Kompas.com - 06/08/2021, 12:56 WIB
Massa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj. ANTARAFOTO/Aprillio AkbarMassa dari Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Keluarga Mahasiswa (KM) IPB University berunjuk rasa di kawasan Gedung Mera Putih KPK, Jakarta, Rabu (2/6/2021). Aksi tersebut sebagai penolakan terhadap segala bentuk pelemahan KPK. ANTARA FOTO/Aprillio Akbar/wsj.

JAKARTA, KOMPAS.com - Indonesia Corruption Watch (ICW) mengkritik sikap keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI terkait tes wawasan kebangsaan (TWK).

Berdasarkan 13 poin keberatan, KPK menolak untuk melakukan tindakan korektif atas temuaan malaadministrasi proses alih status pegawai menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menilai sikap tersebut menunjukkan arogansi pimpinan KPK.

"Bagi ICW lengkap sudah pembangkangan yang dilakukan oleh Pimpinan KPK, mulai dari menyampingkan putusan Mahkamah Konstitusi, mengabaikan arahan Presiden Joko Widodo, hingga menganulir temuan Ombudsman," ujar Kurnia, dalam keterangan tertulis, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Menurut Kurnia, sikap KPK tersebut telah diprediksi. Sebab, KPK tetap menyelenggarakan diklat bela negara dan wawasan kebangsaan terhadap 18 pegawai yang sebelumnya dinyatakan tidak lolos TWK.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Sementara, Ombudsman menemukan malaadministrasi dalam proses pengalihan status pegawai.

"Gelagat itu memang sudah tampak, salah satunya saat Pimpinan KPK melepas 18 pegawai untuk mengikuti diklat bela negara dan wawasan kebangsaan," tutur Kurnia.

Kurnia pun mendorong Ombudsman untuk segera mengeluarkan rekomendasi untuk disampaikan kepada Presiden Joko Widodo.

"Selain itu Presiden pun harus segera bersikap dengan melantik 75 pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara," pungkas dia.

Baca juga: 13 Poin Keberatan KPK atas Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan Ombudsman Terkait Alih Status Pegawai

Adapun sikap keberatan disampaikan Wakil Ketua KPK Nurul Ghufron dalam konferensi pers, Kamis (5/8/2021).

Beberapa poin keberatan itu antara lain, KPK berpandangan Ombudsman melanggar hukum karena melakukan pemeriksaan terhadap materi yang menjadi kewenangan Mahkamah Agung (MA), yakni Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi (Perkom) Nomor 1 tahun 2021.

KPK juga berpandangan, para pelapor yakni perwakilan pegawai KPK, tidak memiliki hak untuk melaporkan penyelenggaraan TWK.

Ghufron mengatakan, peraturan alih status pegawai KPK, pelaksanaan dan penetapan hasil TWK bukan perkara pelayanan publik.

Selain itu terkait dengan kontrak backdate, Ghufron menyampaikan bahwa hal itu tidak memiliki konsekuensi hukum dengan keabsahan TWK dan hasilnya.

Halaman Selanjutnya
Halaman:


Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Survei IPO: Tingkat Kepercayaan Masyarakat Terhadap Kinerja Jokowi Terus Merosot

Nasional
Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Jokowi Kritik Kapolda-Kapolres Baru Bertemu Ormas yang Buat Keributan, Ini Respons Polri

Nasional
Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Menanti Permintaan Maaf Mensos Risma untuk Penyandang Disabilitas Tuli

Nasional
Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Ini Isi Lengkap Peraturan Polri tentang Pengangkatan 57 Eks Pegawai KPK Jadi ASN

Nasional
Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Peraturan Polri: 57 Eks Pegawai KPK Diangkat Jadi ASN Sesuai Jabatan, Pangkat, dan Masa Kerja

Nasional
Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Duduk Perkara Prabowo Digugat Eks Kader Gerindra Rp 501 Miliar

Nasional
[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

[POPULER NASIONAL] KSAD Tak Izinkan Prajuritnya Kawal Anggota DPR | Prabowo Subianto Digugat Rp 501 Miliar

Nasional
Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Tahapan Eks Pegawai KPK Jadi ASN Polri, Seleksi Kompetensi hingga Pelantikan

Nasional
Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Kiai Ali: Mendung Situbondo di Muktamar Lampung

Nasional
57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

57 Mantan Pegawai KPK yang Tak Lulus TWK Segera Diangkat Jadi ASN Polri

Nasional
Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Penambahan 245 Kasus Baru Covid-19 dan Kenaikan di 17 Kabupaten/Kota

Nasional
Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nama-nama Petahana yang Lolos Seleksi Tertulis Calon Anggota KPU-Bawaslu

Nasional
Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Risma Minta Tunarungu Bicara, Teman Tuli Sebut Lebih Suka Berbahasa Isyarat

Nasional
Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Kritik Mahfud, Pakar: Tak Ada yang Membingungkan dalam Putusan MK soal UU Cipta Kerja

Nasional
Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Prabowo Digugat Eks Ketua DPC Rp 501 Miliar, Gerindra: Santai Sajalah

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.