PPNI: Insentif Telat Cair, Banyak Kepala Daerah Tak Peduli Nakes

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) Harif Fadhillah mengatakan, kepala daerah berkontribusi dalam keterlambatan pembayaran insentif tenaga kesehatan (nakes) dalam penanganan Covid-19.

Harif menilai, banyak kepala daerah tidak peduli dengan kondisi nakes.

Hal tersebut, kata dia, dapat dilihat dari mayoritas laporan terkait instensif berasal dari nakes yang bertugas di fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) di tingkat daerah.

"Kondisi hari ini faktanya kepala daerah banyak yang tidak peduli kepada nakes dibuktikan dengan terlambatnya insentif," kata Harif dalam konferensi pers secara virtual, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: 8 Bulan Insentif Nakes di Maluku Tengah Belum Dibayar, Ketua DPRD: Mereka Bertaruh Nyawa...

Harif mengatakan, tidak hanya belum membayarkan, beberapa kepala daerah bahkan belum menganggarkan dana insentif untuk nakes.

Sementara, di tingkat nasional, beberapa fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) ada yang terlambat memasukan data dalam aplikasi yang disediakan Kemenkes, sehingga insentif nakes tertunda.

"Karena pada date, ada cut off-nya sehingga melewati tanggal akhirnya nakes tidak dapat insentif," ujarnya.

Namun, Harif tidak menjelaskan secara detail daerah-daerah yang belum mendapatkan insentif tersebut.

Ia mengatakan, pemberian insentif harus segera dilakukan kepada daerah mengingat hal tersebut merupakan hak dari tenaga kesehatan. 

"Jelas-jelas kita tengah menghadapi pandemi, dan nakes adalah garis depan dalam pelayanan," ucap Harif.

Baca juga: Dalam Sebulan, LaporCovid-19 Terima 136 Laporan Penundaan Insentif Tenaga Kesehatan

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian sebelumnya memberikan teguran keras kepada 19 kepala daerah yang belum merealisasikan anggaran Covid-19, mulai belanja peralatan penanganan Covid-19 hingga insentif tenaga kesehatan.

Teguran keras itu sudah disampaikan oleh Mendagri kepada 19 kepala daerah tersebut melaui surat.

"Bapak Presiden sudah sampaikan agar realokasi yang menurut Menteri Keuangan 8 persen itu, dana bantuan opersional kesehatan tambahan, yang bisa digunakan dalam rangka penanggulangan Covid-19 realisasinya rendah. Termasuk insentif dana kesehatan yang menjadi prioritas Presiden," kata Tito dalam konferensi pers virtual di YouTube yang dilansir Kompas TV, Sabtu (17/7/2021).