Kompas.com - 06/08/2021, 14:00 WIB
Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigjen Slamet Sarwo Edy, Jumat (6/8/2021) saat menjalani wawancara terbuka seleksi calon hakim agung 2021 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY). Sumber Komisi Yudisial Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Brigjen Slamet Sarwo Edy, Jumat (6/8/2021) saat menjalani wawancara terbuka seleksi calon hakim agung 2021 yang dilakukan oleh Komisi Yudisial (KY).
|
Editor Krisiandi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon hakim agung (CHA) Brigjen Slamet Sarwo Edy menjelaskan penyebab kriminalitas masih terjadi di lingkungan TNI.

Hal itu disampaikan Slamet dalam wawancara terbuka Komisi Yudisial (KY) Jumat (6/8/2021).

"Kenapa kasus narkoba masih masih ada di lingkungan TNI?," tanya anggota KY pada Amzulian Rifai.

"Saya mohon izin berpandangan, bahwa kejahatan itu muncul dimana saja, dengan demikian tidak terbatas pada prajurit TNI," jawab Slamet.

Baca juga: Wawancara Calon Hakim Agung: Dialog untuk Atasi Radikalisme hingga Vonis Siti Fadillah Supari

Slamet menuturkan, meski sudah dibekali kedisiplinan, tidak lantas membuat anggota TNI tak terjerumus dalam tindak kriminalitas.

Niat dan kesempatan, lanjut Slamet, adalah penyebab terjadinya kejahatan itu.

"Kedua unsur ini yang dimiliki pelanggaran-pelanggaran tindak pidana, mengapa terjadi niat dan kesempatan, ini kaitannya dengan pembinaan satuan. Ini harus terus menerus dilakukan," jelasnya.

Faktor lainnya dalam pandangan Slamet adalah ekonomi. Ia mencontohkan prajurit TNI yang merasa tidak bisa mengelola penghasilannya.

Akhirnya, kata Slamet, hal ini menyebabkan prajurit itu selalu merasa kekurangan dan ketika melihat peluang untuk bisa mendapatkan pemasukan lebih, mereka melakukan tindakan kriminal.

"Jadi kurang terus kurang terus, melihat sesuatu ekonomi yang bisa diambil, akhirnya mencuri dia," ucapnya.

Terakhir Slamet mengatakan bahwa kriminalitas itu menyangkut hati nurani masing-masing prajurit.

Ia menegaskan sekali lagi, bahwa kedisiplinan yang tinggi tak menjamin seorang prajurit TNI tidak berbuat kriminal.

Baca juga: Tiga Brigjen TNI Jalani Seleksi Calon Hakim Agung Kamar Militer

"Jadi tidak bisa komandan satuan mengawasi 24 jam, karena itu menyangkut hati nurani masing-masing prajurit meski dia sudah dibekali dengan disiplin yang tinggi," imbuhnya.

Slamet merupakan salah satu dari tiga calon hakim agung kamar militer.

Ia bersaing dengan dua calon yang sama-sama berpangkat Brigadir Jenderal (Brigjen) yaitu Brigjen Tama Ulinta, dan Brigjen Tiarsen Buaton.

Slamet saat ini diketahui menjabat sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Geledah Perusahaan Milik Bupati Langkat, KPK Sita Uang Tunai dan Dokumen Transaksi Keuangan

Nasional
Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Migrasi ke TV Digital, Ini Alur Distribusi Set Top Box ke Rumah Tangga Miskin

Nasional
Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Kejagung Periksa Mantan Presdir PT DNK Terkait Dugaan Korupsi Penyewaaan Satelit Kemhan

Nasional
Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Masyarakat Penutur Bahasa Sunda Laporkan Arteria Dahlan ke MKD DPR

Nasional
Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Komando Pengendalian Kohanudnas Kini Resmi Berada di Bawah TNI AU

Nasional
Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Kejagung: Perjanjian Ekstradisi Akan Permudah Pencarian Buron dan Aset di Singapura

Nasional
Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Saat KSAU Usulkan Nama Satuan Elite Paskhas Dikembalikan Jadi Kopasgat...

Nasional
KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

KPK Supervisi Penanganan Kasus Korupsi Pekerjaan Jalan di Lampung yang Rugikan Negara Rp 147 Miliar

Nasional
BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

BOR RS di Jakarta Capai 45 Persen, Didominasi Pasien Covid-19 Tanpa Gejala

Nasional
Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Napi Terorisme di Lapas Kelas I Tangerang Ikrar Setia kepada NKRI

Nasional
Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Keterisian RS di Jakarta Meningkat, Masyarakat Diimbau Manfaatkan Telemedisin

Nasional
Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Kisah Warga Setuju dan Tolak Wacana Dihapusnya Sistem Rujukan BPJS Kesehatan

Nasional
KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

KSP Terima Laporan, Warga Jakarta Mulai Kesulitan Cari RS Seiring Kasus Covid-19 Melonjak

Nasional
Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Mantan Bupati Buru Selatan Diduga Tentukan Pemenang Proyek hingga Terima Suap Rp 10 Miliar

Nasional
7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

7 Perwira Tinggi TNI AU Naik Pangkat, Ini Daftarnya

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.