinya paling tinggi dan kematiannya paling tinggi. Sekali lagi, vaksinasi ini kita berikan berbasis risiko," kata Budi dalam konferensi pers melalui YouTube Sekretariat Presiden, Senin (2/8/2021).

Baca juga: Moeldoko Sebut Jokowi Panglima Tertinggi Penanganan Covid-19, Bukan Luhut atau Airlangga

Oleh karenanya, lanjut Budi, Presiden Joko Widodo ingin vaksinasi di tujuh provinsi yang ada di Jawa-Bali dipercepat.

Tujuh provinsi yang dimaksud yakni Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, DIY, Jawa Tengah, Jawa Timur dan Bali.

"Pesan dari Bapak Presiden, mengingat tujuh provinsi Jawa dan Bali ini tinggi sekali kenaikan kasusnya dan juga kematiannya, ini harus diakselerasi vaksinasinya," tegasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Dukung Prabowo dan Megawati Bertemu, Airlangga Singgung Periode Kritis RI 10 Tahun ke Depan

Nasional
Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Prabowo: Saya dan Gibran Manusia Biasa, Kami Butuh Bantuan dan Nasihat

Nasional
Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Diminta Kubu Anies Jadi Saksi Sengketa Pilpres 2024, Airlangga Tunggu Undangan MK

Nasional
Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Pakar Sebut Kesaksian 4 Menteri di Sidang Sengketa Pilpres Penting, Bisa Ungkap Politisasi Bansos

Nasional
Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Prabowo Bilang Demokrasi Tidak Mudah, tetapi Paling Dikehendaki Rakyat

Nasional
Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Menko Polhukam Sebut Pengamanan Rangkaian Paskah Dilakukan Terbuka dan Tertutup

Nasional
Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Prabowo-Gibran Buka Puasa Bareng Golkar, Semeja dengan Airlangga, Agung Laksono, dan Akbar Tandjung

Nasional
Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Fahira Idris: Pendekatan Holistik dan Berkelanjutan Diperlukan dalam Pengelolaan Kawasan Aglomerasi Jabodetabekjur

Nasional
KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

KPK: Baru 29 Persen Anggota Legislatif yang Sudah Serahkan LHKPN

Nasional
Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Dewas Sudah Teruskan Aduan Jaksa KPK Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar ke Deputi Pimpinan

Nasional
Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Rekening Jaksa KPK yang Diduga Peras Saksi Rp 3 Miliar Diperiksa

Nasional
Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Kasus Kredit Ekspor LPEI, KPK Buka Peluang Tetapkan Tersangka Korporasi

Nasional
Pakar Hukum Dorong Percepatan 'Recovery Asset' dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Pakar Hukum Dorong Percepatan "Recovery Asset" dalam Kasus Korupsi Timah yang Libatkan Harvey Moeis

Nasional
Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Sidak ke Kalteng, Satgas Pangan Polri Minta Pasar Murah Diintensifkan Jelang Lebaran

Nasional
Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Puspen TNI Sebut Denpom Jaya Dalami Dugaan Prajurit Aniaya Warga di Jakpus

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com