Menko PMK Kritik Penyaluran Bansos Ciptakan Kerumunan di Banjarmasin

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy  pembagian bantuan sosial (bansos) kepada masyarakat tidak dikumpulkan di satu tempat yang membentuk kerumunan.

Hal tersebut disampaikan Muhadjir saat meninjau penyaluran bansos di PT Pos Indonesia, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan (Kalsel), Rabu (4/8/2021).

Muhadjir sempat mengkritik pembagian bansos yang mengumpulkan orang dan menyebabkan kerumunan. 

Baca juga: KPK Telusuri Keterlibatan Pihak Lain dalam Kasus Suap Bansos Covid-19

"Jangan dikumpulkan di tempat umum seperti ini. Saya tanya (masyarakat) ada yang ke sini jauh naik kendaraan umum, naik ojek, kan jadi uang yang diberikan ini jadinya kebuang juga," kata Muhadjir, dikutip dari siaran pers, Jumat (5/8/2021).

Muhadjir pun meminta PT Pos Indonesia membagikan bansos dengan cara mendatangi rumah warga.

Dia berharap, PT Pos dapat mengantarkan bansos baik berupa 10 kilogram beras maupun bansos tunai (BST) sebesar Rp 600.000 ke rumah-rumah penerimanya.

"Paling tidak, penyaluran bansos ke rumah warga dapat bekerja sama dengan pihak RT, RW, Dasawisma, Babinsa, Bhabinkamtibmas, Satpol PP, bahkan aparat TNI dan Polri," ujar Muhadjir.

Dengan demikian, kata dia, selain memudahkan masyarakat juga dapat mengurangi munculnya kerumunan yang dapat menyebabkan penularan Covid-19.

Menurut Muhadjir, PT Pos sudah mengetahui pengaturan tersebut karena biaya untuk transportasinya pun sudah dihitung dan dimasukkan ke anggaran.

Baca juga: Temukan Indikasi Pungli Bansos di Kota Tangerang, Kejari Belum Tentukan Tersangka

"Jadi itu sudah dihitung bagian dari kontrak antara Kementerian Keuangan, Kementerian Sosial, dan PT Pos," kata dia.

Adapun progres penyaluran bansos di Kota Banjarmasin tahap 5-6 atau periode Mei-Juni, per 3 Agustus 2021 adalah 76 persen.

Sementara bansos beras untuk Provinsi Kalsel secara keseluruhan telah mencapai 100 persen.