Kompas.com - 06/08/2021, 16:30 WIB
Vaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac di Holywings Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/8/2021). Akselerasi vaksinasi Covid-19 ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Sebelumnya, Jokowi menargetkan vaksinasi 1 juta per hari pada Juli dan 2 juta per hari pada Agustus. KOMPAS.com/GARRY LOTULUNGVaksinator menyuntikkan vaksin Covid-19 Sinovac di Holywings Gatot Subroto, Jakarta, Senin (2/8/2021). Akselerasi vaksinasi Covid-19 ini diharapkan dapat menekan laju penyebaran Covid-19. Sebelumnya, Jokowi menargetkan vaksinasi 1 juta per hari pada Juli dan 2 juta per hari pada Agustus.

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah resmi menetapkan data nomor Induk Kependudukan (NIK) dari Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai basis vaksinasi Covid-19.

Hal tersebut ditegaskan setelah Dukcapil Kemendagri menandatangani perjanjian kerja sama dengan Kementerian Kesehatan (Kemenkes), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemenkominfo) dan BPJS Kesehatan, Jumat (6/8/2021).

Plt Dirjen Penyelengaraan Pos dan Informatika Kemenkominfo Ismail mengatakan, NIK akan dijadikan referensi utama dalam program vaksinasi Covid-19.

Baca juga: Syarat Tunjukkan Sertifikat Vaksinasi Covid-19, PHRI: Sulit Penerapan di Lapangan

"Ini adalah tanda tangan perjanjian kerja sama, untuk memanfatkan database e-KTP khusunya NIK untuk jadi referensi utama dalam pelaksanaan vaksinasi,” kata ujar Ismail dalam konferensi pers secara virtual pada Jumat.

Sementara itu, Dirjen Dukcapil Kemendagri, Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, dengan perjanjian tersebut sejumlah aplikasi, yakni Smart Checking milik Kemenkes, PeduliLindungi milik Kemenkominfo dan Pcare dari BPJS kesehatan akan terintegrasi dengan data Dukcapil Kemendagri.

“Mulai hari ini akan terintergrasi dengan data Dukcapil, yakni data NIK, data e-KTP dan data yang ada di kartu keluarga (KK). Ini akan menjadikan layanan publik pemberian vaksinasi akan berjalan lebih baik,” jelas Zudan.

Apabila data sudah terintegrasi maka semua data yang masuk akan divalidasi dan diverifikasi oleh data dukcapil.

Baca juga: Anies Targetkan Vaksinasi Booster untuk Tenaga Kesehatan Rampung Agustus

Dalam kesempatan yang sama, Sekretaris Jenderal Kemenkes Oscar Primadi memastikan keamanan data pribadi masyarakat dalam program vaksinasi.

Persoalan keselamatan data itu pun tertuang dalam perjanjian kerja sama pada Jumat.

“Bahwa nanti bagaimana kita melaksanakan penyelamatan dan keamanan data sudah menjadi kewajiban bagi kami. Dan itu sudah tertuang di dalam PKS," tuturnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Kompas.com Berita Vaksinasi

Kita bisa akhiri pandemi Covid-19 jika kita bersatu melawannya. Sejarah membuktikan, vaksin beberapa kali telah menyelamatkan dunia dari pandemi.

Vaksin adalah salah satu temuan berharga dunia sains. Jangan ragu dan jangan takut ikut vaksinasi. Cek update vaksinasi.

Mari bantu tenaga kesehatan dan sesama kita yang terkena Covid-19. Klik di sini untuk donasi via Kitabisa.

Kita peduli, pandemi berakhir!



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

KPK Perpanjang Penahanan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi

Nasional
V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

V20 Ungkap Rekomendasi untuk Susun Kebijakan Multilateral di Pertemuan G20

Nasional
KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

KPK Nilai Perjanjian Ekstradisi Indonesia-Singapura Beri Dukungan terhadap Pemberantasan Korupsi

Nasional
Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Kronologi Terbongkarnya Kerangkeng Manusia Bupati Langkat: Berawal dari OTT KPK Hingga Sudah Berdiri 10 Tahun

Nasional
KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

KPK Terapkan TPPU Terkait Dugaan Korupsi di Buru Selatan

Nasional
Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Jokowi Luncurkan Pelepasan Ekspor Perdana Smelter Grade Alumina

Nasional
Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Persiapan Jelang Pemilu, Partai Kebangkitan Nusantara yang Digagas Loyalis Anas Urbaningrum Audiensi ke KPU

Nasional
KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

KBRI Belanda Mengaku Belum Dapat Laporan Soal Sejarawan Bonnie Triyana Dipolisikan

Nasional
Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Mutasi Polri, Kombes Gatot Repli Jadi Kabag Penum Divisi Humas Polri

Nasional
Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Komnas Sebut KIPI Serius pada Anak Jauh Lebih Rendah Dibanding Kelompok Dewasa

Nasional
Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Ekstradisi RI-Singapura Ditandatangani, KPK Segera Koordinasi Panggil Tersangka E-KTP Paulus Tanos

Nasional
Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Anggota Komisi IX ke Menkes: Kalau Kawan Bicara Tolong Dilihat Mukanya agar Kami Merasa Dihormati

Nasional
Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Diberi Rp 200 Juta oleh Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi, Ketua DPRD Mengaku Tak Tahu Maksudnya

Nasional
Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Kejagung Periksa 4 Saksi untuk Perkara Dugaan Korupsi Garuda Indonesia

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

KPK Akan Dalami Dugaan Uang Suap Wali Kota Bekasi Mengalir ke Keluarga

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.