Sempat Tuai Kritik, Pertanyaan Seputar Integritas di Wawancara Calon Hakim Agung Kini Bisa Diakses

Kompas.com - 04/08/2021, 11:32 WIB
Palu pengadilan. Palu pengadilan.
|
Editor Bayu Galih

JAKARTA, KOMPAS.com - Pertanyaan seputar integritas seleksi calon hakim agung tahun 2021 yang digelar oleh Komisi Yudisial (KY), Rabu (4/8/2021) sudah dapat didengarkan secara terbuka oleh publik.

Sebelumnya, pada Selasa (3/8/2021) suara pertanyaan seputar integritas yang ditanyai oleh Komisioner Bidang Pengawasan Hakim Sukma Violetta dan Komisioner Bidang Rekrutmen Hakim dalam siaran YouTube KY selalu menghilang.

Berdasarkan pantauan Kompas.com melalui siaran YouTube, pada sesi seleksi calon hakim agung kamar pidana Adly pertanyaan seputar integritas yang diajukan oleh Sukma dan Siti sudah bisa didengarkan.

Baca juga: Seleksi Calon Hakim Agung, Soroti Sunat Hukuman Koruptor hingga Pelanggaran Gagal Atasi Pandemi

Adapun Sukma menanyakan mengenai rekomendasi untuk Adly berasal dari organisasi advokat, padahal posisinya saat ini adalah hakim ad hoc tindak pidana korupsi di Pengadilan Negeri Jambi.

"Jadi tolong diterangkan kepada kami mengapa iti bisa terjadi dan tidak dihindari untuk terkait dengan organisasi advokat?," tanya Sukma.

Adly pun menjelaskan, bahwa untuk bisa mendaftar diperlukan rekomendasi dari organisasi, sementara ia dulu hanya pernah bergabung dalam organisasi advokat.

Dapatkan informasi, inspirasi dan insight di email kamu.
Daftarkan email

"Pada saat itu sejarahnya saya disarankan oleh teman saya pakai organisasi adat saja. karena saya memang advokat. Advokat mereka bukan PNS, tidak bisa diusulkan oleh PNS, hakim ad hoc tidak bisa diusulkan dari karir tidak bisa diusulkan dari PNS, harus ada pengusul," jawab Adly.

"Makanya saya cari dari organisasi. ketika saya menanyakan ke pantitia harus organisasi yang menguslukan mangkanya saya minta rekomendasi itu," kata dia.

Baca juga: Seleksi Calon Hakim Agung, Panelis Dalami Masalah Independensi

Sementara Siti juga menanyakan hal yang sama seputar rekomendasi Adly yang berasal dari organisasi advokat.

Ia khawatir rekomendasi tersebut akan menimbulkan permintaan balas jasa.

Adly pun menegaskan, ia sudah bilang pada ketua organisasi tersebut pemberian rekomendasi tanpa ada persoalan ke depannya.

"Alhamdulillah sampai hari ini hal itu mudah-mudhan tidak akan sampai terjadi dengan diri saya," ucap dia.

Baca juga: KY Wawancara 5 Calon Hakim Agung Hari Ini, Salah Satunya Hakim yang Bebaskan Muchdi Pr

Halaman:


Rekomendasi untuk anda
26th

Ada hadiah voucher grab senilai total Rp 6.000.000 dan 1 unit smartphone.

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar.

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Pimpinan Komisi II: Jika Pemilu 2024 Digelar April Akan Kacaukan Tahapan Pilkada

Nasional
Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Jokowi: Saling Bantu Tanpa Melihat Perbedaan Kunci Tangguh Hadapi Pandemi

Nasional
Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Wamenag Harap Mahasiswa Jadi Katalisator Penguatan Moderasi Beragama

Nasional
KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

KPK Setor Uang Denda Rp 500 Juta dari Eks Mensos Juliari Batubara ke Kas Negara

Nasional
Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Kemendikbud Ristek Kaji Penggunaan Aplikasi PeduliLindungi di Sekolah

Nasional
KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

KPK Didesak Segera Beri Kejelasan soal Status Hukum Azis Syamsuddin

Nasional
Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Beri Penghargaan ke Atlet Paralimpiade, Megawati: Jangan Ada Putus Asa

Nasional
Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Kemendikbud Ristek: 222 Guru dan 156 Siswa Positif Covid-19

Nasional
Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Jelang PON XX, Vaksinasi Dosis Kedua di Papua Baru 13,9 Persen, Laporcovid-19: Masih Sangat Rendah

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Azis Syamsuddin Dikabarkan Minta KPK Tunda Pemeriksaan karena Jalani Isoman

Nasional
Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Ini Dua Kasus yang Menjerat Irjen Napoleon Bonaparte

Nasional
Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Epidemiolog Sebut Klaster Sekolah Menunjukkan Data Sebaran Covid-19 Mesti Dievaluasi

Nasional
Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Azis Syamsuddin Dikabarkan Tersangka, Pimpinan DPR Tetap Utamakan Asas Praduga Tak Bersalah

Nasional
Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Syarat Penerbangan Dikeluhkan Masyarakat, Pemerintah Diminta Kaji Ulang Harga dan Masa Berlaku Tes Covid-19

Nasional
Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Satgas: Tak Menutup Kemungkinan Kegiatan Besar Diizinkan Selama Kasus Covid-19 Terkendali

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads X
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.