Syarat Jadi Komisaris Anak Usaha BUMN: Tak Pernah Lakukan Pidana Rugikan Negara

JAKARTA, KOMPAS.com - Mantan Narapidana Izedrik Emir Moeis ditunjuk menjadi komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM) yang merupakan anak perusahaan BUMN PT Pupuk Indonesia (Persero).

Emir Moeis ditunjuk sebagai komisaris oleh pemegang saham PT PIM sejak 18 Februari 2021. Sejumlah pihak mempertanyakan penunjukkan Emir sebagai komisaris.

Sebab, Emir Moeis diketahui cacat hukum karena pernah terlibat kasus korupsi, sehingga dinilai tidak memenuhi syarat sebagai calon komisaris.

Emir Moies dijatuhkan vonis oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada 14 April 2014 karena terbukti bersalah karena menerima uang dari Konsorsium Alstom Power Inc. (Marubeni Corp., Alstom Power Inc, dan Alstom Power ESI) melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Baca juga: Perjalanan Emir Moeis, Sejak Terjerat Korupsi hingga Kini Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Ia divonis pidana penjara 3 tahun dan denda Rp 150 juta dan subsider 3 bulan penjara. Kemudian ia bebas pada Maret 2016 lalu.

Merujuk Peraturan Menteri BUMN Nomor Per-03/MBU/2012 tentang Pedoman Pengangkatan Anggota Direksi dan Anggota Dewan Komisaris Anak Perusahaan BUMN, sebagaimana telah diubah dengan PermenBUMN Nomor PER-04/MBU/06/2020 menyebutkan bahwa salah satu syarat sebagai komisaris adalah tidak pernah dihukum.

Hal itu tercantum pada pasal 4 ayat (1) huruf e peraturan tersebut yang berbunyi: Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara dan/atau yang berkaitan dengan sektor keuangan dalam waktu 5 (lima) tahun sebelum pencalonan.

Selain itu, pada pasal 4 ayat 2 aturan tersebut juga menyatakan bahwa calon komisaris harus memiliki integritas dan moral.

Dalam arti, yang bersangkutan tidak pernah terlibat berbuat tidak jujur di lembaga yang bersangkutan kerja sebelum pencalonan.

Baca juga: Kementerian BUMN Diminta Jelaskan Alasan Penunjukan Emir Moeis sebagai Komisaris