Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ngabalin Sebut Pengecatan Pesawat Kepresidenan Tak Ganggu Anggaran Penanganan Covid-19

Kompas.com - 05/08/2021, 15:02 WIB
Fitria Chusna Farisa,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Tenaga Ahli Utama Kantor Staf Presiden (KSP) Ali Mochtar Ngabalin menyebut, pengecatan ulang pesawat kepresidenan RI A-001 Boeing 737-8U3 (BBJ 2) tak ganggu anggaran penanganan Covid-19.

Menurut dia, penanganan pandemi di Tanah Air tetap berjalan dengan anggaran yang cukup.

"Pasti, itu udah pasti (tidak mengganggu anggaran penanganan Covid-19)," kata Ngabalin saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Ngabalin menyebutkan, pengecatan BBJ 2 dilakukan bersamaan dengan perawatan pesawat. Dilakukan pula perawatan Heli Super Puma dan pesawat RJ.

Baca juga: Tanggapi Arteria soal Pesawat Kepresidenan, Demokrat: Keliru jika Salahkan SBY, Harusnya Berterima Kasih

Biaya pengecatan dan perawatan BBJ 2 dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) 2019. Meski demikian, pengecatan dan perawatan baru direalisasikan di tahun 2021.

Sementara, terkait anggaran penanganan pandemi, Ngabalin memastikan bahwa pemerintah telah mengalokasikan biaya yang besar. Kementerian/lembaga juga sudah melakukan refocusing anggaran untuk penanganan Covid-19.

"Kalau (refocusing anggaran) di Sekretariat Negara itu bukan sekali dua kali, berkali-kali, nilainya ratusan miliar," ujar Ngabalin.

Untuk bantuan sosial (bansos) misalnya, pemerintah telah menyiapkan dana besar dan siap digulirkan ke rakyat melalui berbagai skema seperti bantuan sosial tunai (BST), BLT desa, program keluarga harapan (PKH), kartu sembako, bantuan kuota internet, subsidi listrik, dan yang lainnya.

Oleh karenanya, Ngabalin meminta masyarakat tak khawatir akan hal ini.

"Kalau bansos itu tidak ada yang kurang," ujarnya.

Sementara, terkait warna pesawat yang berubah dari biru-putih menjadi merah-putih, Ngabalin menyebut hal itu sesuai dengan warna bendera negara. Ia membantah bahwa pemilihan warna pesawat berkaitan dengan preferensi partai politik.

Pengecatan ulang pesawat, lanjut Ngabalin, sejalan dengan momen peringatan kemerdekaan RI yang ke-76. Oleh karenanya, warna merah-putih dinilai paling tepat.

"Hari gini warna-warna menyongsong 17 Agustus, nggak ada warna lain," kata dia.

Adapun pengecatan ulang pesawat kepresidenan yang dilakukan baru-baru ini menuai kritik. Pengamat Penerbangan Alvin Lie mengatakan, pengecatan pesawat umumnya memakan biaya besar hingga Rp 2 miliar.

Dikonfirmasi terkait hal tersebut, pihak Istana Kepresidenan tak membantah. Meski tak disebutkan secara detail, biaya pengecatan pesawat BBJ 2 berkisar di angka Rp 1-2 miliar.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

KPU Undang Jokowi Hadiri Penetapan Prabowo-Gibran Besok

Nasional
Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Cak Imin Mengaku Belum Dapat Undangan KPU untuk Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Tentara AS Meninggal Saat Tinjau Tempat Latihan Super Garuda Shield di Hutan Karawang

Nasional
DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

DKPP Terima 200 Aduan Pelanggaran Etik Penyelenggara Pemilu Selama 4 Bulan Terakhir

Nasional
Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasdem-PKB Sepakat Tutup Buku Lama, Buka Lembaran Baru

Nasional
Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Tentara AS Hilang di Hutan Karawang, Ditemukan Meninggal Dunia

Nasional
Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Lihat Sikap Megawati, Ketua DPP Prediksi PDI-P Bakal di Luar Pemerintahan Prabowo

Nasional
PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa 'Abuse of Power'

PDI-P Harap Pilkada 2024 Adil, Tanpa "Abuse of Power"

Nasional
PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

PKS Belum Tentukan Langkah Politik, Jadi Koalisi atau Oposisi Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

KPK Duga Biaya Distribusi APD Saat Covid-19 Terlalu Mahal

Nasional
Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Anggap Jokowi dan Gibran Masa Lalu, PDI-P: Enggak Perlu Kembalikan KTA

Nasional
Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Naik Kereta Cepat, Ma'ruf Amin Kunjungan Kerja ke Bandung

Nasional
Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Harga Bawang Merah Melonjak, Mendag Zulhas: Karena Tidak Ada yang Dagang

Nasional
Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Dua Tersangka TPPO Berkedok Magang Sembunyi di Jerman, Polri Ajukan Pencabutan Paspor

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com