Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/08/2021, 15:02 WIB
Pesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih. JET PHOTOS/Abdiel Ivan RivandiPesawat Boeing 737-8U3 yang menjadi pesawat Kepresidenan RI dengan cat merah putih.

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, pengecatan ulang pesawat kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ 2) tak ganggu anggaran penanganan Covid-19.

Menurut dia, penanganan pandemi di Tanah Air tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

"Pasti, itu udah pasti (tidak mengganggu anggaran penanganan Covid-19)," kata Ngabalin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Ngabalin menyebutkan, pengecatan BBJ 2 dilakukan bersamaan dengan perawatan pesawat. Dilakukan pula perawatan Heli Super Puma dan pesawat RJ.

Baca juga: Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Biaya pengecatan dan perawatan BBJ 2 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Meski demikian, pengecatan dan perawatan baru direalisasikan di tahun 2021.

Sementara, terkait anggaran penanganan pandemi, Ngabalin memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan biaya yang besar. Kementerian/lembaga juga sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Kalau (refocusing anggaran) di Sekretariat Negara itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, nilainya ratusan miliar," ujar Ngabalin.

Untuk bantuan sosial (bansos) misalnya, pemerintah telah menyiapkan dana besar dan siap digulirkan ke rakyat melalui berbagai skema seperti bantuan sosial tunai (BST), BLT desa, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan yang lainnya.

Oleh karenanya, Ngabalin meminta masyarakat tak khawatir akan hal ini.

"Kalau bansos itu tidak ada yang kurang," ujarnya.

Sementara, terkait warna pesawat yang berubah dari biru-putih menjadi merah-putih, Ngabalin menyebut hal itu sesuai dengan warna bendera negara. Ia membantah bahwa pemilihan warna pesawat berkaitan dengan preferensi partai politik.

Pengecatan ulang pesawat, lanjut Ngabalin, sejalan dengan momen peringatan kemerdekaan RI yang ke-76. Oleh karenanya, warna merah-putih dinilai paling tepat.

"Hari gini warna-warna menyongsong 17 Agustus, nggak ada warna lain," kata dia.

Adapun pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dilakukan baru-baru ini menuai kritik. Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, pengecatan pesawat umumnya memakan biaya besar hingga Rp 2 miliar.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan tak membantah. Meski tak disebutkan secara detail, biaya pengecatan pesawat BBJ 2 berkisar di angka Rp 1-2 miliar.

"Iya kurang lebih segitu," kata salah seorang sumber Kompas.com dari Istana Kepresidenan, Selasa (3/8/2021).

Baca juga: Pesawat Kepresidenan Tuai Polemik, tapi Politisi Demokrat dan PDI-P Berdebat soal Warna Biru dan Merah

Pengecatan pesawat dilakukan bersamaan dengan perawatan rutin. Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) Heru Budi Hartono menyebut bahwa pesawat BBJ 2 sudah berusia 7 tahun sehingga harus dilakukan perawatan besar.

"Pesawat itu sudah 7 tahun, secara teknis memang harus memasuki perawatan besar, overhaul. Itu harus dilakukan untuk keamanan penerbangan," kata Heru kepada Kompas.com, Selasa.

Terkait pengecatan ulang, kata Heru, sudah waktunya dilakukan pembaharuan warna pada pesawat.

"Pilihan warnanya adalah warna kebangsaan merah putih, warna bendera nasional," ujar dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Pemerintah Diminta Kaji Lagi Rencana PCR Jadi Syarat Semua Moda Transportasi

Nasional
Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Wamenkes Minta Masyarakat Tak Larut dalam Euforia Penurunan Kasus Covid-19

Nasional
Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Saksi Polisi Ungkap Alasan Tidak Bawa Borgol Saat Kejar Anggota Laskar FPI

Nasional
Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Jokowi Minta Harga PCR Turun Jadi Rp 300.000, Ini Kata Gakeslab

Nasional
Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Prabowo Serahkan 2 Kapal Angkut Tank Buatan Dalam Negeri ke TNI AL

Nasional
Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Ketua DPR Minta Harga Tes PCR Tak Lebih Mahal dari Tarif Tiket

Nasional
Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi 'Online' dengan 'Host' Wanita Seksi

Empat Tersangka Tarik Pelanggan Judi "Online" dengan "Host" Wanita Seksi

Nasional
Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Jokowi Dinilai Bisa Pertimbangkan Johan Budi dan Febri Diansyah sebagai Jubir

Nasional
Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Kenang Sudi Silalahi, SBY: Surga Insya Allah, Beliau Orang Baik

Nasional
Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Menkumham Serahkan 9 Kekayaan Intelektual ke Korpolairud Polri

Nasional
Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Polisi Diduga Tembak Polisi di Lombok, Polri: Motif Masih Didalami

Nasional
Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Menko PMK: Pengentasan Stunting Harus Dilakukan Frontal

Nasional
Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Anggota DPR Pertanyakan Rencana Tes PCR Jadi Syarat Perjalanan pada Semua Moda Transportasi

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

UPDATE 26 Oktober: Kasus Aktif Covid-19 di Indonesia Ada 12.989

Nasional
UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

UPDATE 26 Oktober: Ada 7.061 Suspek Terkait Covid-19 di Indonesia

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.