Kompas.com - 06/08/2021, 14:19 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung kamar militer Brigjen (TNI) Tama Ulinta Br Tarigan berpendapat, pengawasan hakim oleh Komisi Yudisial (KY) perlu ditingkatkan melalui kewenangan penyadapan yang dimiliki oleh KY.

Tama meyakini dengan kewenangan penyadapan yang dimmiliki KY, KY dapat menelusuri praktik pelanggaran kode etik di lingkungan hakim.

Hal itu ia sampaikan saat menjalani tahap wawancara terbuka seleksi calon hakim agung tahun 2021 yang digelar oleh KY dan disiarkan secara daring melalui akun YouTube Komisi Yudisial, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: Calon Hakim Agung Ungkap Dugaan Sebab Oknum TNI Terlibat Kriminalitas

"Bapak ibu bisa menyadap apabila ada dugaan terjadi pelanggaran kode etik di lingkungan hakim," kata Tama menjawab pertanyaan anggota KY selaku panelis wawancara, Binziad Kadafi.

"Saya kira itu perlu ditingkatkan pak karena memang hanya melalui teknologi informasi yang canggih, melalui itu bisa dilakukan penelusuran apakah betul-betul terjadi," ujar dia.

Awalnya, Kadafi bertanya kepada Tama mengenai apa kontribusi yang dapat Tama berikan supaya hubungan Mahkamah Agung dan KY kolaboratif ke depannya.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sebab, Tama pernah tiga tahun bertugas di Badan Pengawasan MA.

Baca juga: Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

Tama pun mengakui kerap kali terjadi tumpang tindih kewenangan antara Badan Pengawasan MA dan KY.

"Di dalam undang-undang tidak dilakukan pembagian yang tegas sehingga seringlah muncul istilah overlapping antara kewenangan pengawasan baik eksternal maupun internal, jadi tidak dibagi secara tegas seperti itu dalam undang-undang," kata Tama.

Tama yang kini menjabat sebagai wakil kepala Pengadilan Militer Utama itu menuturkan, peraturan bersama MA dan KY pun belum berpengaruh signifikan terhadap pembagian kewenangan dua lembaga tersebut.

Baca juga: Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Oleh karena itu, ia berpendapat, MA dan KY semestinya membuat aturan baru untuk mempertegas pembagian kewenangan serta membuka ruang bagi KY untuk menindak pelanggaran etik dalam pengambilan putusan hakim.

"Perlu duduk kembali bersama untuk membuat peraturan bersama yang baru. Kalau memang putusan dan berita acara sidang itu di dalamnya kemungkinan terjadi pelanggaran perilaku, oleh karena itu tentu Komisi Yudisial bisa masuk di dalamnya terkait pelanggaran kode etik," kata Tama.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Seskab: Salah Satu Agenda Penting Negara adalah Mencetak Pemuda Tangguh

Nasional
Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Kasus Lahan Munjul, PT Adonara Didakwa Rugikan Negara Rp 152,5 Miliar

Nasional
Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Komnas HAM Akan Panggil Ditjen PAS Terkait Kebakaran Lapas Tangerang

Nasional
Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Formappi Beri Nilai Merah untuk Kinerja DPR di Masa Sidang I 2021-2022

Nasional
Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Dukcapil Siapkan Data Awal Penanggulangan Kemiskinan Ekstrem di 7 Provinsi

Nasional
Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Komnas HAM: Status Korban Meninggal Kebakaran Lapas Tangerang Harus Dipulihkan

Nasional
Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Surya Paloh Perintahkan Anggota DPRD Fraksi Nasdem Bergosip Urusan Dapil

Nasional
Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Jokowi Sampaikan 3 Upaya Pulihkan Ekonomi pada KTT ke-13 RI-Malaysia-Thailand

Nasional
Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Surya Paloh Targetkan Partai Nasdem Masuk Tiga Besar pada Pemilu 2024

Nasional
Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Keluarga Korban Kebakaran Lapas Tangerang Adukan 7 Temuan ke Komnas HAM

Nasional
Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Wakil Ketua MPR Dorong Generasi Muda Berkontribusi Dalam Dunia Politik

Nasional
Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Tes PCR Dikeluhkan Makan Waktu Lama, Satgas: Prosesnya Sangat Panjang

Nasional
Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Presiden PKS: Anak Muda Harus Terlibat dan Berani Tampil Mewarnai Perpolitikan

Nasional
PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

PKS Buka Pendaftaran Bakal Calon Anggota Legislatif untuk Generasi Muda

Nasional
Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Penjelasan Satgas soal Varian Corona AY.4.2 yang Merebak di Inggris

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.