Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menlu Dorong Peningkatan Kapasitas Produksi Vaksin Covid-19 untuk Percepat Vaksinasi Global

Kompas.com - 06/08/2021, 14:04 WIB
Deti Mega Purnamasari,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mendorong agar kapasitas produksi vaksin Covid-19 ditingkatkan. Dengan demikian, diharapkan percepatan vaksinasi secara global pun dapat tercapai.

“Kita harus mendorong solidaritas dan kerja sama internasional untuk mempercepat vaksinasi global, salah satunya melalui peningkatan kapasitas produksi vaksin," ujar Retno saat menghadiri konferensi internasional bertajuk "The First Meeting of the International Forum on Covid-19 Vaccine Cooperation", dikutip laman resmi Kementerian Luar Negeri, Jumat (6/8/2021).

Selain peningkatan kapasitas produksi, percepatan vaksinasi juga dapat dicapai melalui diversifikasi produksi vaksin ke negara berkembang.

Menlu menekankan pentingnya kerja sama internasional dalam membantu negara berkembang guna penguatan infrastruktur esensial, pusat penelitian, jalur produksi fasilitas cold storage, serta sumber daya manusia.

Baca juga: Menlu: Varian Delta Dominasi Penyebaran Virus Corona di Dunia, Termasuk Indonesia dan AS

"Pada saat yang sama, kolaborasi internasional harus dapat memfasilitasi akses ke bahan baku, pembebasan HKI, transfer teknologi, termasuk vaksin mRNA serta skema pembiayaan yang sehat," kata dia.

Dalam pertemuan tersebut, Retno yang juga merupakan Co-Chair Covax AMC-EG menekankan tentang pentingnya dukungan semua negara kepada mekanisme Covax.

Pasalnya, mekanisme Covax merupakan satu-satunya platform global yang menjamin kesetaraan akses bagi semua negara.

"Selain itu, Covax juga perlu segera mengeksplorasi alokasi vaksin untuk 20 persen populasi khususnya untuk negara berpenghasilan rendah," lanjut Retno.

Adapun Indonesia terus berkomitmen mendorong seluruh negara mempererat solidaritas dan kolaborasi, utamanya dalam menanggulangi pandemi Covid-19.

Baca juga: Menlu Tegaskan Konsistensi RI di Konflik Myanmar dan Soroti Lambatnya Implementasi Konsensus ASEAN

Termasuk agar menjadikan vaksin Covid-19 sebagai global public good serta kesetaraan akses dan distribusi vaksin bagi semua negara.

Konferensi itu turut diikuti oleh Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), Dirjen WHO, Menteri Luar Negeri dan Pejabat Tinggi lebih dari 23 negara di Asia, Afrika, Eropa dan Amerika serta perwakilan organisasi internasional lainnya.

Konferensi juga menghasilkan joint statement of the international forum on Covid-19 vaccine cooperation.

Selain Indonesia, beberapa negara yang berpartisipasi dalam konferensi tersebut adalah Argentina, Brazil, Chile, China, Kolombia, Republik Dominika, Ekuador, Mesir, Hungaria, Kenya, Malaysia, Meksiko, Maroko, Pakistan, Filipina, Federasi Russia, Serbia, Afrika Selatan, Sri Lanka, Thailand, Turki, UEA, dan Uzbekistan.

Perusahaan vaksin dan lembaga riset vaksin dari negara terkait seperti Sinopharm, Sinovac, Bio Farma dan Gamelaya Center Rusia juga berpartisipasi untuk memperkuat sinergi antara pemerintah, lembaga riset dan perusahaan vaksin untuk penanganan pandemi Covid-19.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 21 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Prabowo Minta Pendukung Batalkan Aksi di MK

Nasional
Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Gagal ke DPR, PPP Curigai Sirekap KPU yang Tiba-tiba Mati Saat Suara Capai 4 Persen

Nasional
Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Respons PDI-P soal Gibran Berharap Jokowi dan Megawati Bisa Bertemu

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

GASPOL! Hari Ini: Keyakinan Yusril, Tinta Merah Megawati Tak Pengaruhi MK

Nasional
Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Tak Banyak Terima Permintaan Wawancara Khusus, AHY: 100 Hari Pertama Fokus Kerja

Nasional
Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Jadi Saksi Kasus Gereja Kingmi Mile 32, Prngusaha Sirajudin Machmud Dicecar soal Transfer Uang

Nasional
Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Bareskrim Polri Ungkap Peran 5 Pelaku Penyelundupan Narkoba Jaringan Malaysia-Aceh

Nasional
Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Usulan 18.017 Formasi ASN Kemenhub 2024 Disetujui, Menpan-RB: Perkuat Aksesibilitas Layanan Transportasi Nasional

Nasional
Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Ketua KPU Dilaporkan ke DKPP, TPN Ganjar-Mahfud: Harus Ditangani Serius

Nasional
Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Jokowi Ingatkan Pentingnya RUU Perampasan Aset, Hasto Singgung Demokrasi dan Konstitusi Dirampas

Nasional
Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Menko di Kabinet Prabowo Akan Diisi Orang Partai atau Profesional? Ini Kata Gerindra

Nasional
Selain 2 Oknum Lion Air,  Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Selain 2 Oknum Lion Air, Eks Pegawai Avsec Kualanamu Terlibat Penyelundupan Narkoba Medan-Jakarta

Nasional
Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Dirut Jasa Raharja: Efektivitas Keselamatan dan Penanganan Kecelakaan Mudik 2024 Meningkat, Jumlah Santunan Laka Lantas Menurun

Nasional
Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Hasto Minta Yusril Konsisten karena Pernah Sebut Putusan MK Soal Syarat Usia Cawapres Picu Kontroversi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com