Kompas.com - 06/08/2021, 10:36 WIB
Selembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww. ANTARA FOTO/Indrianto Eko SuwarsoSelembar kain hitam yang menutupi logo KPK tersibak saat berlangsungnya aksi dukungan untuk komisi anti rasywah itu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/9/2019). Berbagai aksi dukungan untuk KPK dilakukan berbagai elemen masyarakat setelah sebelumnya jajaran pimpinan bersama pegawai KPK menggelar aksi berkabung atas pelemahan terhadap KPK melalui revisi UU KPK oleh DPR serta seleksi capim KPK yang dinilai meloloskan orang-orang yang bermasalah. ANTARA FOTO/Indrianto Eko Suwarso/aww.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tim 75 mengaku tidak terkejut atas keberatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait Laporan Akhir Hasil Pemeriksaan (LAHP) Ombudsman RI mengenai malaadministrasi penyelenggaran tes wawasan kebangsaan (TWK).

Tim 75 merupakan kelompok pegawai KPK yang dinyatakan tidak lolos TWK untuk proses alih status menjadi aparatur sipil negara (ASN).

"Sikap ini, kami lihat sebagai sikap antikoreksi," kata perwakilan Tim 75 sekaligus Ketua Wadah Pegawai KPK Yudi Purnomo, kepada Kompas.com, Jumat (6/8/2021).

Baca juga: KPK Keberatan Menindaklanjuti Tindakan Korektif atas Malaadministrasi TWK

Menurut Yudi, KPK sebagai lembaga penegak hukum sudah sepatutnya taat hukum, tanpa pilih-pilih terhadap aturan mana yang harus ditaati.

Tindakan korektif dari Ombudsman, kata dia, sepatutnya dijadikan bahan KPK untuk perbaikan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Bukan malah menyerang pemberi rekomendasi yang mencari solusi terhadap permasalahan status 75 pegawai KPK," ucap Yudi.

"Ini sama saja KPK memilih untuk kill the messenger bukannya mengapresiasi rekomendasi Ombudsman," kata dia.

Atas keberatan tersebut, Yudi menilai pernyataan bahwa KPK memperjuangan hak dan nasib 75 pegawai hanya dalih dan retorika belaka.

Sementara, ia menuturkan, pimpinan KPK seharusnya menjadikan rekomendasi Ombudsman sebagai dasar memperjelas status 75 pegawai sesuai dengan Revisi UU KPK, Putusan MK, dan arahan Presiden.

"Sehingga 75 pegawai tersebut bisa segera kembali bekerja melaksanakan tupoksinya dalam memberantas korupsi di Indonesia," ujar Yudi.

Baca juga: Serang Balik Ombudsman dengan Tudingan Malaadministrasi, KPK Dinilai Cari-cari Alasan

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.