Kompas.com - 06/08/2021, 15:04 WIB
|

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggota Komisi VI DPR Amin Ak mempertanyakan penunjukkan eks terpidana kasus korupsi Emir Moeis sebagai komisaris PT Pupuk Iskandar Muda, anak usaha PT Pupuk Indonesia yang merupakan perusahaan pelat merah.

Menurut Amin, hal itu tidak sejalan dengan core value atau nilai inti BUMN yakni AKHLAK (Amanah, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif), yang selama ini gencar disosialisasikan oleh Kementerian BUMN.

"Di mana kesesuaian penunjukkan Emir Moeis dan beberapa komisaris BUMN sebelumnya yang dikritisi oleh publik dengan core value 'AKHLAK'? Hanya Kementerian BUMN yang tahu. Kalau menurut saya itu pelanggaran terhadap 'AKHLAK'," kata Amin saat dihubungi, Jumat (6/8/2021).

Politikus Partai Keadilan Sejahtera itu mengaku sudah sering menyampaikan ke Menteri BUMN Erick Thohir mengenai dua syarat penting yang harus dipenuhi dalam penunjukkan direksi dan komisaris BUMN, yaitu integritas moral dan kompetensi.

Baca juga: Perjalanan Emir Moeis, Sejak Terjerat Korupsi hingga Kini Jadi Komisaris PT Pupuk Iskandar Muda

Ia juga mengingatkan, ada nilai-nilai yang sudah sangat dipahami dan diterima oleh publik dalam pengelolaan perusahaan yaitu prinsip-prinsip good and clean governance atau tata kelola perusahaan yang baik.

"Dalam prakteknya ternyata banyak komisaris atau direksi yang diangkat tidak mengacu ke core value tersebut, mungkin beliau mengakomodir kepentingan politik tertentu," kata dia.

Amin pun menegaskan, penunjukan direksi dan komisaris BUMN semestinya didasarkan pada pertimbangan profesional.

Mantan narapidana kasus korupsi Izedrik Emir Moeis diangkat menjadi salah satu komisaris di PT Pupuk Iskandar Muda (PIM).

Perusahaan tersebut merupakan anak usaha PT Pupuk Indonesia (Persero). PT Pupuk Indonesia sendiri adalah perusahaan BUMN.

Mengutip laman resmi perusahaan, Emir Moeis diangkat menjadi komisaris sejak 18 Februari 2021 lalu. Dia ditunjuk sebagai komisaris oleh para pemegang saham PT PIM.

Baca juga: Kementerian BUMN Diminta Jelaskan Alasan Penunjukan Emir Moeis sebagai Komisaris

Adapun Emir dijatuhi hukuman tiga tahun penjara oleh Pengadilan Tindak Pidana Kourpsi pada 2014 karena terlibat dalam kasus suap proyek pembangunan pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) di Tarahan, Lampung, tahun 2004.

Hakim menilai Emir yang saat itu menjadi anggota Komisi VIII DPR saat itu terbukti menerima USD 357.000 dari PT Alstom Power Incorporated Amerika Serikat dan Marubeni Incorporate Jepang melalui Presiden Pacific Resources Inc. Pirooz Muhammad Sarafi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

BPH Migas Kembali Luncurkan 34 Penyalur BBM Satu Harga di 3 Kota

Nasional
Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Pemerintah Targetkan Pendapatan Negara Rp 2.463 Triliun pada 2023

Nasional
Bawaslu Sebut Butuh Kolaborasi untuk Tindak Hoaks Pemilu

Bawaslu Sebut Butuh Kolaborasi untuk Tindak Hoaks Pemilu

Nasional
Menkeu: 3 Tahun ini Pemerintah Berhasil Menangani Pandemi, Melindungi Masyarakat dan Ekonomi

Menkeu: 3 Tahun ini Pemerintah Berhasil Menangani Pandemi, Melindungi Masyarakat dan Ekonomi

Nasional
Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Pimpin Covax, Menlu: Negara Berkembang Harus Jadi Bagian Integral Rantai Pasok Kesehatan Global

Nasional
Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Pemerintah Siapkan Daerah Relokasi untuk Warga Korban Gempa Cianjur, Luasnya 16 Hektar

Nasional
Pemerintah Beri Bantuan Pendidikan dan Pendampingan Psikososial Bagi Anak Pasca Gempa Cianjur

Pemerintah Beri Bantuan Pendidikan dan Pendampingan Psikososial Bagi Anak Pasca Gempa Cianjur

Nasional
Ucapkan Selamat ke Dasco, Prabowo: Kehormatan yang Diberikan di Pundakmu Tak Ringan

Ucapkan Selamat ke Dasco, Prabowo: Kehormatan yang Diberikan di Pundakmu Tak Ringan

Nasional
Di Pengukuhan Guru Besar Dasco, Prabowo: Kalau Berjuang Bersama, Tidak Ada Atasan Bawahan

Di Pengukuhan Guru Besar Dasco, Prabowo: Kalau Berjuang Bersama, Tidak Ada Atasan Bawahan

Nasional
2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

2 Anggota Propam Polri Jadi Saksi untuk Hendra Kurniawan dan Agus Nurpatria

Nasional
Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Polri: Kasus Tambang Ilegal di Kaltim Sudah Tahap Penyidikan

Nasional
Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Kemenkominfo Buka Konsultasi Publik Atas RPM tentang Penyelenggaraan Pos Dinas Lainnya

Nasional
Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Atasi Kecemasan Penyintas Gempa Cianjur, Kemensos Berikan Layanan Dukungan Psikososial

Nasional
Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasdem Klaim Rakyat Indonesia Tersakiti jika Izin Safari Politik Anies di Aceh Dicabut karena Alasan Politik

Nasional
KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan 'Titip' Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

KPK Akan Dalami Dugaan Zulkifli Hasan "Titip" Keponakan Masuk Fakultas Kedokteran Unila

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.