KPK Sebut Kemensos Jalankan Rekomendasi, Hapus 52,5 Juta Data Penerima Bansos

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendorong Kementerian Sosial (Kemensos) untuk melakukan perbaikan data penerima bantuan sosial (bansos).

KPK juga mengapresiasi langkah-langkah yang dilakukan Kemensos untuk terus memperbaiki kualitas Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).

Pelaksana Tugas Juru Bicara KPK Bidang Pencegahan Ipi Maryati mengatakan, Kemensos telah menghapus total 52,5 juta data penerima bansos yang terdapat dalam DTKS.

"Perbaikan data tersebut dilakukan Kemensos menindaklanjuti rekomendasi KPK untuk mengintegrasikan data internal yang dikelola oleh dua Direktorat Jenderal dan Pusdatin Kemensos," kata Ipi dalam keterangan tertulis, Rabu (4/8/2021)

Baca juga: Mensos Pastikan Validitas dan Akurasi DTKS secara Digital agar Bansos Tepat Sasaran

Hal itu disampaikan Menteri Sosial Tri Rismaharini kepada KPK pada Selasa, 3 Agustus 2021.

Menurut Ipi, Mensos telah menghapus data karena tidak padannya data dengan nomor induk kependudukan (NIK), data ganda, dan tidak dapat diperbaiki daerah.

Sehingga, per 31 Mei 2021 Kemensos mencatat total 140,4 juta DTKS.

Data Kemensos sebelumnya, kata Ipi, mencatat total 193 juta penerima manfaat yang terdiri dari empat data, yaitu DTKS, penerima Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Sosial Tunai (BST), dan Program Keluarga Harapan (PKH).

Ia mengatakan, perbaikan data dilakukan Kemensos secara bertahap dengan melakukan pemadanan dengan data kependudukan pada Ditjen Dukcapil Kemendagri.

Baca juga: Temukan Beras Bansos Berkutu Saat Sidak, Emil: Segera Ganti

Kemudian, verifikasi dan validasi dengan daerah, serta perbaikan data yang mengakomodasi penambahan usulan baru maupun pengurangan karena dinyatakan tidak layak.

"Kemensos juga melakukan sejumlah langkah untuk memperbaiki data. Salah satunya dengan melakukan pendampingan intensif kepada pemerintah daerah," kata Ipi.

Sebelumnya, berdasarkan kajian cepat, KPK merekomendasikan Kemensos untuk melakukan perbaikan DTKS. Perbaikan itu sekurangnya meliputi aspek administratif.

Hal itu, untuk memastikan data tersebut padan dengan data kependudukan (NIK) dan sesuai dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat dengan mendorong pemutakhiran data oleh pemda dan memadankan dengan data lembaga lain terkait status pekerjaan seperti ASN, TNI/Polri.

Baca juga: Data Penerima Bansos Belum Sesuai, Mensos Risma Kirimkan Staf ke Daerah

Kemudian, KPK juga menekankan perlunya perbaikan tata kelola data di Kemensos dengan mengintegrasikan 3 (tiga) sumber data internal Kemensos yang dikelola secara terpisah dan tidak terintegrasi.

KPK, kata Ipi, juga menekankan pada akurasi data penerima bansos untuk memastikan data tidak fiktif dan tidak ganda, sehingga update oleh pemda mendesak segera dilakukan.

Hingga April 2021, tercatat 385 dari 514 pemda telah melakukan pengkinian data di atas 75 persen dan sebanyak 17 pemda tercatat belum menyampaikan perbaikan data.

Selebihnya, lanjut Ipi, sudah menyampaikan perbaikan data pada kisaran 25 hingga 75 persen.

"KPK juga mendorong dilakukannya berbagi pakai data dengan kementerian/lembaga penyelenggara bansos lainnya," ujar Ipi.

Selain itu, terkait akurasi data, KPK juga meminta Kemensos segera menyelesaikan parameter yang menjadi kriteria penerima bansos.

"Parameter yang disusun agar dibuat sederhana, sehingga mudah dipahami dan menjadi standar bagi daerah untuk menentukan ukuran masyarakat miskin dan rentan miskin yang berhak menerima bantuan," kata Ipi.

Baca juga: Perbaiki Data Penerima Bansos, Risma Susun Parameter Kemiskinan

"Demikian juga terkait rencana Kemensos untuk menerapkan mekanisme sanggah diharapkan dapat meningkatkan akurasi data masyarakat yang memenuhi kriteria penerima bantuan dan tidak," ucap dia.

Lebih lanjut, KPK berharap Kemensos terus memperbaiki kualitas DTKS hingga tuntas dan mempertahankan akurasi datanya dengan melakukan pengkinian berkala setiap bulan.

KPK pun mendorong ke depan agar mengoptimalkan penggunaan DTKS sebagai sumber data untuk semua program bantuan pemerintah yang dikhususkan bagi fakir miskin dan orang tidak mampu.

Baca juga: Selidiki Pungli Bansos di Kota Tangerang, Polisi Periksa 3 Orang Lagi

Sebagai bentuk pengawasan, KPK mengimbau kepada masyarakat untuk menyampaikan laporan atau keluhan jika terjadi penyimpangan dalam penyaluran bansos melalui jaringan pencegahan KPK atau dikenal dengan JAGA.

Fitur JAGA Bansos dapat diakses melalui JAGA.ID atau melalui aplikasi JAGA yang dapat diunduh pada Playstore dan Appstore.

"Selain memfasilitasi keluhan, JAGA Bansos juga memberikan literasi sebagai edukasi untuk masyarakat," tutur Ipi.