Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Maraknya Baliho Jadi Sorotan, Petinggi Parpol Diminta Rem karena Rakyat Sedang Sulit

Kompas.com - 05/08/2021, 11:08 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Bayu Galih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengamat politik dari Universitas Al-Azhad Indonesia Ujang Komarudin mendesak para elite partai politik menghentikan promosi dan sosialisasi terkait Pemilihan Presiden atau Pilpres 2024 melalui baliho dan alat peraga lain di tengah pandemi Covid-19.

Menurut Ujang, pemasangan baliho politik tidak tepat dilakukan di tengah pandemi yang membuat masyarakat sedang kesulitan.

"Mestinya sosialisasi baliho tersebut, direm dulu. Disetop dulu. Rakyat sedang sulit, banyak yang enggak bisa makan dan rakyat juga tak butuh baliho," kata Ujang saat dihubungi Kompas.com, Kamis (5/8/2021).

Baca juga: Baliho Diyakini Tingkatkan Popularitas, Bagaimana Elektabilitas Puan Maharani dalam Survei Indostrategic?

Ujang menyarankan, agar dana-dana untuk memasang baliho tersebut lebih baik dialihkan untuk membantu masyarakat terdampak Covid-19.

Menurut dia, akan lebih elok jika saat ini para elite partai menggunakan waktunya untuk memprioritaskan masyarakat ketimbang mempromosikan diri untuk Pilpres.

"Artinya, dana-dana seperti itu untuk pasang baliho lebih baik digunakan dulu untuk membantu masyarakat yang terdampak Covid-19. Bantu rakyat dulu, baru sosialisasi. Rakyat mesti diprioritaskan dibandingkan dengan pemasangan baliho," tutur Ujang.

Kendati demikian, Ujang menilai bahwa memasang baliho tidak dilarang jika untuk meningkatkan popularitas menjelang Pilpres 2024.

Baca juga: Baliho Bertebaran, Elite Politik Dianggap Tak Peka dengan Warga Terdampak Pandemi

Namun, hal tersebut perlu dipikirkan terkait waktu atau momentum pemasangannya.

"Memasang baliho dan lain-lain tidaklah dilarang. Tetapi jika pemasangannya tak pas waktunya, tak tepat timing-nya, karena masyarakat sedang susah, karena Covid-19," tutur dia.

Sehingga, lanjut Ujang, pemasangan baliho itu malah akan menimbulkan reaksi dan kritikan publik saja. Sebab, elite partai itu akan dinilai tidak sensitif terhadap kesulitan yang tengah dialami masyarakat akibat pandemi.

"Pemasangan baliho dan lain-lain itu hanya akan mendapat nyinyiran publik, hanya akan mendapat olok-olokan rakyat. Karena dianggap tak sensitif atas penderitaan rakyat," ujar dia.

Baca juga: Marak Banner Politisi Ucapkan Selamat ke Greysia/Apriyani, Pengamat: Jangan Dompleng Kemenangan Atlet

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada, KPU Siap Sempurnakan Sesuai Saran MK

Nasional
Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Bongkar Pemerasan SYL, Jaksa KPK Bakal Hadirkan Sespri Sekjen Kementan di Pengadilan

Nasional
MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

MK Minta Sirekap Dikembangkan Lembaga Mandiri, KPU Singgung Kemandirian Penyelenggara Pemilu

Nasional
Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Pelajaran Berharga Polemik Politisasi Bansos dari Sidang MK

Nasional
Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Prabowo-Gibran Akan Pidato Usai Ditetapkan KPU Hari Ini

Nasional
Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Penetapan Prabowo-Gibran Hari Ini, Ganjar: Saya Belum Dapat Undangan

Nasional
Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Prabowo-Gibran Sah Jadi Presiden dan Wapres Terpilih, Bakal Dilantik 20 Oktober 2024

Nasional
[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | 'Dissenting Opinion' Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

[POPULER NASIONAL] Para Ketum Parpol Kumpul di Rumah Mega | "Dissenting Opinion" Putusan Sengketa Pilpres Jadi Sejarah

Nasional
Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Sejarah Hari Bhakti Pemasyarakatan 27 April

Nasional
Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 26 April 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Golkar Ungkap Faktor Keadilan Jadi Rumusan Prabowo Bentuk Komposisi Kabinet

Nasional
Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Soal Gugatan PDI-P ke PTUN, Pakar Angkat Contoh Kasus Mulan Jameela

Nasional
Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Prabowo: Kami Akan Komunikasi dengan Semua Unsur untuk Bangun Koalisi Kuat

Nasional
PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com