Pemerintah Diminta Cairkan Bantuan Subsidi Upah Pekan Ini

Kompas.com - 05/08/2021, 12:39 WIB
Ilustrasi insentif Prakerja KOMPAS.com/NURWAHIDAHIlustrasi insentif Prakerja

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPR Puan Maharani meminta pemerintah mempercepat pencairan bantuan untuk para pekerja yang terdampak Covid-19.

Ia meminta, bantuan lewat program bantuan subsidi upah (BSU) harus sudah cair pada pekan ini.

"Masa PPKM (pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat) ini sudah masuk sebulan, artinya subsidi untuk upah bulanan atau BSU pekerja terdampak seharusnya sudah cair," kata Puan, dalam keterangannya, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Cak Imin Usul Pemerintah Kembali Salurkan Bantuan Subsidi Upah

Ketua DPP PDI-P itu memahami terkait proses administrasi dan validasi data calon penerima yang memerlukan waktu.

Namun, menurut dia, hendaknya proses tersebut tidak boleh melebihi tenggat sebulan setelah PPKM diberlakukan.

"Bantuan tersebut harus sudah masuk ke rekening pekerja dalam pekan ini. Tidak boleh molor sampai pekan depan. Karena ini berkaitan dengan dapur para pekerja," tutur Puan.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

Mantan Menteri Koordinator bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) mengatakan, selain soal waktu pencairan, pemerintah juga diminta mendengarkan suara-suara pekerja yang merasa belum terakomodasi dengan program BSU.

Untuk itu, ia mengingatkan, BSU harus memenuhi asas keadilan bagi semua pekerja terdampak yang telah memenuhi kriteria.

Baca juga: Kemenaker Estimasi Ada 8,7 Juta Pekerja yang Dapat Subsidi Upah

Selain BSU, Puan meminta pemerintah segera menjalankan kembali program Kartu Prakerja di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian.

Menurut dia, Kartu Prakerja gelombang berikutnya harus segera berjalan untuk menyasar para pencari kerja atau pekerja terkena PHK selama masa PPKM Darurat maupun PPKM Level 3-4.

"Adapun proses administrasi untuk realisasi program ini harus mempertimbangkan desakan kebutuhan masyarakat yang tidak bisa ditunda," tutur dia.

Adapun pemerintah memberikan BSU untuk pekerja yang bergaji maksimal Rp 3,5 juta per bulan, terdaftar di BP Jamsostek dan bekerja di wilayah PPKM Level 3-4.

Kemudian, besaran bantuan BSU adalah Rp 1 juta per pekerja untuk dua bulan, yakni Juli dan Agustus 2021.

Baca juga: 5 Syarat Dapat Bantuan Subsidi Upah (BSU) Rp 1 Juta

Sementara itu, peserta Kartu Prakerja akan mendapatkan bantuan uang sebesar Rp 3,55 juta dengan rincian, insentif pelatihan senilai Rp 1 juta, uang tunai sebesar Rp 2,4 juta yang diberikan sebesar Rp 600.000 dalam empat bulan sebagai insentif pasca-pelatihan.

Kemudian, dalam program Kartu Prakerja juga diberikan insentif survei Rp 150.000 untuk tiga kali survei.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Video Pilihan

Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar 'Sinting' Fahri Hamzah...

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Nasional
UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

UPDATE 22 Oktober: Vaksinasi Covid-19 Dosis Pertama Capai 53,54 Persen

Nasional
Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Dua Tahun Jokowi-Ma'ruf, Istana: Terima Kasih Masyarakat atas Gotong Royong Hadapi Pandemi

Nasional
LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

LPSK Siap Beri Perlindungan Saksi dan Korban Teror Pinjol Ilegal

Nasional
Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Masyarakat Didorong Berani Laporkan Pinjol Ilegal, Polisi Sudah Diperintahkan Respons Cepat

Nasional
Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Kemenkes Ungkap Alasan Penumpang yang Naik Pesawat Wajib PCR

Nasional
Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori 'Halal System'

Wapres: RI Harus Miliki Kapasitas Pelopori "Halal System"

Nasional
Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Pegang Presidensi G20, Indonesia Akan Beri Perhatian Khusus ke Negara Pasifik Selatan

Nasional
Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Hidupkan Ekonomi Nasional, Wapres: Perlu Fokus pada Sektor Berpeluang Tumbuh Positif

Nasional
Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Pemerintah Siapkan Skenario Booster Vaksin Covid-19 untuk 2022

Nasional
Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Kabareskrim Sebut Polisi Sudah Ungkap 13 Kasus Pinjol Ilegal, Total Ada 57 Tersangka

Nasional
Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Dewas Diminta Segera Investigasi Dugaan Pelanggaran Etik Wakil Ketua KPK Lili Pintauli

Nasional
Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Hari Santri Nasional, Berawal dari Resolusi Jihad yang Kelak Memicu Pertempuran 10 November

Nasional
Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Syarat PCR untuk Naik Pesawat, Pimpinan Komisi IX: Lebih Baik Mencegah daripada Mengobati

Nasional
Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Dilaporkan ke Dewas Lagi, Lili Pintauli Didesak Mundur sebagai Pimpinan KPK

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.