Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Ari Junaedi
Akademisi dan konsultan komunikasi

Doktor komunikasi politik & Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama.

Memaknai Corona ala Madura

Kompas.com - 06/08/2021, 10:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

WALAU pandemi Corona telah menyebar dengan masif di semua belahan dunia, mulai dari Wuhan, China hingga Budapest di Hongaria, mulai dari Sabang hingga Merauke, ternyata Corona tidak hinggap di Pulau Madura, Jawa Timur.

Corona memang “tidak ada” di Madura karena masyarakat di pulau tersebut menyebut Corona dengan nama lain: “penyakit zaman sekarang”.

Walau terkesan “berdamai” dengan Corona, inilah cara warga Madura memaknai penyakit zaman sekarang yang bernama Covid-19.

Masih dari cerita yang viral soal “penyakit zaman sekarang” ini, warga juga tidak lagi mengumumkan berita kematian warga karena Covid. Sekali lagi, inilah cara kekhasan Madura menghadapi pandemi Covid.

Tentu ada yang masih ingat ketika mendiang Presiden Abdurrahman Wahid alias Gus Dur pernah berkisah soal jawaban warga Madura ketika ditanya siapa presiden Indonesia sekarang?

Warga Madura selalu menjawab Sukarno, padahal ketika itu Soeharto masih kuat-kuatnya memegang kekuasaan selama puluhah tahun.

“Presidennya masih Sukarno, kalau Soeharto itu pelanjutnya tak’iye,” ucap warga Madura menjawab pertanyaan Gus Dur.

Data Satgas Covid-19 Jawa Timur hingga akhir Juni 2021 menunjukkan, Kabupaten Bangkalan di Madura menjadi wilayah dengan kasus aktif Covid terbanyak di Jawa Timur.

Antara tanggal 6 hingga 20 Juni 2021, ada penambahan 1.104 kasus, dengan angka kematian mencapai 107 jiwa sementara yang sembuh hanya 163 orang (Detik.com, 21 Juni 2021).

Jawa Timur selalu masuk dalam 3 besar provinsi penyumbang angka kasus harian tertinggi. Demikian juga halnya dalam angka kematian harian, Jawa Timur selalu masuk dalam 4 besar.

Survei yang pernah digelar SMRC periode 28 Februari – 8 Maret 2021 menyebutkan, Jawa Timur menjadi provinsi kedua terbesar setelah Jakarta yang warganya menolak untuk divaksinasi.

Jika ditilik dari segi etnisitas, warga Madura menjadi suku terbesar yang menolak mengikuti program vaksinasi diikuti suku Minang.

Jika preferensi agama yang digunakan, Islam menjadi penolak terbesar, dan jika acuan gender yang dipakai maka pria lebih mendominasi penolakan vaksin ketimbang perempuan (Tempo.co, 31 Juli 2021).

Berkhidmat dari Program KB ala Soeharto

Meski angka penolakan di Madura dan Jawa Timur pada umumnya tinggi, namun program vaksinasi adalah keniscayaan menghadapi pandemi ini. Tidak bisa tidak, mau tidak mau, program ini harus berhasil tanpa hambatan untuk mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Presiden Jokowi telah mencanangkan, vaksinasi harus menjangkau 208.265.720 jiwa.

Program Keluarga Berencana (KB) dengan jargonnya yang terkenal “dua anak cukup, laki perempuan sama saja seharusnya menjadi “kredo” bagi perencanaan program vaksinasi di tanah air, tidak saja di Madura dan Jawa Timur.

Harus diakui, pelaksanaan program vaksinasi tidak memiliki kematangan dalam perencanaan pendekatan komunikasi berbasis budaya.

Ada 3 tiang utama yang harus “digugu” dan “ditiru” dalam hal pendekatan komunikasi berbasis budaya bagi warga Madura.

Warga Madura tidak saja menghuni Pulau Madura, tetapi tersebar di semua simpul daerah di pantai utara Jawa mulai dari Banyuwangi, Jember, Lumajang, Situbondo, Probolinggo, Bondowoso, Lamongan, Tuban, hingga Gresik.

Halaman Berikutnya
Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Saksi Ungkap SYL Minta Kementan Bayarkan Kartu Kreditnya Rp 215 Juta

Nasional
Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Saksi Sebut Bulanan untuk Istri SYL dari Kementan Rp 25-30 Juta

Nasional
Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Tata Kelola Dana Pensiun Bukit Asam Terus Diperkuat

Nasional
Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nurul Ghufron Laporkan Albertina Ho, Jelang Disidang Dewas KPK Karena Masalah Etik

Nasional
Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Kejagung Diminta Segera Tuntaskan Dugaan Korupsi Komoditi Emas 2010-2022

Nasional
PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

PKB-Nasdem-PKS Isyaratkan Gabung Prabowo, Pengamat: Kini Parpol Selamatkan Diri Masing-masing

Nasional
Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Saksi Sebut Dokumen Pemeriksaan Saat Penyelidikan di KPK Bocor ke SYL

Nasional
Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Laporkan Albertina ke Dewas KPK, Nurul Ghufron Dinilai Sedang Menghambat Proses Hukum

Nasional
TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P 'Happy' di Zaman SBY...

TKN Sebut Pemerintahan Prabowo Tetap Butuh Oposisi: Katanya PDI-P "Happy" di Zaman SBY...

Nasional
KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

KPK Belum Terima Salinan Resmi Putusan Kasasi yang Menang Lawan Eltinus Omaleng

Nasional
'Groundbreaking' IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

"Groundbreaking" IKN Tahap Keenam: Al Azhar, Sekolah Bina Bangsa, dan Pusat Riset Standford

Nasional
Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Karpet Merah Parpol Pengusung Anies untuk Prabowo...

Nasional
Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Cinta Lama Gerindra-PKB yang Bersemi Kembali

Nasional
PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

PKB Beri Sinyal Gabung Koalisi Prabowo, Cak Imin Dinilai Ingin Amankan Kursi Ketum

Nasional
Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Jokowi Teken Keppres, Tunjuk Bahlil Jadi Ketua Satgas Percepatan Swasembada Gula

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com